SEJARAH

Question 1

1. Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia selama masa Demokrasi Liberal ( sesudah presidensiat ( liberal juga ) adalah…
   A. Presidensial
   B. Parlementer
   C. Semi-Parlementer
   D. Monarki Konstitusional

Answer 1

Jawaban: B. Parlementer
Pembahasan: Dalam sistem parlementer, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Ini diterapkan pada masa Demokrasi Liberal.

. Awal Kemerdekaan (18 Agustus 1945) 1945: Indonesia pakai sistem presidensial (UUD 1945).
=>
. Setelah Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 — Menuju Sistem Parlementer 1959: Beralih ke parlementer (ada Perdana Menteri).
=>
Dekrit Presiden 5 Juli1959–sekarang: Kembali ke presidensial lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Question 2

2. Berikut ini yang bukan merupakan kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah…
   A. Kabinet Natsir
   B. Kabinet Sukiman
   C. Kabinet Sjahrir III
   D. Kabinet Juanda

Answer 2

Jawaban: C. Kabinet Sjahrir III
Pembahasan: Kabinet Sjahrir III terjadi sebelum masa Demokrasi Liberal, tepatnya pada masa awal kemerdekaan sebelum 1950. Sedangkan masa Demokrasi Liberal dimulai sejak 1950.

🏛️ Kabinet Sjahrir III
Masa jabatan: 2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

Sistem pemerintahan: Parlementer, tapi masih dalam masa Revolusi Fisik (1945–1949)

Periode: Masa awal kemerdekaan, masih pakai UUD 1945 secara de jure, tapi sistem pemerintahan de facto sudah mengarah ke parlementer karena tekanan politik.

🔁 Kenapa parlementer padahal UUD 1945 presidensial?
Karena sejak November 1945, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, sistem pemerintahan Indonesia bergeser dari presidensial ke parlementer.

Presiden Soekarno tidak lagi memimpin pemerintahan secara langsung, melainkan menunjuk Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Question 3

3. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 menjadi tonggak awal diterapkannya sistem __________ di Indonesia.

Answer 3

Jawaban: multipartai
Pembahasan: Maklumat ini memungkinkan masyarakat membentuk partai politik, sehingga lahirlah sistem multipartai. pada sistem presidenstial

Question 4

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun _________.

Answer 4

Jawaban: 29 september 1955
Pembahasan: Pemilu ini memilih anggota DPR dan Konstituante serta dianggap sukses secara demokratis.

Question 5

(Benar/Salah) Dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

Answer 5

Jawaban: Salah
Pembahasan: Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer adalah perdana menteri, bukan presiden.

Question 6

(Benar/Salah) Demokrasi Liberal di Indonesia berakhir setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Answer 6

Jawaban: Benar
Pembahasan: Dekrit Presiden Sukarno membubarkan Konstituante dan menandai awal masa Demokrasi Terpimpin.

Question 7

.Salah satu partai besar dari golongan Islam pada masa Demokrasi Liberal adalah ________, sedangkan partai dari golongan Kristen adalah _________.

Answer 7

Jawaban: Masyumi, Parkindo
Pembahasan:

1) Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia)
Masyumi Berdiri pada 1945, partai ini merupakan organisasi Islam yang memadukan unsur politik dan agama. memperjuangkan islam sebagai pedoman negara
Pendirian: Masyumi didirikan oleh sejumlah tokoh Islam, termasuk Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, dan banyak ulama serta intelektual Islam.

2) PARKINDO (Partai Kristen Indonesia)
PARKINDO
adalah partai politik yang berlandaskan agama Kristen dan lebih menekankan pada nilai-nilai Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai ini berdiri pada 1945 dan bertujuan untuk menampung aspirasi politik umat Kristiani di Indonesia.

Question 8

Demokrasi Liberal di Indonesia secara efektif berjalan mulai tahun ______ hingga tahun ______

Answer 8

Jawaban: 1950, 1959
Pembahasan: Walaupun Maklumat dikeluarkan pada 1945, sistem berjalan efektif setelah kembali ke negara kesatuan tahun 1950.

(sebelum) sejak 3 November 1945 (5 tahun), Indonesia memulai eksperimen sistem parlementer, di mana Presiden Soekarno hanya berfungsi sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri

Question 9

Jelaskan alasan mengapa sistem Demokrasi Liberal dianggap gagal dalam menciptakan stabilitas pemerintahan di Indonesia! ( akibat)

Answer 9

Demokrasi Liberal dianggap gagal karena

1) seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik
2) ketidaksepakatan terhadap kebijakan pemerintah.
3) konflik di daerah juga memperparah situasi politik nasional.

Question 10

PENGINGAT MATERI:

🟢 1. Awal Kemerdekaan – Sistem Presidensial (1945 – November 1945)
17 Agustus 1945: Indonesia merdeka.

18 Agustus 1945: UUD 1945 disahkan → Indonesia menganut sistem presidensial.
Artinya: Presiden (Soekarno) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

🟡 2. Sistem Parlementer (November 1945 – 5 Juli 1959)
14 November 1945: Mulai diterapkan sistem parlementer, meskipun UUD 1945 belum diubah.

UUD Sementara (UUDS) 1950 mulai berlaku → sistem parlementer resmi secara konstitusional.

Presiden hanya sebagai simbol negara.

Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih DPR.

➡ Tapi sistem ini nggak stabil. Kabinet sering jatuh-bangun, bikin pemerintahan kacau.

🔴 3. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 1965)
5 Juli 1959: Soekarno keluarkan Dekrit Presiden → kembali ke UUD 1945.

Meski kembali ke UUD 1945 (yang presidensial), praktiknya malah jadi otoriter, semua kekuasaan dikendalikan Presiden → disebut Demokrasi Terpimpin.

➡ Jadi: bentuknya presidensial, tapi praktiknya tidak demokratis.

🔵 4. Orde Baru (1966 – 1998) → Sistem Presidensial
Soeharto mengambil alih kekuasaan.

Pakai UUD 1945 → sistemnya tetap presidensial, tapi demokrasi dibatasi → pemilu nggak bebas.

🟣 5. Era Reformasi (1998 – sekarang) → Sistem Presidensial Demokratis
1998: Soeharto lengser.

2004: Pemilihan Presiden langsung pertama kali.

Sampai sekarang, Indonesia menganut sistem presidensial demokratis secara utuh.

Question 11

Pada masa Demokrasi Terpimpin, lembaga tinggi negara seperti MPRS dan DPAS berdiri secara independen tanpa campur tangan presiden. (Benar/Salah)

Answer 11

✅ Jawaban: Salah
📝 Pembahasan: Lembaga-lembaga negara saat itu justru berada di bawah kontrol presiden, bahkan pimpinan lembaga dimasukkan ke kabinet.

Question 12

Apa tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno? Jelaskan pula akibat dari dekrit tersebut!

Answer 12

Tujuannya adalah
1)mengakhiri kebuntuan/pertikaian politik akibat konflik di Konstituante/antar kabinet/lemabaga yang tidak kunjung menyepakati dasar negara.
2) Akibatnya, Konstituante dibubarkan, UUD 1945 kembali diberlakukan, dan sistem Demokrasi Liberal digantikan oleh Demokrasi Terpimpin.

Question 13

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki dua jabatan utama, yaitu sebagai…
A. Ketua partai dan pemimpin rakyat
B. Kepala militer dan kepala daerah
C. Kepala negara dan kepala pemerintahan
D. Ketua DPR dan kepala daerah

Answer 13

✅ Jawaban: C
📝 Pembahasan: Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Question 14

De jure = adalah ungkapan yang berarti “berdasarkan (atau menurut) hukum”
de facto= yang berarti “pada kenyataannya sesungguhnya (fakta)
seperatisme= Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945)
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan, dengan Soekarno dan Mohammad Hatta bertindak sebagai proklamator dan pemimpin revolusi nasional. Peristiwa monumental ini terjadi tidak lama setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu. Kekosongan kekuasaan pasca-kekalahan Jepang tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk merebut momen dan menyatakan kemerdekaan secara sepihak. Proklamasi tersebut menjadi titik balik sejarah Indonesia, menandai lahirnya sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan asing.

Kemerdekaan ini diiringi dengan pembentukan dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Proklamasi 17 Agustus tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan secara politik, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional dan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Demokrasi Liberal (1950–1959)
Periode Demokrasi Liberal dimulai setelah Indonesia mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Dalam sistem ini, Indonesia mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer dengan ciri utama sistem multipartai. Pemerintahan dijalankan dengan pembagian kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Pada era ini, partai politik memainkan peran sentral dalam sistem politik Indonesia. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1945. Namun, dinamika politik yang diwarnai oleh polarisasi ideologi, ketidaksepakatan antarpartai, serta dominasi kepentingan sektarian menyebabkan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, sehingga memicu instabilitas pemerintahan dan seringnya pergantian kabinet.

Kabinet-Kabinet dalam Masa Demokrasi Liberal
Kabinet Natsir (6 september 1950–1951)
Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah Republik Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, kabinet ini berfokus pada integrasi nasional dan penguatan struktur pemerintahan pasca-pengakuan kedaulatan. Namun, lemahnya dukungan politik dari partai-partai lain serta tidak stabilnya koalisi menyebabkan kabinet ini tidak bertahan lama.

Kabinet Sukiman (27 april 1951–1952)
Dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, kabinet ini berupaya memperbaiki hubungan luar negeri Indonesia dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara Barat. Penandatanganan Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat memicu kontroversi di dalam negeri karena dianggap terlalu condong ke Blok Barat, dan pada akhirnya memicu ketegangan yang menyebabkan jatuhnya kabinet.

Kabinet Wilopo ( 3 april 1952–1953)
Di bawah kepemimpinan Wilopo, sebenarnya ditunjuk pada persiapan umum,kemakmura,pendidikan rakyat dan keamanan. sedangkan program luar negeri utamanya ditunjukan pada penyelesaian masaalh hubungan indonesia-belanda untuk pengembalian irian barat ke indonesia. kabinet ini menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik agraria dan ketegangan antara sipil-militer. Salah satu insiden besar adalah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer menuntut pembubaran DPR. Meski gagal, peristiwa tersebut menunjukkan ketegangan antara kekuasaan sipil dan militer yang akan terus membayangi politik Indonesia.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 juli 1953–1955)
Kabinet ini relatif stabil dan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Namun, stabilitas politik tetap terancam oleh perbedaan ideologis antarpartai dan tuntutan pembangunan ekonomi serta sosial yang belum sepenuhnya tercapai.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955–1956)
Kabinet ini merupakan kabinet transisi yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 1955. Kabinet ini juga berupaya menjaga netralitas di tengah meningkatnya ketegangan politik pasca-pemilu. Namun, tantangan politik dan pertentangan di tubuh parlemen membuat kabinet ini tidak bertahan lama.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( 20 maret1956–1957)
Kabinet ini menghadapi tekanan berat dari segi ekonomi dan munculnya tuntutan desentralisasi kekuasaan dari daerah-daerah. Meningkatnya gejolak di berbagai daerah turut memperlemah stabilitas nasional dan memperkuat wacana kembalinya kekuasaan eksekutif yang lebih terpusat. + memperjuangkan irian barat

Kabinet Djuanda (9 april 1957–1963)
Dikenal juga sebagai Kabinet Karya, kabinet ini berfungsi sebagai kabinet terakhir dalam sistem Demokrasi Liberal. Kabinet ini mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, yang menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Kabinet ini juga menjadi jembatan menuju transisi sistem Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. + Pancakarya :
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan Republik
3) Melancarkan Pelaksanaan Pembatalan KMB
4) Perjuangan irian jaya
5) mempergiat pembangunan

Dekret Presiden 5 Juli 1959
Menghadapi kebuntuan Konstituante dalam merumuskan UUD baru, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan lembaga tersebut dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Langkah ini menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan permulaan dari sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno mengambil alih peran sentral dalam pemerintahan dan secara de facto mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif di tangannya.

Demokrasi Terpimpin (1959–1966)
Sistem Demokrasi Terpimpin diperkenalkan sebagai alternatif dari sistem parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sistem ini, Soekarno memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan, sementara peran partai politik mulai dikurangi. Pemerintahan dijalankan secara lebih sentralistis dengan Soekarno sebagai pusat kekuasaan.

Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi tunggal negara. Soekarno juga mencanangkan konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai upaya menyatukan berbagai kekuatan politik yang ada. Di bidang luar negeri, Indonesia mengambil posisi tegas dalam melawan imperialisme dan kolonialisme, termasuk melalui Konfrontasi dengan Malaysia pada 1963 dan dukungan terhadap gerakan anti-kolonial di Asia dan Afrika.

Gerakan Non-Blok (1961)
Didirikan secara resmi dalam Konferensi Beograd 1961, Gerakan Non-Blok merupakan inisiatif yang digagas oleh negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, India, Mesir, dan Yugoslavia. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Indonesia, di bawah Soekarno, memainkan peran penting dalam mempromosikan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif—yaitu tidak memihak tetapi aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Gerakan Non-Blok menjadi wadah bagi negara-negara yang ingin menentukan sikap sendiri tanpa tunduk pada dominasi ideologi negara adidaya.

Perang Dingin (1947–1991) dan Dampaknya terhadap Indonesia
Perang Dingin merupakan konflik global antara Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme-liberal dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme-sosialis. Persaingan ini berlangsung dalam bentuk perlombaan senjata, pengaruh politik, dan dukungan terhadap konflik-konflik proksi di berbagai kawasan dunia.

Indonesia sebagai negara nonblok tetap berupaya menjaga netralitas meski dalam praktiknya Soekarno menunjukkan kedekatan terhadap negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif menjadi dasar Indonesia untuk tidak tunduk pada salah satu kutub kekuatan dunia, namun tetap aktif memperjuangkan kepentingan nasional.

Namun, ketegangan global tersebut turut mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia. Persaingan ideologi antara kelompok nasionalis, militer, agama, dan komunis menjadi semakin tajam dan memuncak pada pertengahan 1960-an, yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan besar dalam peta kekuasaan politik Indonesia.

Konferensi Asia-Afrika (1955)
Diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955, Konferensi Asia-Afrika dihadiri oleh 29 negara dari dua benua. Konferensi ini bertujuan mempererat solidaritas negara-negara bekas jajahan dan mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan secara damai.

Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung, sebuah deklarasi prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang menolak kolonialisme dalam segala bentuknya dan mengedepankan perdamaian dunia. Konferensi ini menjadi inspirasi dan dasar dari pembentukan Gerakan Non-Blok.

Misi Garuda (1957–Sekarang)
Pembentukan Pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir.

Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara De Jure, dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda.
.
Misi Garuda adalah kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi ini dimulai pada tahun 1957 dan terus berlangsung hingga kini, dengan pengiriman pasukan TNI ke berbagai wilayah konflik.

Misi Kontigen Garuda
1) Berikut beberapa Misi Garuda yang paling terkenal: Kontingen Garuda I, dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957

2) Misi Garuda II: Dikirim ke Kongo pada 1960–1964 untuk menstabilkan situasi setelah kemerdekaan negara tersebut.

3) Kontingen Garuda IV, dikirim ke Vietnam pada 1973

4) Misi Garuda XII: Berperan dalam proses perdamaian di Kamboja pada 1992.

5) Misi Garuda XIII: di Somalia (1992–1993): Membantu proses distribusi bantuan kemanusiaan dan stabilisasi pasca-konflik.

Melalui misi ini, Indonesia memperlihatkan komitmen terhadap perdamaian dunia dan nilai-nilai solidaritas internasional.

Question 15

Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang disebut lembaga __________.

Answer 15

✅ Jawaban: legislatif
📝 Pembahasan: Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, seperti DPR, DPD, dan MPR.

1) Legislatif merujuk pada fungsi membuat undang-undang.

2) Parlemen (dulu) adalah lembaga atau badan yang menjalankan fungsi legislatif tersebut.

3) Konstituante ( dulu ) dibentuk hanya untuk menyusun atau merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) negara yang baru

Question 16

1) Untuk menciptakan stabilitas politik setelah banyaknya pergantian kabinet yang terjadi pada sistem demokrasi parlementer.

2) Untuk memberi lebih banyak kekuasaan kepada partai politik dan memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan.

3) Untuk mengatasi ancaman disintegrasi negara, seperti pemberontakan dan gerakan separatisme yang sedang berlangsung.

4) Untuk mengurangi peran presiden dan mengutamakan keputusan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif.

5) Untuk memperkuat posisi presiden dalam pengambilan keputusan dan menghindari konflik politik yang berkepanjangan.

Pertanyaan: Berdasarkan pernyataan di atas, alasan utama Presiden Soekarno memilih Demokrasi Terpimpin adalah?

a. 1, 3, 5
b. 2, 4
c. 1, 2, 4
d. 3, 4, 5

Answer 16

A) 1,3, dan 5

Pembahasan: Presiden Soekarno memilih sistem Demokrasi Terpimpin terutama untuk menciptakan stabilitas politik (nomor 1), mengatasi ancaman disintegrasi negara (nomor 3), dan memperkuat kekuasaan presiden (nomor 5)

Question 17

Berikut ini yang bukan termasuk lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah…
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Kementerian Dalam Negeri

Answer 17

✅ Jawaban: D
📝 Pembahasan: Kementerian Dalam Negeri termasuk lembaga eksekutif, bukan yudikatif
L
Lembaga yudikati:
1) Mahkamah Agung (MA): Lembaga tertinggi yang menangani perkara kasasi.

2) Mahkamah Konstitusi (MK): Menguji peraturan dan memutuskan sengketa pemilu.

3) Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi: Menangani berbagai perkara perdata, pidana, dan administrasi..

Question 18

Jelaskan perbedaan utama antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer!

Answer 18

✅ Jawaban:
Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen, sementara presiden atau raja hanya sebagai simbol kepala negara.

📝 Pembahasan: Ini mencerminkan perbedaan wewenang dan proses pemilihan antar kedua sistem.

Question 19

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial bisa diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi. (Benar/Salah)

Answer 19

✅ Jawaban: Benar
📝 Pembahasan: Jika terbukti melanggar konstitusi, presiden dapat diberhentikan oleh MPR melalui prosedur tertentu.

Question 20

Para menteri dalam sistem pemerintahan presidensial bertanggung jawab kepada…
A. MPR
B. Rakyat
C. Presiden
D. DPR

Answer 20

✅ Jawaban: C
📝 Pembahasan: Presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, sehingga mereka bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Question 21

Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri disebut juga lembaga __________.

Answer 21

✅ Jawaban: eksekutif
📝 Pembahasan: Lembaga eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan.

Question 22

Sebutkan tiga ciri khas dari sistem pemerintahan presidensial!

Answer 22

✅ Jawaban:

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Menteri bertanggung jawab kepada presiden.

📝 Pembahasan: Ini adalah ciri umum sistem presidensial yang membedakannya dengan sistem lain.

Question 23

Dalam sistem presidensial, kekuasaan dibagi ke dalam dua lembaga utama saja. (Benar/Salah)

Answer 23

✅ Jawaban: Salah
📝 Pembahasan: Kekuasaan dibagi ke dalam tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

1) Eksekutif: Menjalankan kebijakan negara.

2) Legislatif: Membuat undang-undang.

3) Yudikatif: Menegakkan hukum dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Question 24

Lembaga tinggi negara yang berwenang melantik dan memberhentikan presiden di Indonesia adalah…
A. DPR
B. DPD
C. MPR
D. MK

Answer 24

✅ Jawaban: C
📝 Pembahasan: MPR memiliki kewenangan untuk melantik dan memberhentikan presiden/wakil presiden sesuai UUD.

Question 25

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia secara resmi berlangsung dari... A. 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 B. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 C. 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 D. 1 Juni 1945 – 17 Agustus 1945

Answer 25

✅ Jawaban: C 📝 Pembahasan: Masa Demokrasi Terpimpin dimulai sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir pada 11 Maret 1966.

Question 26

Tokoh yang menjabat sebagai ketua MPRS pertama kali adalah __________.

Answer 26

✅ Jawaban: Chaerul Saleh 📝 Pembahasan: Ia memimpin sidang MPRS pertama yang diadakan pada November–Desember 1960.

Question 27

Lembaga yang bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan memberikan usulan kepada pemerintah adalah... A. DPR-GR B. MPRS C. DPAS D. Front Nasional

Answer 27

✅ Jawaban: C 📝 Pembahasan: DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) dibentuk untuk menjadi penasihat presiden.

Question 28

Apa tujuan dibentuknya Front Nasional dalam masa Demokrasi Terpimpin?

Answer 28

✅ Jawaban: 1. menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia; 2. pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur 3. mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. 📝 Pembahasan: Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945 yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional berperan sebagai alat mobilisasi rakyat agar bersatu di bawah ideologi negara.

Question 29

Kabinet Karya dibentuk dengan tugas utama merebut Irian Barat dan memperbaiki ekonomi. (Benar/Salah)

Answer 29

✅ Jawaban: Benar 📝 Pembahasan: Kabinet Karya dibentuk untuk menangani keamanan, ekonomi (sandang & pangan), dan perjuangan Irian Barat.

Question 30

DPR-GR merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari... A. Presiden dan wakil rakyat B. Wakil partai politik dan wakil golongan C. Militer dan polisi D. Utusan daerah dan menteri

Answer 30

✅ Jawaban: B Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong periode 1967–1971 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota yang ditetapkan dengan Undang-Undang

Question 31

MPRS dalam Sidang Umum Mei 1963 menetapkan Soekarno sebagai __________.

Answer 31

✅ Jawaban: Presiden seumur hidup 📝 Pembahasan: Ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan Demokrasi Terpimpin karena bertentangan dengan prinsip pemilu.

Question 32

Sebutkan tiga penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin!

Answer 32

1) Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 2) Penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup 3) ( pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan sering bermuatan politis) Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN 4) Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom) 📝 Pembahasan: Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya berdasarkan kedaulatan rakyat. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN berarti menjadikan Manipol sebagai dasar resmi arah pembangunan dan kebijakan negara. Semua tindakan pemerintah harus berpedoman pada isi Manipol demi tercapainya tujuan revolusi nasional Indonesia.

Question 33

Salah satu upaya pemerintah memperbaiki sistem ekonomi saat Demokrasi Terpimpin adalah... A. Menurunkan pajak untuk rakyat B. Meningkatkan jumlah bank swasta C. Membentuk Bank Tunggal Milik Negara D. Memberikan subsidi untuk semua usaha

Answer 33

✅ Jawaban: C 📝 Pembahasan: Bank tunggal dibentuk dari peleburan beberapa bank agar lebih efisien dalam mengatur keuangan negara.

Question 34

Pemilu pertama di Indonesia untuk memilih anggota parlemen dilaksanakan pada tanggal... A. 17 Agustus 1945 B. 15 Desember 1955 C. 29 September 1955 D. 5 Juli 1959

Answer 34

Jawaban: C. 29 September 1955 Pembahasan: Tanggal 29 September 1955 merupakan hari pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia untuk memilih anggota DPR (parlemen). Pemilu ini sangat penting karena menjadi langkah awal demokrasi Indonesia secara langsung.

Question 35

Berikut ini yang bukan termasuk partai besar hasil Pemilu 1955 adalah... A. PNI B. Masyumi C. PKI D. Golkar

Answer 35

Jawaban: D. Golkar Pembahasan: Empat partai besar hasil Pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Golkar belum ada saat itu; partai tersebut baru berdiri di masa Orde Baru sekitar akhir 1960-an.

Question 36

Jumlah partai politik yang lolos seleksi dan mengikuti Pemilu 1955 adalah sebanyak ________________ partai.

Answer 36

Jawaban: 27 Pembahasan: Dari 70 partai yang mendaftar, hanya 27 partai yang lolos seleksi dan resmi ikut serta dalam Pemilu 1955. Ini menunjukkan seleksi yang ketat untuk memastikan kesiapan peserta pemilu.

Question 37

Mengapa terjadi perdebatan di dalam kabinet menjelang pelaksanaan Pemilu 1955? ( pihak belum)

Answer 37

Contoh Jawaban: Karena ada pihak dalam kabinet yang menganggap bahwa persiapan pemilu belum matang sehingga perlu ditunda, namun ada juga pihak yang bersikeras agar pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu 29 September 1955. Pembahasan: Perdebatan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam pemerintahan mengenai kesiapan pelaksanaan demokrasi. Namun pada akhirnya, pemilu tetap dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.

Question 38

Gerakan Non Blok didirikan pada tanggal… A. 17 Agustus 1945 B. 24 April 1955 C. 1 September 1961 D. 12 Oktober 1970

Answer 38

Jawaban: C Pembahasan: GNB secara resmi didirikan pada 1 September 1961 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia.

Question 39

Dasasila Bandung yang menjadi cikal bakal GNB dihasilkan dalam… A. KTT I Beograd B. KAA Bandung C. KTT VI Havana D. Konferensi PBB

Answer 39

Jawaban: B Pembahasan: Dasasila Bandung dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 sebagai prinsip dasar kerja sama internasional negara-negara berkembang.

Question 40

Tokoh berikut yang BUKAN merupakan pelopor Gerakan Non Blok adalah… A. Soekarno B. Jawaharlal Nehru C. Nelson Mandela D. Joseph Broz Tito

Answer 40

Jawaban: C Pembahasan: Pelopor GNB adalah Soekarno (Indonesia), Nehru (India), Tito (Yugoslavia), Nasser (Mesir), dan Nkrumah (Ghana). Nelson Mandela bukan pelopor GNB.

Question 41

Kata “Non Blok” pertama kali diperkenalkan oleh __________ dalam pidatonya di Colombo, Sri Lanka.

Answer 41

Jawaban: Jawaharlal Nehru ( india ) Pembahasan: Nehru memperkenalkan istilah "Non Blok" dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo dan menyampaikan prinsip Panchsheel. Gerakan Nonblok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.

Question 42

Salah satu tujuan Gerakan Non Blok adalah… A. Bergabung dengan NATO B. Menghapuskan negara sosialis C. Menolak keterikatan dengan blok militer D. Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB

Answer 42

Jawaban: C Pembahasan: GNB bertujuan menjaga netralitas dan tidak berpihak pada blok militer manapun, termasuk NATO dan uni soviet

Question 43

Prinsip Panchsheel yang menjadi dasar GNB terdiri dari lima prinsip. Salah satunya adalah __________ dan __________.

Answer 43

Jawaban: 1) Saling menghormati integritas teritoria ( negara yang berdaulat memiliki hak untuk melindungi perbatasan) 2) Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara lain Pembahasan: Prinsip Panchsheel dijadikan dasar GNB, di antaranya adalah saling menghormati kedaulatan dan tidak intervensi.

Question 44

Jelaskan peran Indonesia dalam pembentukan Gerakan Non Blok dan kaitannya dengan Konferensi Asia Afrika! (1955)

Answer 44

Indonesia berperan penting sebagai salah satu pelopor GNB melalui peran Presiden Soekarno. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang dihadiri negara-negara Asia dan Afrika menghasilkan Dasasila Bandung, yang kemudian menjadi dasar pembentukan GNB. Indonesia juga menjadi tuan rumah KAA yang menjadi fondasi kerja sama negara-negara dunia ketiga untuk tidak memihak blok Barat maupun Timur.

Question 45

tujuan dari gerakan non balok ( minimal 2 )

Answer 45

1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memihak pakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neo-kolonialisme, dan dominasi dari asing. 5. Tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. imperalisme: kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah/ negara lain

Question 46

1. Kabinet Juanda disebut juga sebagai Zaken Kabinet karena... A. seluruh anggotanya berasal dari partai politik besar B. fokus pada penyelesaian masalah ideologis C. terdiri dari para ahli di bidangnya dan non-partisan D. dipimpin oleh tokoh militer yang berpengaruh E. dibentuk melalui hasil pemilu langsung

Answer 46

Jawaban: C 📝 Pembahasan: Zaken Kabinet adalah kabinet yang terdiri dari para ahli (zakenmannen) yang tidak mewakili partai politik tertentu. Kabinet Juanda disebut demikian karena dipimpin oleh Ir. Juanda yang non-partai dan diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Hal ini dilakukan agar kabinet bisa lebih fokus menyelesaikan masalah negara yang kompleks tanpa pengaruh politik partai.

Question 47

2. Program kerja Kabinet Juanda yang dikenal dengan istilah Pancakarya bertujuan untuk… A. memperluas wilayah Indonesia ke Asia Tenggara B. meningkatkan kekuatan partai politik di daerah C. menyatukan wilayah Indonesia dan memperbaiki kondisi negara D. melaksanakan hasil KMB secara menyeluruh E. membentuk sistem pemilu baru di Indonesia

Answer 47

Jawaban: C 📝 Pembahasan: Pancakarya adalah lima program utama Kabinet Juanda, yaitu: membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan republik, melancarkan pembatalan KMB, perjuangan Irian Jaya, dan mempergiat pembangunan. Tujuan utamanya adalah menyatukan kembali wilayah negara yang terganggu karena pergolakan daerah dan memperbaiki kondisi ekonomi-politik yang sedang buruk.

Question 48

Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diadakan pada 14 September 1957 bertujuan untuk... A. menyatukan kekuatan daerah dan pusat menghadapi pemberontakan B. menyelesaikan konflik antarpartai politik C. menyusun UUD baru menggantikan UUDS 1950C. D. merancang struktur kabinet baru untuk menggantikan Kabinet Juanda E. mendukung sepenuhnya pembentukan Dewan Konstituante

Answer 48

Jawaban: A 📝 Pembahasan: MUNAS diadakan sebagai upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah menyatukan kekuatan nasional, membahas pembangunan, pembagian wilayah, dan peran militer dalam situasi politik yang semakin memanas.

Question 49

Peristiwa Cikini pada 30 November 1957 berpengaruh besar karena... A. mempercepat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda B. menjadi alasan berakhirnya Konstituante C. memperparah situasi krisis nasional dan memperkuat kontrol pemerintah pusat D. menyebabkan terbentuknya kabinet parlementer baru E. mendorong daerah untuk berdamai dengan pusat

Answer 49

Jawaban: C 📝 Pembahasan: Peristiwa Cikini adalah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Peristiwa ini memperburuk keadaan politik dan memperkuat alasan pemerintah pusat untuk mengambil alih kendali lebih besar atas negara, yang menjadi salah satu pendorong menuju Demokrasi Terpimpin.

Question 50

Akhir dari Kabinet Juanda ditandai dengan... A. Peristiwa PRRI/Permesta B. Pelantikan Presiden Soeharto C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 D. Pembentukan Dewan Nasional E. Serangan Umum 1 Maret

Answer 50

Jawaban: C 📝 Pembahasan: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno menandai berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dan dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Bersamaan dengan itu, Kabinet Juanda pun berakhir.

Question 51

Sistem kepartaian yang memberikan ruang hanya kepada satu partai untuk menjadi artikulasi kepentingan politik rakyat disebut… A. Sistem dwi partai B. Sistem multipartai C. Sistem partai tunggal D. Sistem presidensial

Answer 51

Jawaban: C. Sistem partai tunggal Pembahasan: Sistem partai tunggal hanya mengizinkan satu partai politik berperan dalam pemerintahan dan menguasai semua aspek kehidupan masyarakat. Umumnya diterapkan di negara-negara komunis atau otoriter seperti RRT, Korea Utara, dan pernah digunakan di beberapa negara Afrika.

Question 52

Ciri khas dari sistem dwi partai adalah… A. Pemerintah hanya terdiri dari satu partai B. Banyak partai politik membentuk koalisi C. Partai politik tidak dapat ikut serta dalam pemilu D. Dua partai utama mendominasi pemerintahan dan oposisi

Answer 52

Jawaban: D. Dua partai utama mendominasi pemerintahan dan oposisi Pembahasan: Dalam sistem dwi partai, dua partai besar mendominasi jalannya pemerintahan dan oposisi. Salah satu partai memerintah karena memenangkan pemilu, sementara yang kalah menjadi oposisi loyal. Contoh negara: Amerika Serikat dan Inggris.

Question 53

Fungsi utama partai politik dalam sistem demokrasi adalah… A. Menyusun Undang-Undang B. Menjadi perwakilan negara di luar negeri C. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah D. Menentukan batas wilayah negara

Answer 53

Jawaban: C. Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah Pembahasan: Partai politik berfungsi menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah, serta menjalankan mobilisasi massa, perekrutan politik, dan formulasi kebijakan.

Question 54

Jelaskan perbedaan sistem multipartai dengan sistem dwi partai!

Answer 54

Sistem multipartai memungkinkan lebih dari dua partai berperan dalam pemerintahan. Biasanya diterapkan di negara dengan keberagaman tinggi, seperti Indonesia. Pemerintah dibentuk lewat koalisi antar partai. Sedangkan sistem dwi partai hanya melibatkan dua partai dominan. Satu partai berkuasa, satu partai menjadi oposisi. Contohnya di Amerika Serikat.

Question 55

Bagaimana perkembangan sistem kepartaian di Indonesia dari masa Orde Baru ( 1966 - 1988 ) ke masa Reformasi (1998 )?

Answer 55

Pada masa Orde Baru, partai politik disederhanakan menjadi tiga partai besar (Golkar, PPP, PDI) demi stabilitas. Meskipun terlihat seperti multipartai, kompetisi politik sangat tidak seimbang, sehingga beberapa ahli menyebutnya mirip sistem partai tunggal. Pada masa Reformasi, terjadi liberalisasi politik. Muncul banyak partai baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai, namun mulai 2004 diberlakukan ambang batas (electoral threshold) untuk menyaring partai yang layak ikut pemilu selanjutnya.

Question 56

Salah satu penyebab utama sering jatuhnya kabinet pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959) adalah: A. Kurangnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan B. Sistem presidensial yang tidak efektif C. Tidak adanya partai oposisi yang kuat D. Sistem parlementer yang memungkinkan mudahnya mosi tidak percaya E. Dominasi militer dalam pemerintahan

Answer 56

Jawaban: D Pembahasan: Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan presiden hanya sebagai simbol negara. Dalam sistem ini, kabinet dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen, yang sering kali terjadi akibat koalisi yang tidak solid antarpartai. Hal inilah yang menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Question 57

Peristiwa Tanjung Morawa menjadi sebab utama jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh… A. Burhanuddin Harahap B. Wilopo C. Natsir D. Ali Sastroamijoyo I E. Djuanda

Answer 57

Jawaban: B Pembahasan: Peristiwa Tanjung Morawa terjadi saat petani liar bentrok dengan aparat keamanan terkait lahan perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Konflik ini menimbulkan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo, sehingga kabinet tersebut akhirnya jatuh

Question 58

Kabinet yang berhasil mengeluarkan Deklarasi Djuanda untuk memperluas wilayah laut Indonesia adalah… A. Kabinet Wilopo B. Kabinet Burhanuddin Harahap C. Kabinet Ali Sastroamijoyo II D. Kabinet Sukiman E. Kabinet Djuanda

Answer 58

Jawaban: E Pembahasan: Deklarasi Djuanda dikeluarkan oleh Kabinet Djuanda pada tahun 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia meliputi 12 mil dari garis pantai setiap pulau, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi satu kesatuan dan lebih luas dibanding sebelumnya yang hanya 3 mil dari garis pantai.

Question 59

Berikut ini merupakan keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap, kecuali… A. Menyelenggarakan Pemilu pertama B. Menangkap pejabat tinggi korup C. Membubarkan Uni Indonesia-Belanda D. Meningkatkan produksi pangan E. Memulihkan kepercayaan rakyat terhadap Angkatan Darat

Answer 59

Jawaban: D Pembahasan: Kabinet Burhanuddin Harahap tidak secara khusus berfokus pada produksi pangan, melainkan pada stabilisasi politik dan ekonomi, penyelenggaraan Pemilu, pemberantasan korupsi, dan hubungan sipil-militer. Produksi pangan yang meningkat lebih identik dengan keberhasilan Kabinet Wilopo.

Question 60

De jure = adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum" de facto= yang berarti "pada kenyataannya sesungguhnya (fakta) seperatisme= Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan, dengan Soekarno dan Mohammad Hatta bertindak sebagai proklamator dan pemimpin revolusi nasional. Peristiwa monumental ini terjadi tidak lama setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu. Kekosongan kekuasaan pasca-kekalahan Jepang tersebut dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk merebut momen dan menyatakan kemerdekaan secara sepihak. Proklamasi tersebut menjadi titik balik sejarah Indonesia, menandai lahirnya sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan bebas dari penjajahan asing. Kemerdekaan ini diiringi dengan pembentukan dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Proklamasi 17 Agustus tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan secara politik, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional dan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Demokrasi Liberal (1950–1959) Periode Demokrasi Liberal dimulai setelah Indonesia mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950. Dalam sistem ini, Indonesia mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer dengan ciri utama sistem multipartai. Pemerintahan dijalankan dengan pembagian kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pada era ini, partai politik memainkan peran sentral dalam sistem politik Indonesia. Pemilu pertama yang diselenggarakan pada 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1945. Namun, dinamika politik yang diwarnai oleh polarisasi ideologi, ketidaksepakatan antarpartai, serta dominasi kepentingan sektarian menyebabkan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, sehingga memicu instabilitas pemerintahan dan seringnya pergantian kabinet. Kabinet-Kabinet dalam Masa Demokrasi Liberal Kabinet Natsir (6 september 1950–1951) Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah Republik Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, kabinet ini berfokus pada integrasi nasional dan penguatan struktur pemerintahan pasca-pengakuan kedaulatan. Namun, lemahnya dukungan politik dari partai-partai lain serta tidak stabilnya koalisi menyebabkan kabinet ini tidak bertahan lama. Kabinet Sukiman (27 april 1951–1952) Dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo, kabinet ini berupaya memperbaiki hubungan luar negeri Indonesia dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara Barat. Penandatanganan Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat memicu kontroversi di dalam negeri karena dianggap terlalu condong ke Blok Barat, dan pada akhirnya memicu ketegangan yang menyebabkan jatuhnya kabinet. Kabinet Wilopo ( 3 april 1952–1953) Di bawah kepemimpinan Wilopo, sebenarnya ditunjuk pada persiapan umum,kemakmura,pendidikan rakyat dan keamanan. sedangkan program luar negeri utamanya ditunjukan pada penyelesaian masaalh hubungan indonesia-belanda untuk pengembalian irian barat ke indonesia. kabinet ini menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik agraria dan ketegangan antara sipil-militer. Salah satu insiden besar adalah peristiwa 17 Oktober 1952, di mana militer menuntut pembubaran DPR. Meski gagal, peristiwa tersebut menunjukkan ketegangan antara kekuasaan sipil dan militer yang akan terus membayangi politik Indonesia. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 juli 1953–1955) Kabinet ini relatif stabil dan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Namun, stabilitas politik tetap terancam oleh perbedaan ideologis antarpartai dan tuntutan pembangunan ekonomi serta sosial yang belum sepenuhnya tercapai. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955–1956) Kabinet ini merupakan kabinet transisi yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilu 1955. Kabinet ini juga berupaya menjaga netralitas di tengah meningkatnya ketegangan politik pasca-pemilu. Namun, tantangan politik dan pertentangan di tubuh parlemen membuat kabinet ini tidak bertahan lama. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( 20 maret1956–1957) Kabinet ini menghadapi tekanan berat dari segi ekonomi dan munculnya tuntutan desentralisasi kekuasaan dari daerah-daerah. Meningkatnya gejolak di berbagai daerah turut memperlemah stabilitas nasional dan memperkuat wacana kembalinya kekuasaan eksekutif yang lebih terpusat. + memperjuangkan irian barat Kabinet Djuanda (9 april 1957–1969) Dikenal juga sebagai Kabinet Karya, kabinet ini berfungsi sebagai kabinet terakhir dalam sistem Demokrasi Liberal. Kabinet ini mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, yang menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Kabinet ini juga menjadi jembatan menuju transisi sistem Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. + Pancakarya : 1) Membentuk Dewan Nasional 2) Normalisasi keadaan Republik 3) Melancarkan Pelaksanaan Pembatalan KMB 4) Perjuangan irian jaya 5) mempergiat pembangunan Dekret Presiden 5 Juli 1959 Menghadapi kebuntuan Konstituante dalam merumuskan UUD baru, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan lembaga tersebut dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Langkah ini menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal dan permulaan dari sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno mengambil alih peran sentral dalam pemerintahan dan secara de facto mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif di tangannya. Demokrasi Terpimpin (1959–1966) Sistem Demokrasi Terpimpin diperkenalkan sebagai alternatif dari sistem parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam sistem ini, Soekarno memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan, sementara peran partai politik mulai dikurangi. Pemerintahan dijalankan secara lebih sentralistis dengan Soekarno sebagai pusat kekuasaan. Pancasila dijadikan sebagai dasar ideologi tunggal negara. Soekarno juga mencanangkan konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai upaya menyatukan berbagai kekuatan politik yang ada. Di bidang luar negeri, Indonesia mengambil posisi tegas dalam melawan imperialisme dan kolonialisme, termasuk melalui Konfrontasi dengan Malaysia pada 1963 dan dukungan terhadap gerakan anti-kolonial di Asia dan Afrika. Gerakan Non-Blok (1961) Didirikan secara resmi dalam Konferensi Beograd 1961, Gerakan Non-Blok merupakan inisiatif yang digagas oleh negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, India, Mesir, dan Yugoslavia. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan negara-negara berkembang di tengah ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia, di bawah Soekarno, memainkan peran penting dalam mempromosikan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif—yaitu tidak memihak tetapi aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Gerakan Non-Blok menjadi wadah bagi negara-negara yang ingin menentukan sikap sendiri tanpa tunduk pada dominasi ideologi negara adidaya. Perang Dingin (1947–1991) dan Dampaknya terhadap Indonesia Perang Dingin merupakan konflik global antara Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme-liberal dan Uni Soviet dengan ideologi komunisme-sosialis. Persaingan ini berlangsung dalam bentuk perlombaan senjata, pengaruh politik, dan dukungan terhadap konflik-konflik proksi di berbagai kawasan dunia. Indonesia sebagai negara nonblok tetap berupaya menjaga netralitas meski dalam praktiknya Soekarno menunjukkan kedekatan terhadap negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif menjadi dasar Indonesia untuk tidak tunduk pada salah satu kutub kekuatan dunia, namun tetap aktif memperjuangkan kepentingan nasional. Namun, ketegangan global tersebut turut mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia. Persaingan ideologi antara kelompok nasionalis, militer, agama, dan komunis menjadi semakin tajam dan memuncak pada pertengahan 1960-an, yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan besar dalam peta kekuasaan politik Indonesia. Konferensi Asia-Afrika (1955) Diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18–24 April 1955, Konferensi Asia-Afrika dihadiri oleh 29 negara dari dua benua. Konferensi ini bertujuan mempererat solidaritas negara-negara bekas jajahan dan mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan secara damai. Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung, sebuah deklarasi prinsip-prinsip dasar hubungan internasional yang menolak kolonialisme dalam segala bentuknya dan mengedepankan perdamaian dunia. Konferensi ini menjadi inspirasi dan dasar dari pembentukan Gerakan Non-Blok. Misi Garuda (1957–Sekarang) Pembentukan Pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu, tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara De Jure, dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. . Misi Garuda adalah kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misi ini dimulai pada tahun 1957 dan terus berlangsung hingga kini, dengan pengiriman pasukan TNI ke berbagai wilayah konflik. Misi Kontigen Garuda 1) Berikut beberapa Misi Garuda yang paling terkenal: Kontingen Garuda I, dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957 2) Misi Garuda II: Dikirim ke Kongo pada 1960–1964 untuk menstabilkan situasi setelah kemerdekaan negara tersebut. 3) Kontingen Garuda IV, dikirim ke Vietnam pada 1973 4) Misi Garuda XII: Berperan dalam proses perdamaian di Kamboja pada 1992. 5) Misi Garuda XIII: di Somalia (1992–1993): Membantu proses distribusi bantuan kemanusiaan dan stabilisasi pasca-konflik. Melalui misi ini, Indonesia memperlihatkan komitmen terhadap perdamaian dunia dan nilai-nilai solidaritas internasional.

Question 61

Salah satu ciri kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah: A. Didominasi oleh kalangan militer B. Berisi menteri yang berasal dari kalangan profesional non-politik C. Umur kabinet yang panjang dan stabil D. Kabinet dibentuk langsung oleh presiden tanpa persetujuan DPR E. Kabinet cenderung tidak stabil akibat koalisi partai yang rapuh

Answer 61

Jawaban: E Pembahasan: Pada masa Demokrasi Liberal, kabinet cenderung sering berganti akibat koalisi antarpartai yang tidak solid, serta adanya praktik politik dagang sapi. Hal ini menyebabkan umur kabinet menjadi pendek dan pemerintahan tidak efektif.

Question 62

1. Apa penyebab utama jatuhnya Kabinet Natsir pada masa Demokrasi Liberal? A. Kegagalan menyelenggarakan Pemilu B. Peristiwa Tanjung Morawa C. Penarikan dukungan dari PNI dan adanya oposisi politik D. Perjanjian MSA dengan Blok Barat E. Konflik internal dalam TNI

Answer 62

Jawaban: C Pembahasan: Kabinet Natsir jatuh karena tidak menyertakan PNI dalam kabinet, sehingga PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Selain itu, ada masalah internal seperti gagalnya Sumitro Plan.

Question 63

Kabinet manakah yang berhasil membubarkan Uni Indonesia-Belanda dan menyelenggarakan Pemilu pertama di Indonesia? A. Kabinet Ali Sastroamijoyo I B. Kabinet Wilopo C. Kabinet Burhanuddin Harahap D. Kabinet Djuanda E. Kabinet Sukiman

Answer 63

Jawaban: C Pembahasan: Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu dan membubarkan Uni Indonesia-Belanda, serta melakukan pemberantasan korupsi.

Question 64

Program Ali Baba, yaitu kerja sama ekonomi antara pribumi dan Tionghoa, merupakan salah satu program dari… A. Kabinet Djuanda B. Kabinet Natsir C. Kabinet Sukiman D. Kabinet Ali Sastroamijoyo I E. Kabinet Ali Sastroamijoyo II

Answer 64

Jawaban: D Pembahasan: Kabinet Ali Sastroamijoyo I memperkenalkan sistem ekonomi "Ali Baba" untuk menggalang kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha Tionghoa (Baba).

Question 65

Kabinet Wilopo jatuh karena peristiwa… A. Cikini B. Tanjung Morawa C. Penarikan dukungan NU D. Penolakan terhadap KMB E. Pemilu 1955

Answer 65

Jawaban: B Pembahasan: Peristiwa Tanjung Morawa adalah konflik agraria yang menyebabkan mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo.

Question 66

Kabinet Burhanuddin Harahap berasal dari partai… A. PNI B. Masyumi C. Nahdlatul Ulama D. PKI E. PSI

Answer 66

Jawaban: B Pembahasan: Perdana Menteri Burhanuddin Harahap berasal dari partai Masyumi, yang memimpin kabinet koalisi pada masa menjelang Pemilu 1955.

Question 67

Jelaskan faktor yang menyebabkan ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada periode 1947-1948 (membentuk) (membantu, rencana marchall)!

Answer 67

Pada periode 1947-1948, ketegangan meningkat karena perbedaan kepentingan di Eropa. Uni Soviet membentuk pemerintahan komunis di Eropa Timur, yang dilihat oleh Amerika Serikat sebagai ancaman ekspansi komunisme. Sebaliknya, Amerika Serikat mendukung Rencana Marshall untuk membantu pemulihan Eropa Barat, yang membuat negara-negara tersebut semakin tergantung pada pengaruh Amerika. Konflik ini memperburuk ketegangan ideologis yang sudah ada antara kedua negara.

Question 68

Apa yang menjadi penyebab utama dimulainya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet? A. Perbedaan ideologi antara kapitalisme dan komunisme B. Perebutan wilayah di Eropa Timur C. Perang dunia kedua yang belum selesai D. Kompetisi dalam pengembangan senjata nuklir

Answer 68

Jawaban: A. Perbedaan ideologi antara kapitalisme dan komunisme Pembahasan: Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia II berakhir, dengan perbedaan ideologi yang tajam antara Amerika Serikat (kapitalisme) dan Uni Soviet (komunisme). Setiap pihak berusaha mempengaruhi negara-negara dunia untuk mengikuti sistem mereka, yang menyebabkan ketegangan politik, ekonomi, dan militer.

Question 69

Peristiwa mana yang menunjukkan eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada awal Perang Dingin? A. Perang Vietnam B. Krisis Rudal Kuba C. Pembukaan Tembok Berlin D. Invasi Soviet ke Afghanistan

Answer 69

Jawaban: B. Krisis Rudal Kuba Pembahasan: Krisis Rudal Kuba (1962) adalah titik puncak ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketegangan meningkat ketika Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir di Kuba, yang bisa meluncurkan serangan nuklir langsung ke Amerika Serikat, hampir memicu perang nuklir.

Question 70

Apa tujuan utama dari pembentukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1949? A. Untuk melawan invasi komunis di Eropa Barat B. Untuk menjaga kestabilan ekonomi global C. Untuk membentuk aliansi nuklir dengan Uni Soviet D. Untuk mengatur pembagian wilayah di Erop

Answer 70

Jawaban: A. Untuk melawan invasi komunis di Eropa Barat Pembahasan: NATO dibentuk sebagai aliansi militer antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat untuk melawan potensi ancaman dari Uni Soviet dan penyebaran komunisme ke Eropa Barat setelah Perang Dunia II.

Question 71

Siapa pemimpin Soviet yang melakukan reformasi dalam politik dan ekonomi pada akhir 1980-an yang berkontribusi pada berakhirnya Perang Dingin? A. Joseph Stalin B. Mikhail Gorbachev C. Leonid Brezhnev D. Nikita Khrushchev runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Answer 71

Jawaban: B. Mikhail Gorbachev Pembahasan: Mikhail Gorbachev adalah pemimpin Soviet yang memulai reformasi besar-besaran yang dikenal dengan perestroika (reformasi ekonomi) dan glasnost (kebebasan berbicara) pada akhir 1980-an. Reformasi ini melemahkan sistem Soviet, yang akhirnya berkontribusi pada berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Question 72

Bagaimana Perang Dingin berpengaruh pada negara-negara Dunia Ketiga, terutama di kawasan Asia dan Afrika? (medan pertempuran, terlibat konflik )

Answer 72

1) selama Perang Dingin, negara-negara Dunia Ketiga sering menjadi medan pertempuran ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2) Negara-negara di Asia dan Afrika, yang baru saja merdeka dari kolonialisme, sering terlibat dalam konflik atau dipengaruhi oleh dukungan dari kedua belah pihak. Misalnya, Perang Vietnam di Asia dan Perang Saudara di banyak negara Afrika yang didorong oleh dukungan ideologi yang berseberangan.

Question 73

Kontingen Garuda pertama (KONGA I) dikirim ke Mesir pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk… A. Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Mesir dan Israel B. Membantu memulihkan ekonomi Mesir C. Mengatasi krisis pengungsi Palestina D. Mengelola pasokan bantuan internasional

Answer 73

Jawaban: A. Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Mesir dan Israel Pembahasan: KONGA I dikirim untuk membantu mengawasi gencatan senjata antara Mesir dan Israel, yang terjadi setelah agresi militer yang diluncurkan oleh Inggris, Prancis, dan Israel terhadap Mesir pada 1956. Ini adalah langkah Indonesia dalam berkontribusi terhadap perdamaian internasional di bawah misi PBB.

Question 74

Apa latar belakang dimulainya Misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada tahun 1957? A. Konflik di Vietnam B. Serangan Inggris, Prancis, dan Israel ke Mesir C. Perang Dunia II D. Konflik antara India dan Pakistan

Answer 74

Jawaban: B. Serangan Inggris, Prancis, dan Israel ke Mesir Pembahasan: Misi Garuda pertama kali dilaksanakan pada 1957 sebagai reaksi terhadap serangan gabungan Inggris, Prancis, dan Israel terhadap Mesir pada 26 Juli 1956. Indonesia mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan pasukan perdamaian sebagai bentuk dukungan terhadap Mesir dan komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia.

Question 75

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut tentang peran Indonesia dalam Misi Garuda IV dan V saat Perang Vietnam: 1) Indonesia bertugas sebagai pasukan tempur yang menyerang wilayah Vietnam Utara. 2) Misi Garuda IV dan V dikirim untuk mendukung perdamaian setelah Perang Vietnam. 3) Indonesia menjadi bagian dari International Commission of Control and Supervision (ICCS). 4) KONGA IV dan V mengawasi pelaksanaan perjanjian damai Paris 1973. 5) Kontingen Garuda hanya bertugas menjaga markas militer Indonesia di Saigon. Jelaskan peran dan kontribusi Indonesia dalam Misi Garuda yang paling dikenal pada masa Perang Vietnam (KONGA IV dan V). a. 1, 2, 3 b. 2, 3, 4 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 5 e. 3, 4, 5

Answer 75

B. Pada 1973, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda dalam misi perdamaian di Vietnam di bawah misi ICCS (International Commission of Control and Supervision). KONGA IV yang terdiri dari 294 personel bertugas untuk mengawasi status quo, mencegah pelanggaran, serta memantau evakuasi pasukan dan peralatan perang. Pasukan Garuda tersebut juga terlibat dalam pertukaran tawanan perang dan membantu memastikan pelaksanaan perjanjian perdamaian antara Vietnam Utara dan Selatan. KONGA V kemudian juga mengawal proses yang sama.

Question 76

Pada tahun 1960-an, KONGA II dan KONGA III dikirim ke ________ untuk mengawasi gencatan senjata dan membantu stabilitas politik pasca-konflik.

Answer 76

Jawaban: Kongo Pembahasan: Indonesia mengirim KONGA II dan III ke Kongo untuk mengawasi gencatan senjata dan berperan dalam stabilitas politik negara tersebut pasca-konflik.

Question 77

Misi Garuda KONGA IX bertugas di negara manakah selama periode 1988-1990? A. Bosnia B. Irak-Kuwait C. Kamboja D. Somalia

Answer 77

Jawaban: B. Irak-Kuwait Pembahasan: KONGA IX bertugas di Irak-Kuwait pada periode 1988-1990 sebagai bagian dari misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontingen ini dibagi dalam beberapa periode dengan komando yang berbeda, dan mereka bertugas dalam meredakan ketegangan pasca-Perang Teluk.

Question 78

Tujuan dari pengiriman Kontingen Garuda oleh Indonesia dalam Misi Garuda adalah untuk berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia, dengan secara khusus mendukung pelaksanaan ________ yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meredakan ketegangan dan konflik internasional.

Answer 78

Jawaban: misi pemeliharaan perdamaian Pembahasan: Misi Garuda bertujuan untuk berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian dunia yang diinisiasi oleh PBB, serta membantu meredakan konflik-konflik internasional yang terjadi di berbagai wilayah.

Question 79

Pada awal 1990-an, KONGA XIII dikirim ke ________ untuk membantu mengatasi kekacauan internal dan memberi dukungan kepada operasi bantuan kemanusiaan di negara tersebut.

Answer 79

Jawaban: Somalia Pembahasan: KONGA XIII ditugaskan untuk membantu mengatasi kekacauan internal dan mendukung operasi bantuan kemanusiaan di Somalia pada awal 1990-an.