Sistem Pembagian Kekuasaan

Question 1

Menurut John Locke, kekuasaan negara terdiri dari beberapa bagian yaitu?

Answer 1

Legislatif: yaitu badan yang bertugas membentuk undang undang
Eksekutif: yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang undang
Yudikatif: yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang undang, memeriksa, dan mengadilinya

Question 2

Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal?

Answer 2

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Contoh: hbungan antara pemerintah pusat dengan daerah

Question 3

Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal?

Answer 3

Menitikberatkan pada fungsi masing masing bagian pemerintahan. Contohnya adalah fungsi leglislatif, eksekutif, dan yudikatif

Question 4

Apa itu sistem?

Answer 4

Satu kesatuan yang memiliki hubungan fungsional antara bagian yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan

Question 5

Sebutkan undang undang yang mengatur tentang MPR!

Answer 5

😈Susunan anggota MPR Pasal 2 ayat 1 : “Majelis Permusyawaratan arakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang”

👿bersidang sedikitnya sekali 5 tahun Pasal 2 Ayat 2
😈UU No 22 Tahun 2003 mengatur susunan dan kedudukan MPR

Question 6

Pada pemilu tahun 2009-2014 terdapat berapa kursi DPR dan DPD?

Answer 6

DPR 560 Kursi

DPD 130 kursi

Question 7

Sebutkan undang undang yang mengatur tentang presiden!

Answer 7

🐽UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar” menunjukkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
🐽Pasal Ayat 2: dalam kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden
🐽Pasal 7: peesiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali salam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
🐽pasal 10: “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.”
🐽Pasal 13: “(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain”
🐽Pasal 15:”Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.”
🐽Pasal 17 Ayat 1: “presiden dibantu oleh menteri menteri negara”
🐽Pasal 17 ayat 2: “menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”
🐽Pasal 17 ayat 3: “ setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”
🐽Pasal 17 Ayat 4: “ pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang undang”

Kalo ditanya pasal berapa aja:7,10,11,12,13,15,16-17

Question 8

Peradilan yang berada di bawah mahkamah agung yaitu?

Answer 8

Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara

Question 9

Sebutkan urusan kementrian nomenklatur!

Answer 9

Kementrian luar negeri, kementrian dalam negeri, kementrian pertahanan

Question 10

Sebutjan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Answer 10

Kementrian agama, hukum dan ham, keuangan, perhubungan, pendidikna dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pariwisata san ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, dll

Question 11

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih di pemilihan umum presiden diatur dalam

Answer 11

UU NO 23 tahun 2003 diusulkan secara berpasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Setelah pemilu dilakukan uu no 23 tahun 2003 menyebutkan bahwa psangan calon yang mendapatkan suara lebih dr 50% dr jumlah suara dlm pemilu dan sesedikitnya 20% per provinsi

Question 12

UU yang mengatur tentang DPR yaitu?

Answer 12

UU NO 22 TAHUN 2003 ttg susunan DPR, pimpinan DPR, Fungsi DPR

Question 13

Surat tentang pembentukan BPK dikeluarkan tanggal?

Answer 13

Suart penetapan pemerintah no 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 ttg pembentukan BPK. BPK sendiri terbentuk tanggal 1 Januari 1947

Question 14

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sbb:

Answer 14

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b. Memilih pemimpin daerah
c Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memingut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g. Mendapatkan sumber sumber pendapatan lain yang sah
h. Mendapatkan hal lainnya yang diatur dlm peraturan perundang undangan.

Question 15

Apa itu pembagian kekuasaan?(distribution of powers)

Answer 15

Kekuasaan negara terbagi dalam beberapa bagian tetapi saling berhubungan dan tidak terpisahkan

Question 16

Apa itu pemisahan kekuasaan? (Separation of powers)

Answer 16

Organ organ negara terpisah pisah dan saling berdiri sendiri tanpa ada pengaruh antarorgan negara

Question 17

Fungsi DPR Berdasarkan uu no 23 tahun 2003 adalah

Answer 17

Legislasi, anggaran, dan pengawasan

Question 18

Jelaskan hak hak DPR

Answer 18

1. Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.
2. Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.
3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

Question 19

Sebutkan uu si bidang keuangan negara!

Answer 19

• UU NO 17 tahun 2003 ttg keuangan negara
• UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
• UU no 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
• UU no 15 Tahun 2006 tentang BPK

Question 20

UU Yang mengatur ttg MA yaitu

Answer 20

Pasal 24 A UUD 1945

Question 21

UU yang mengatur tentang KY yaitu

Answer 21

Pasal 24 B UUD 1945

Question 22

UU yang mengatur tentang MK yaitu

Answer 22

Pasal 24C UUD 1945

Question 23

Apa isi pasal 18

Answer 23

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang.

Question 24

Berapa anggota DPR DPD MPR periode 2014-2019

Answer 24

Sekadar diketahui, anggota DPR terpilih berjumlah 560. Sementara anggota DPD berjumlah 132 orang. Sedangkan anggota MPR gabungan dari jumlah anggota DPR dan DPD, sehingga berjumlah 692 orang.

Question 25

Uu tentang kementrian diatur dalam?

Answer 25

• UU NO 39 Tahun 2008 tentang kementrian negara menyebutkan bahwa kementrian maksimal berjumlah 34
• Perpres no 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementrian negara

Question 26

Apa itu tugas pembantuan?

Answer 26

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan