Brevet - PPN & PPnBM

Question 1

OBJEK PPN :

Pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D

Answer 1

Ada 10 Objek PPN :

1. Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha;
2. Penyerahan JKP Di Dalam Daerah Pabean O/ Pengusaha;
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari LDP Ke DDP;
4. Pemanfaatan JKP Dari LDP Ke DDP;
5. Impor BKP;
6. Ekspor BKP Berwujud O/ PKP;
7. Ekspor BKP Tidak Bewujud O/ PKP;
8. Ekspor JKP O/ PKP;
9. Kegiatan Membangun Sendiri Yg Dilakukan Tidak Dalam Rangka Kegiatan Usahanya;
10. Penyerahan Aktiva Bekas, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Question 2

SYARAT PENYERAHAN

BARANG/JASA TERUTANG PPN

Answer 2

1. Ada Proses Penyerahan ,
2. Yang Diserahkan BKP/JKP ,
3. Yang Diserahkan Oleh PKP ,
4. Yang Diserahkan Di Dalam Daerah Pabean ,
5. Yang Diserahkan Di Dalam Kerangka Usaha.

Question 3

PROSES PENYERAHAN BKP :

Pasal 1A UU PPN

Answer 3

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli & perjanjian leasing;
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara/melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
   sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
6. penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang/sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yangmembutuhkan Barang Kena Pajak.

Question 4

NON OBJEK PPN (BKP)

Pasal 4A ayat (2)

Answer 4

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Question 5

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN

Pasal 4A ayat (3)

Answer 5

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian & hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa
    angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
    rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat pajasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
15. jasa pengiriman uang dengan wesel pos
16. Jasa boga atau katering

Question 6

PKP adalah

Answer 6

Pengusaha yg selama 1 tahun buku melakukan peny. BKP dan/atau JKP dg jml pered. Bruto dan/atau penerimaan bruto > Rp 4.800.000.000.

Jml pered. bruto dan/atau penerimaan bruto dimaksud = jml keseluruhan peny. BKP dan/atau JKP yg dilakukan oleh pengusaha dlm rangka kegiatan usahanya.

Question 7

FAKTUR PAJAK

Answer 7

HARUS DIBUAT PADA :

• SAAT PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN;
• SAAT PKP REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PPN; ATAU
• SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

Question 8

FAKTUR PAJAK

Answer 8

SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PMK :
PMK-85/PMK.03/2013 JO. PMK-136/PMK.03/2012
REKANAN WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).

FAKTUR PAJAK HARUS DIBUAT PADA SAAT :

• SAAT PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN;

Question 9

FAKTUR PAJAK

Answer 9

SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PMK :
PMK-73/PMK.03/2010
REKANAN WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP KEPADA KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN.

FAKTUR PAJAK HARUS DIBUAT PADA SAAT :

• SAAT PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP;
• SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN;

Question 10

FAKTUR PAJAK

Answer 10

KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN ADALAH:
A. KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI; DAN
B. KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG ASA/PEMEGANG
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI,

YANG MELIPUTI KANTOR PUSAT, CABANG, MAUPUN UNITNYA.

Question 11

FAKTUR PAJAK GABUNGAN

Answer 11

ADALAH FAKTUR PAJAK YANG MELIPUTI SELURUH PENYERAHAN YANG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENERIMA
JASA KENA PAJAK YANG SAMA SELAMA 1 (SATU) BULAN KALENDER.

FAKTUR PAJAK GABUNGAN HARUS DIBUAT PALING LAMA PADA AKHIR BULAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK.

Question 12

FAKTUR PAJAK PALING SEDIKIT MENCANTUMKAN :

Answer 12

1. NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PKP PENJUAL;
2. NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PKP PEMBELI;
3. JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUAL
   ATAU PENGGANTIAN, DAN POTONGAN HARGA;
4. PPN YANG DIPUNGUT;
5. PPNBM YANG DIPUNGUT;
6. KODE, NOMOR SERI, DAN TANGGAL PEMBUATAN
   FAKTUR PAJAK; DAN
7. NAMA & TANDA TANGAN YANG BERHAK
   MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK.

Question 13

KURS DALAM FAKTUR PAJAK

Answer 13

KURS YANG DIGUNAKAN ADALAH KURS YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK YANG DIGANTI/DIBETULKAN PERTAMA KALI.

Question 14

FORMAT NOMOR FAKTUR PAJAK

Answer 14

2 DIGIT PERTAMA = KODE TRANSAKSI;
1 DIGIT BERIKUTNYA = ADALAH KODE STATUS; DAN
13 DIGIT BERIKUTNYA = NOMOR SERI FAKTUR PAJAK.

Question 15

PENERBITAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI, ATAU

PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Answer 15

DAPAT DILAKUKAN SEPANJANG TERHADAP SPT MASA PPN DIMANA FAKTUR PAJAK YG DIGANTI ATAU DIBATALKAN TERSEBUT DILAPORKAN MASIH DAPAT DILAKUKAN PEMBETULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU.

PEMBETULAN SPT MASA PPN DAPAT DILAKUKAN SEPANJANG TERHADAP SPT MASA PPN DIMANA FAKTUR PAJAK YG DIGANTI ATAU DIBATALKAN
TERSEBUT DILAPORKAN:
1. BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN,
2. BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YG BERSIFAT TERBUKA, DAN/ATAU
3. PKP BELUM MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI.