Disiplin Dan Hukum Kedokteran Flashcards
Yang menentukan ada tidaknya kesalahan pada penerapan disiplin dan menetapkam sanksi
Mkdki
Mkdki bertanggung jawab terhadap
Presiden
TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN
a. MELINDUNGI MASYARAKAT
B.MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
c. MENJAGA KEHORMATAN PROFESI
Sanksi disiplin
Teguran ( peringatan tertulis)
Rekomendasi pencabutan sip, str sementara atau permanen
Permasalahan yang di adukan dalam permasalahan kedisiplinan
Komunikasi
Kompetensi
Penelantaran
Pembiayaan
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT
PERMENKES RI NO 755/2011
KOMITE MEDIK adalah
PERANGKAT RS YG NON-STRUKTURAL, UNTUK MENETAPKAN TATA KELOLA KLINIS AGAR MUTU PELAYANAN MEDIS & KESELAMATAN PASIEN TERJAMIN & TERLINDUNGI
Tugas komite medik
MENINGKATKAN PROFESIONALISME STAF MEDIS
Sub komite medik
• KREDENSIAL
• MUTU PROFESI
KEWAJIBAN MORAL DOKTER diatur oleh
KODEKI 2012
Kewajiban moral dokter yaitu
• KEWAJIBAN UMUM
• KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN
• KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT
• KEWAJIBAN UNTUK DIRI SENDIR
HAK PASIEN yaitu
- Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuqi dengan standar profesi kedokteran
- Memperoleh penjelasan diagnosis dan terapi yang direncanakan oleh dokter
- Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan
- Dirujuk kepada dr spesialis jika diperlukan
Kewajiban pasien
Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter
Memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada dokter
Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
Yakin pada dokter dan yakin bakal sembuh
Menandatangani surat ptm
HAK DOKTER
- HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PROFESINYA.
- HAK UNTUK MENOLAK KEINGINAN PASIEN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
- HAK ATAS INFORMASI YANG LENGKAP DAN JUJUR DARI PASIEN TENTANG KELUHAN YANG DIDERITA.
- HAK ATAS IMBALAN JASA DARI PELAYANANAN KESEHATAN YANG TELAH DIBERIKAN.
- HAK UNTUK MENGAKHIRI HUBUNGAN DENGAN PASIEN JIKA PASIEN TIDAK MAU MENURUTI NASIHAT YANG DIBERIKANNYA
- HAK ATAS ITIKAD BAIK DARI PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK.
- HAK UNTUK DIPERLAKUKAN ADIL DAN JUJUR.
- HAK ATAS PRIVACY.
KEWAJIBAN DOKTER
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI
- KEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN,
- KEWAJIABAN UTNUK MEMBERIKAN INFORMASI PADA PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA TENTANG TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DAN RESIKO YANG MUNGKIN TERJADI AKIBAT TINDAKAN MEDIS TERSEBUT.
- KEWAJIBAN UNTUK MERUJUK PASIEN UNTUK BEROBAT KE DOKTER LAIN YANG MEMPUNYAI KEAHLIAN/KEMAMPUAN YANG LEBIH BAIK,
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN DALAM KEADAAN DARURAT
- KEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT REKAM MEDIS YANg baik
- KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUJUAN ILMU KEDOKTERAN, TERMASUK KEWAJIBAN UNTUK SECARA TERUS-MENERUS MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN DAN MENGIKUTI PERKEMBANGAN DI BIDANG ILMU KEDOKTERAN.
- KEWAJIBAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRINSIP KESEIMBANGAN.
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya
UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan, pasal 58
menjamin hak pasien untuk mengajukan gugatan kepada tenaga kesehatan atau rumah sakit atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata maupun pidana.
UU RI No. 44/2009 tentang RS, pasal 32 butir q
Kasus tentang etika
Idi > mkek
Kasus kedisiplinan
mkdki
Bila terjadi sengketa medis:
Terlapor tenaga kesehatan (dokter, perawat,
bidan, dll) melapor ke
Organisasi profesi cth idi pada dokter, kemudian melakukan audit medik, pada idi melalui mkek. Bila tidak terjadi kesalahan maka melakukan pembelaan.
Jika terjadi kelalaian, maka melakukan mediasi sesuai dengan (UU RI
36/2009)
Bila terjadi sengketa medis pada fasilitas kesehatan (RS, Klinik dll) melapor ke
Lembaga yang menaungi nya cth : arsda, persi. Kemudian melakukan audit medik pada fasilitas kesehatan melalui komite medik rs yang bersangkutan. Bila tidak terjadi kesalahan melakukan pembelaan.
Jika terjadi kelalaian melakukan mediasi sesuai (UU RI
36/2009)
Yang dapat menjadi mediator sengketa medis:
▪ Organisasi profesi spt IDI, IBI, PPNI dll
▪ Assosiasi RS spt Arsda, Persi dll
▪ Panitera pengadilan
▪ Lembaga hukum
▪ Penjabat struktural
▪ Tokoh masyarakat dll
Penyelesaian sengketa medis
Non litugasi > melalui musyawarah atau secara kekeluargaan
Peradilan profesi> etik (mkek), disiplin (mkdki).
Litigasi > gugatan perdata, tuntutan pidana
Etika, disiplin, hukum kesehatan diatur oleh
Etika diatur oleh kodeki
Disiplin diatur oleh kki
Hukum kesehatan diatur oleh undang undang
Permasalahan dr p analisa kasus nya?
- Dokter ga ngelakuin inform consent, dia ga minta persetujuan dulu ke pasien atau wali
- Melakukan tindakan yang tidak perlu, kalo dia aborsi iminens itu ga perlu di kuret
Pelanggaran etik dr p
Melanggar hak pasien, pada pasal 10 dijelaskan bahwa dokter tuh harus menghormati hak hak pasien.
Hak pasien kan wajib tau tindakan apa yang bakala dilakuin ke dia
Menolak tindakan yang akan dilakukan
Sanski etik dr p
- Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan
- Penundaan kenaikan gaji atau pangkat
- Penurunan gaji atau pangkat
- Dicabut izin praktik sementara atau selama lamanya
Berdasarkan hukum kedokteran, dokter p melanggar apa aja?
Melanggar uu no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 45 ayat 1,2,3
Pasal 52
Uu no 29 tahun 2004 pasal 45 ayat 1,2,3,4 adalah
Ayat 1: dokter dan dokter gigi kalo mau melakukan tindakan harus minta persatuan pasien dulu
Ayat 2 : harus disetujui dulu si inform consent nya
Ayat 3 : persetujuannya mencakup
1. diagnosis
2. Tujuan tindakan medis
3. Alternatif tindakan lain
4. Risiko
5. Prognosis terhadap tindakan
Ayat 4: persetujuannya bisa lisan atau tulisan
Isi pasal 52
Pasien dalam menerima pelayanan punya hak:
1. Mendapat penjelasan lengkap sesuai pasal 45 ayat 1
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Dapet pelayanan sesuai kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis
Pelanggaran pada disiplin yang dilakukan dr p
Nomor 8: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya
Nomor 9: ga minta persetujuan dari pasien dan wali pasien
Sanski disiplin yang harus diberikan kepada dokter p
Uu no 29 tahun 2004, pasal 69 ayat 3 yang isinya
1. Memberikan peringatan tertulis
2. Rekomendasi pencabutan sip atau str
3. Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan dokter atau dr gigi
Apabila ternyata itu bukan kasus dimana harus di aborsi dan kehamilan masih bisa dipertahankan maka dr melakukan pelanggaran
Disiplin medis pada
nomor 7 : melakukan pengobatan berlebihan atau ga sesuai kebutuhan pasien
Nomor 11: melakukan perbuatan yang menghentikan kehamilan
Kodeki pasal 11: setiap dokter wajib untuk selalu melindungi hidup makhluk
Hukum kedokteran pasal 347: barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan tanpa persetujuan diancam pidana paling lama dua belas tahun
Jika ibu hamil tsb meninggal maka diancam penjara 15 tahun
Uu aborsi pada pemerkosaan
Pasal 31 ayat 1, pp 61 /2014 bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akbiat perkosaan. Intinya mereka yang hamil karena diperkosa boleh atau bisa aborsi