Orde Baru Flashcards
Latar belakang orba
G30S-PKI
Supersemar
Ciri-ciri orba
- Sentralistik
- Otoriter
- Terencana
Latar belakang G30S-PKI
- Perkembangan Politik Era Demokrasi Terpimpin
- NASAKOM
- KESOPIM
- TRIKORA - Pergerakan PKI
- Sayap organisasi
- Angkatan kelima - Slek TNI AD - PKI
Angkatan kelima
Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Angkatan ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai.
Dampak G30S PKI
Tewasnya 7 jendral TNI AD Jenderal Ahmad Yani. Mayjen R. Suprapto. Mayjen MT Haryono. Mayjen S. Brigjen D.I Panjaitan. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Lettu Pierre Andreas Tendean.
Tahun Supersemar
11 Maret 1966
Latar belakang Supersemar
Surat mandat pasca kerusuhan G30S PKI
- Kerusuhan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indo (KAMI) menyampaikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun poin-poin yang diminta: 1) membubarkan PKI beserta ormasnya, 2) merombak kabinet Dwikora, dan 3) Turunkan harga (perekonomian). 10 Januari 1966
- Front Pancasila mendatangi DPR-GR
Timeline Supersemar & pergantian orla ke orba
https://www.ruangguru.com/hs-fs/hubfs/peristiwa%20supersemar.png?width=900&name=peristiwa%20supersemar.png
Tahap pembentukan kebijakan orba
- Pembentukan kabinet ampera
- Penetapan visi Dwidarma
- Penetapan misi Caturkarya
- Kebijakan ekonomi, politik LN, politik DN
Dwidarma
stabilitas ekonomi & politik
Caturkarya
- sandang & pangan
- pemilu
- politik luar negeri bebas aktif
- anti-imperialisme & anti-kolonialisme
Kebijakan utama politik luar negeri bebas aktif
- kembali masuk PBB
- baikan dgn Malaysia
- kerja sama ASEAN
Timeline kerja sama politik luar negeri orba
- Dwikora Malaysia (‘64)
- Indonesia keluar dari PBB (‘65)
- Perjanjian Bangkok (‘66)
- Jakarta Accord (‘66)
- Pembentukan ASEAN (‘67)
Perintis ASEAN
- Indonesia - Adam Malik
- Malaysia - Tun Abdul Razak
- Singapura - S. Rajaratnam
- Filipina - Narsisco Ramos
- Thailand - Thanat Khoman
Program Panca Krida
- Stabilitas ekonomi & politik
- REPELITA
- Pemilu
- Sikat G30S-PKI
- Purge PKI
Trilogi Pembangunan
Konsep landasan penentuan kebijakan ekonomi, sosial, politik
- Pemerataan pembangunan
- Pertumbuhan ekonomi
- Stabilitas nasional
Apa itu Dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI dicetuskan oleh A.H Nasution pada masa perang kemerdekaan, ABRI memiliki peran ganda yakni dalam bidang militer dan politik. Hal ini mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. ABRI menjadi salah satu kekuatan selain Golkar dan Birokrasi dalam pemerintahan Orde Baru.
Sistem pemilu orba
Sistem pemilu dulu dengan sekarang berbeda. Zaman Orde Baru, presiden dipilih oleh anggota MPR-DPR.
Pemilu orba diadakan kapan saja?
1971 1977, 1982, 1982, 1987, 1992 1997
Mengapa Golkar selalu menang pemilu Orba?
- Mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia karena ikut menghancurkan kekuatan komunis setelah peristiwa G 30 S/PKI
- Peraturan monoloyalitas PNS yang dibuat oleh Orde Baru yang mana semua PNS dan keluarganya harus memilih Golkar.
- Adanya kebijakan dari presiden Soeharto mengenai fusi partai politik partai partai Islam digabungkan dalam PPP, sedangkan nasionalis di PDI
- Terjadinya perselisihan dalam partai pesaing sehingga banyak kadernya yang lari ke partai Golkar.
Jabatan jabatan penting diisi oleh kader partai Golkar. 5. Selain itu Golkar selalu mendapatkan kemudahan kemudahan, misalnya saja dalam hal kampanye. - Adanya kebijakan masa mengambang, yakni partai politik tidak boleh mendirikan cabangnya di desa desa. Sedangkan dalam hal ini Golkar bukanlah partai, sehingga kebijakan ini sangat menguntungkan Golkar
- Pengerahan segala kekuatan baik itu militer maupun birokrasi untuk kemenangan Golkar.
- Kerberhasilan dari pemerintahan Soeharto juga merupakan keberhasilan dari Golkar.
- Adanya diskriminasi terhadap daerah yang dimana Golkar tidak keluar sebagai pemenang pemilu
Penyederhanaan Parpol kapan?
Sebelum pemilu tahun 1977
Parpol yg ikut dalam pemilu orba setelah penyederhanaan
PDI, PPP, Golkar
PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
Partai ini berlandasakan nilai-nilai Islam
gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Partai ini berlandaskan pada nasionalisme
gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
Golongan Karya
Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI dll.
Dasar hukum pembentukan Kopkamtib
Supersemar
Kopkamtib
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- Pelaksana keamanan dan ketertiban
- Penumpas sisa G30S PKI
- Langsung di bawah presiden
mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI. Malahan pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang ABRI sekalipun.
Penataran P4
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa
Eka Prasetya Pancakarsa
P4
Upaya pengendalian informasi jaman orba
- Departemen Penerangan
- TVRI
- Dewan Pers
Massa mengambang (floating mass)
Menghimpun massa atau masyarakat dalam organisasi atau himpunan yang dapat dikendalikan gerak-geriknya oleh pemerintah.
Semisal, massa kaum buruh atau massa kaum santri yang ingin berorganisasi dan berserikat hanya dapat berkumpul dalam lembaga masyarakat yang sudah disetujui atau bahkan sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian, organisasi yang ada tidak bisa menggerakan atau mengorganisir kekuatan massa yang mereka miliki secara optimal akibat pengawasan ketat pemerintah.
Aplikasi massa mengambang
- KOPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) ‘71
- MUI ‘75
- SBSI ‘85
Kebijakan Tionghoa
- Pelarangan ibadah & budaya Cina di tempat umum
- Penggantian nama menjadi pribumi
- Pelarangan Bahasa Mandarin di muka umum
Repelita
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Repelita I - 1969 Repelita II - 1974 Repelita III - 1979 Repelita IV - 1984 Repelita V - 1989 Repelita VI - 1994 - 1998
Timeframe fokus kerja Repelita I - VI
I) Pertanian, Revolusi Hijau
II) Infrastruktur, Industri Hulu
III) Swasembada Pangan, Industri Ekspor, Industri Padat Karya
IV) Industri Padat Modal
V) Telekomunikasi, Pendidikan, Transportasi
VI) Infrastruktur Investasi
Timeframe peristiwa penting ekonomi Orba
I) Harga minyak jatuh (1973) II) Tragedi Malari (1974) III) Invasi ke Timor-Timur (1975) IV) Petisi 50 (1980) V) Swasembada beras 25 juta ton (1984) VI) PAKTO 88 Perbankan 1988)
Tragedi Malari
Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah kedatangan perdana menteri Jepang yaitu Kakuei Tanaka. Pada masa itu, beberapa kelompok masyarakat terutama mahasiswa sudah protes kepada pemerintah terkait investasi asing terutama dari Jepang yang jumlahnya begitu masif dan dianggap sebagai bentuk penjajahan (imperialisme) gaya baru. Protes berusaha dicegah oleh pemerintah melalui serangkaian tindakan, namun demonstrasi ternyata tetap berlangsung hingga menimbulkan pembakaran, puluhan korban jiwa, ratusan korban luka, dan penjarahan. Dampak dari kerusuhan ini adalah dicopotnya beberapa tokoh penting dalam pemerintahan beserta penangkapan para aktivis demonstran terduga kerusuhan beserta pemberedelan media massa yang dianggap memanas-manasi suasana. Diduga, terdapat pihak yang sengaja mendorong mahasiswa untuk melakukan demonstrasi berskala kerusuhan demi kepentingan politik praktis.
Revolusi Bunga
Kudeta militer di Portugis atas Antonio de Oliveire Salazar oleh Jenderal de Spinola
Petisi 50
Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila; bahwa Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila; Soeharto menggunakan Pancasila “sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya”; Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer; sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi; dan bahwa prajurit dianjurkan untuk “memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pada pertimbangan Soeharto”.
Tanggapan pemerintah terhadap Petisi 50
Karena pemerintah menguasai semua komisi, wacana publik yang sungguh-sungguhpun ditutup begitu saja dan status quo “Orde Baru” yaitu dwifungsi, kesatuan Golkar dan ABRI, serta keutamaan Pancasila ditegaskan kembali. Dalam pidato 17 Agustusnya pada tahun yang sama, Soeharto menyatakan kembali bahwa “Satu-satunya cara bagi kita untuk melaksanakannya ialah dengan menerapkan pembangunan … dan untuk maksud tersebut] kita semua harus mampu menjaga kestabilan dinamika regional.” Soeharto kemudian mencabut hak-hak perjalanan para kritikusnya, dan melarang koran-koran menerbitkan foto-foto mereka ataupun mengutip pernyataan-pernyataan mereka.Para anggota kelompok ini tidak dapat memperoleh pinjaman bank dan kontrak-kontrak. Soeharto menyatakan: “Saya tidak suka apa yang dilakukan oleh yang disebut Petisi 50 ini. Saya tidak suka cara-cara mereka, terlebih lagi karena mereka menyebut diri mereka patriot”.
PAKTO 88
Pendirian bank swasta nasional dipermudah. Cukup dengan modal minimum Rp 10 miliar,publik dapat mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal minimum sebesar Rp 50 juta. Kemudahan juga diberikan untuk kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR. Hasilnya, industri perbankan nasional pun booming.
Revolusi Hijau
1) Pembukaan lahan baru
2) Pola tanam baru & mekanisme pertanian
3) Pupuk baru
4) Bibit unggul
