Indonesia Era Demokrasi Liberal Flashcards
Partai koalisi Kabinet Natsir
- Masyumi
- PNI
Program kerja politik Kabinet Natsir
POLITIK LUAR NEGERI
- Masuk PBB
- Irian Barat
- Hubungan Indo-Belanda
POLITIK DALAM NEGERI
- Pemilihan konstituante DPR & DPRD. Konstituante untuk ngurus UUD
- Pendidikan
- Keamanan
Program kerja ekonomi Kabinet Natsir
1) Gerakan Benteng
2) Sumitro Plan
Gerakan Benteng
Penggagas: Sumitro Djojohadikusumo Program: -- Kelas pengusaha pribumi -- Bantuan modal -- Bantuan pelatihan Durasi: -- April 1950 -- April 1957
Sumitro Plan
Upaya membangun industri nasional
Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional
Pembubaran Kabinet Natsir
Mosi Tidak Percaya dari PNI, 22 Januari 1961
Alasan: Perpu No 30 thn 1950 tentang DPRD & DPRDS terlalu menguntungkan Masyumi
Partai koalisi Kabinet Sukiman
Masyumi
PNI
Formatur Kabinet Sukiman
Sartono (PNI)
Program kerja politik Kabinet Sukiman
POLITIK LUAR NEGERI
- Politik bebas-aktif (gak ikut USA, gak ikut Uni Soviet, aktif menjaga perdamaian, kemanusiaan, ketertiban)
- Memperjuangkan Irian Barat
POLITIK DALAM NEGERI
- Keamanan
- Pemilu
- UU:
- – Serikat buruh
- – Perjanjian kerja sama
- – Upah minimum
- – Hubungan industrial
- – Agraria
Program kerja ekonomi Kabinet Sukiman
Kemakmuran sosial & ekonomi
Pembubaran Kabinet Sukiman
Mosi Tidak Percaya dari hampir seluruh partai di Parlemen
Karena Mutual Security Act USA yg berpihak pada Blok Barat antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar Amerika Serikat.
Dianggap melanggar politik bebas-aktif
Partai koalisi Kabinet Wilopo
Masyumi & PNI
Program kerja politik Kabinet Wilopo
POLITIK LUAR NEGERI
- Politik bebas-aktif
- Irian Barat
- Hubungan Indo-Belanda
POLITIK DALAM NEGERI
- Pendidikan
- Keamanan
- 17 Oktober 1952: Konflik TNI & Parlemen
- – tuntutan TNI: percepat pemilu
Program kerja ekonomi Kabinet Wilopo
- Kemakmuran sosial & ekonomi
- Defisit anggaran
Pembubaran Kabinet Wilopo
Mosi Tidak Percaya dari Serikat Tani Indonesia pada Peristiwa Tanjung Morawa (hrs memberikan tanah ke Belanda karena perjanjian KMB)
- Bentrok antara polisi dengan petani liar dukungan PKI
Peristiwa Tanjung Morawa
Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani.