UUD 1945 Flashcards
apa itu konsitusi?
dalam arti sempit : aturan-aturan dasar negara
dalam arti luas : sistem aturan yang mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan dan tata hubungan. tata hubungan mengatur hubungan baik itu antar lembaga negara maupun antara negara dengan warga
apa konstitusi NKRI?
UUD 1945
Jelaskan klasifikasi konstitusi. Diantara klasifikasi tersebut, UUD 1945 termasuk dalam klasifikasi konstitusi apa?
Konstitusi FLEKSIBEL dan KAKU
+ Fleksibel : pasalnya sedikit, sehingga mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman
+ Kaku : pasalnya banyak dan sulit diubah-ubah
Konstitusi TERTULIS dan TIDAK TERTULIS
+ Tertulis : dimuat dalam satu atau beberapa dokumen
+ Tidak tertulis : tidak termuat dalam dokumen tetapi disepakati, disebut konvensi
Konstitusi DERAJAT TINGGI dan BUKAN DERAJAT TINGGI
+ Derajat Tinggi : konstitusi dengan kedudukan tertinggi dalam suatu negara
+ Bukan derajat tinggi : ciri-cirinya, mudah diubah jika dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya, tidak seperti konstitusi derajat tinggi.
Konstitusi KESATUAN dan SERIKAT
berhubungan dengan bentuk negara, apakah kesatuan atau serikat
Konstitusi SISTEM PARLEMENTER dan PRESIDENSIAL
berhubungan dengan bentuk pemerintahan, yaitu hubungan antara legillatif dan eksekutif, apakah termasuk parlementer atau presidensial.
Berdasarkan klasifikasi-klasifikasi ini, UUD 1945 termasuk konstitusi yang bersifat kaku, tertulis, derajat tinggi, kesatuan, dan presidensial.
apa arti dari konvensi? apa contohnya?
Konvensi merupakan konstitusi tidak tertulis. konvensi didasarkan pada kebiasaan. artinya, konvensi adalah aturan yang diterima oleh suatu negara, meskipun tidak tertulis.
CONTOH KONVENSI NASIONAL: upacara 17 agustus, pidato presiden 16 agustus, pemilihan menteri oleh presiden, foto presiden dan wapres di gedung” pemerintahan, presiden menjelaskan RAPBN kepada DPR, musyawarah MPR,
CONTOH KONVENSI INTERNASIONAL:
konvensi Jenewa 1949 ttg perlindungan korban perang, konvensi Wina 1969 ttg hukum perjanjian (internasional?), konvensi berner ttg hak cipta
Apa tujuan konstitusi? apa pentingnya?
pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah:
- membatasi kewenangan tindakan pemerintah
- menjamin hak-hak rakyat
- merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat
Pada tanggal berapa UUD 1945 disahkan oleh PPKI?
18 Agustus 1945
Jelaskan konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
diurutkan berdasarkan tanggal mulai berlakunya
UUD 1945 : 18/08/1945
RIS : 27/12/1949
UUDS 1950 : 17/08/1950
UUD 1945 : 22/07/1959 (berd. dekret presiden 5 Juli 1959)
Berapa kali UUD 1945 telah diamandemen? Kapan?
4 kali. sejak tahun 1999- 2002
14-21 / 10 / 1999 (B. J. Habibie)
7-18 / 08 / 2000 (Abdurrahman Wahid)
1-9 / 11 / 2001 (Megawati Soekarnoputri)
1-11 / 08 / 2002 (Megawati Soekarnoputri)
sebutkan 6 alasan diadakannya amandemen?
- tuntutan reformasi
- kekuasaan tertinggi saat itu ada pada MPR
- executive heavy-oriented
- pasal multi tafsir
- kewenangan presiden untuk mengatur hal penting dalam UU
- UUD 1945 terlewat khusnudzon
apa tujuan diadakannya amandemen? apa yang ingin disempurnakan?
tujuannya cuma 1. yaitu menyempurnakan Aturan-Aturan Dasar dalam UUD 1945. Adapun aturan-aturan dasar tersebut adalah aturan-aturan tentang:
- Tatanan Negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pembagian kekuasaan
- Kesejahteraan sosial
- eksistensi negara hukum dan demokrasi
Sebelum amandemen, ada beberapa kesepakatan dasar. Apa saja itu?
- Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- tetap mempertahankan bentuk NKRI
- mempertegas sistem presidensiil
(sebelum amandemen, posisi MPR diatas presiden. setelah amandemen, MPR dan presiden berada pada posisi yg sejajar, tapi masih ada kontrol terhadap presiden) - memasukkan materi penjelasan dalam pasal-pasal
- perubahan dilakukan secara “adendum” (ketentuan/pasal tambahan)
perbedaan struktur UUD 1945 sebelum dan setelah 4x amandemen?
PEMBUKAAN : sama
BATANG TUBUH : 16 bab --> 20 bab 37 pasal --> tetap 65 ayat --> 194 ayat 4 pasal aturan peralihan --> 3 2 AYAT aturan tambahan --> 2 PASAL aturan tambahan
HARI KONSTITUSI diperingati pada tanggal …
18 agustus (tanggal pengesahan UUD 1945 oleh PPKI)
jelaskan sejarah terkait UUD 1945 (sekitar proklamasi).
01/03/1945 : pengumuman pembentukan BPUPKI oleh jepang
29/04/1945 : BPUPKI resmi dibentuk (ultah kaisar hirohito. cie.)
28/05 - 01/06/1945 : Sidang I BPUPKI
22/06/1945 : pembentukan panitia sembilan
10-17/07/1945 : Sidang II BPUPKI
17/08/1945 (Fri) : Proklamasi
18/08/1945 (Sat) : Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI (dan mengangkat soekarno-hatta)
29/08/1945 (Wed) : Pengesahan UUD 1945 oleh KNIP
setelah amandemen, apa saja perubahan mendasar yang terjadi pada sistem ketatanegaraan Indonesia?
- kedudukan yang sejajar antara presiden dan DPR
- masa jabatan presiden diatur dengan tegas: 2 periode
- dilaksanakannya otonomi daerah
- penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non pemerintahan yang netral dan mandiri
penyimpangan-penyimpangan apa saja yang terjadi pada masa UUD 1945 (1945-1949)?
- KEKUASAAN PRESIDEN SANGAT LUAS. krn masih masa peralihan. selain kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR.
- KNIP DAN WAPRES. Presiden hanya dibantu oleh wapres dan KNIP. KNIP diberikan kekuasaan legislatif yang harusnya menjadi tugas DPR. selain itu, KNIP juga diberi tugas untuk menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harusnya menjadi tugas MPR.
- DIGANTINYA SISTEM PEMERINTAHAN. Dari sistem pemerintahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Perubahan ini atas usulan Badan Pekerja KNIP (BPKNIP). Sistem pemerintahan tidak bisa begitu saja diubah hanya dengan maklumat presiden.
penyimpangan-penyimpangan apa saja yang pernah terjadi pada masa UUD RIS 1949?
- RIS bertentangan dengan konsep NKRI
- Penggantian dari UUD 1945 ke UUD RIS 1949
- Pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945.
penyimpangan-penyimpangan apa saja yang pernah terjadi pada masa UUDS 1950?
- DEMOKRASI LIBERAL, menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan mengancam persatuan krn ditafsirkan sebagai kebebasan MUTLAK.
- INSTABILITAS NASIONAL, krn kabinet sering berganti, sehingga program-program tidak ada yg selesai. Selama 9-10 tahun ini saja, ada 7 kabinet.
penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama (1959 - 1965)?
- PRESIDEN MEMBUBARKAN DPR karena tidak menyetujui RAPBN yg diusulkan pemerintah
- DITETAPKANNYA PIDATO SOEKARNO SEBAGAI GBHN TETAP OLEH MPRS. Pidato tersebut berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang lebih dikenal dengan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”. Pidato ini merupakan penjelasan dan pertanggungjawab atas Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- PENGANGKATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP oleh MPR
- PENGANGKATAN KETUA MPR DAN DPR sebagai menteri.
- presiden OP
- HAK BUDGET DPR TIDAK BERJALAN. Sebab, pemerintah tidak mengajukan RUU APBN utk mendapatkan persetujuan DPR.
penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa order baru (1965-1998)?
- SISTEM DEMOKRASI BERSIFAT FEODALISME (sistem sosial/politik dgn kekuatan besar bagi bangsawan: seperti di Eropa pada abad pertengahan)
- TIDAK ADA KEBEBASAN BERBICARA.
- EKONOMI KERAKYATAN BERUBAH MENJADI EKONOMI LIBERALISME. Monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga.
- SUPREMASI HUKUM TIDAK BERJALAN, malah menjadi supremasi kekuasaan presiden. Supremasi hukum : upaya penegakan hukum pada tempat tertinggi.
- LEGISLATIF TIDAK MEWAKILI RAKYAT, sebab hanya sebuah rekayasa politik
- KKN
Apa fungsi auran tambahan dan peralihan di UUD 1945?
ATURAN PERALIHAN : mengatur tindakan/hubungan hukum apabila suatu uu diganti atau diperbaharui. tujuannya :
- agar tidak ada kekosongan hukum,
- menjamin kepastian hukum,
- agar tidak ada pihak yg dirugikan krn berlakunya UU baru (pihak yg tindakan hukumnya telah selesai atau sedang berlangsung berdasarkan UU lama)
- mengatur hal-hal yg bersifat transisisional atau sementara
ATURAN TAMBAHAN : tindak lanjur perubahan UUD 1945, terutama krn adanya perubahan kedudukan dan wewenang MPR, SEHINGGA perlu adanya peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Tap MPR dan Tap MPRS.
Apa ideologi Indonesia? Pancasila atau UUD 1945?
Pancasila. UUD 1945 adalah konstitusi.
menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena …
bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius
pasal berapa saja yang diamandemen pada tiap amandemen?
amandemen I : 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
amandemen II : 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A-J, 30, 36A-C
amandemen III : 1, 3, 6, 6A, 7A-C, 8, 11, 17, 22C-E, 23, 23A, 23C, 23E-G, 24, 24A-C
amandemen IV : 2, 3, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31,-34, 37, aturan peralihan & aturan tambahan
pasal berapa saja yang diamandemen pada amandemen pertama? apa fokusnya?
amandemen I : 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
fokus : eksekutif, kementerian, pembentukan UU
- kekuasaan presiden (hak, masa jabatan, sumpah, trio pasal wewenang presiden),
- kementerian (“diBerhentikan”, masalah EYD saja)
- pembentukan UU; hak anggota DPR : RUU
pasal berapa saja yang diamandemen pada amandemen kedua? apa fokusnya?
amandemen II : 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A-J, 30, 36A-C
fokus : otonomi, HAM, WN & Penduduk, DPR
1. pemda (as a whole: 18, 18A, 18B)
2. DPR (semua ttg DPR kecuali yg ada pada amandemen I dan pasal 22 ttg perppu)
3 perppu
4. wilayah negara
5. WN & penduduk (definisi, hak, kewajiban)
6. HAM
PS : BAB DPR hanya diamandemen pada amandemen I (pembentukan UU) dan amandemen II (sisanya)
pasal berapa saja yang diamandemen pada amandemen ketiga? apa fokusnya?
amandemen III : 1, 3, 6, 6A, 7A-C, 8, 11, 17, 22C-E, 23, 23A, 23C, 23E-G, 24, 24A-C
fokus : kewenangan MPR, presiden, kehakiman, keuangan,
- bentuk, kedaulatan
- MPR (wewenang)
- presiden (syarat, penetapan pasangan terpilih, pemberhentian, kekosongan, perang)
- kementerian (+ ayat 4:»_space;> UU)
- DPD (as a whole)
- pemilu (22E)
- keuangan (pajak : 23A,»_space;> UU : 23C_
- BPK (23E-G)
- kehakiman (24, 24A-C)
pasal berapa saja yang diamandemen pada amandemen keempat? apa fokusnya?
amandemen IV : 2, 3, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31-34, 37, aturan peralihan & tambahan
fokus : struktur MPR, pemilu pres, kekosongan, keuangan, kehakiman, pendidikan-budaya, ekonomi-jamsos, perubahan UUD, aturan peralihan & tambahan
- MPR (struktur)
- presiden (putaran kedua pemilu pres, kekosongan pres & wapres, perang, wantimpres)
- keuangan (mata uang, bank sentral)
- kehakiman
- pendidikan & kebudayaan (31-32)
- perekonomian & kesejahteraan nasional (33-34)
- perubahan UUD
- aturan peralihan
- aturan tambahan
salah satu dampak penyimpangan UUD 1950 adalah …
A. pengangkatan presiden seumur hidup
B. sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme
C. terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet
D. pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945
E. bermunculannya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
C. terjadinya instabilitas nasional akibat dari sering berganti-ganti kabinet
penyimpangannya:
- lahirnya demokrasi liberal, dianggap kebebasan mutlak bagi individu dan parpol, akhirnya mengancam keutuhan bangsa
- instabilitas nasional, karena seringnya berganti-ganti kabinet, akibatnya program-program tidak berjalan
Hafalkan isi pembukaan UUD 1945. hafalkan per paragraf/alinea.
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berdab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan …
Jepang
Perencanaan pembuatan UUD 1945 telah dilakukan dalam sidang BPUPKI selama … masa sidang
dua
perancang UUD dalam sidang kedua BPUPKI adalah …
Panitia Kecil,
pada sidang BPUPKI kedua, para anggota tidak ingin terjadi kesalahan yang sama pada sidang BPUPKI pertama, yaitu tidak tuntasnya agendan sidang. terlebih lagi karena agenda sidang kedua yang jauh lebih banyak daripada sidang pertama. karenanya, dibentuk lah panitia-panitia kecil.
diantara panitia kecil itu adalah: panitia UUD (ketua : Ir. Soekarno), panitia PETA, panitia keuangan dan ekonomi. panitia UUD pada sidangnya tanggal 11/07/1945 membentuk satu panitia kecil lagi, yang tugasnya khusus untuk merancang isi UUD, yg diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo.
Panitia kecil beranggotakan 7 orang yang merancang isi UUD diketuai oleh …
Prof. Dr. Soepomo
Sebutkan anggota panitia kecil.
PS: “panitia kecil” biasanya berarti panitia kecil baru yg merancang UUD
Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua) Mr. KRMT Wongsonegoro Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerdjo Mr. Alexander Andries Maramis Mr. Raden Panji Singgih Haji Agus Salim Dr. Soekiman Wirjosandjojo
walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara. hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan pasal …
pasal 2
mengapa UUD 1945 diberikan sifat sementara pada masa awal kemerdekaan?
pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan respresentatif (representasi dari masyarakat?) untuk menetapkan UUD.
yang mengesahkan UUDS adalah ... A. panitia sembilan B. panitia kecil C. KNIP D. PKKI E. MPR
KNIP
bukan MPR. karena pada masa orba, sulit untuk membentuk MPR karena gentingnya situasi. Berdasarkan UUD 1945, presiden menjalankan tugas DPR dan DPA dengan bantuan KNIP. kemudian, pada masa UUDS juga tidak dikenal MPR dalam ketatanegaran Indonesia. sehingga tidak mungkin MPR yang mengesahkan UUDS.
pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi …
UUD 1945.
demokrasi terpimpin = demokrasi, tapi seluruh keputusan diambil oleh presiden. era demokrasi terpimpin (1959 - 1965) merupakan era Presiden Soekarno.
pengangkatan presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup terjadi pada masa …
demokrasi terpimpin, UUD 1945 periode kedua tahun 1959 - 1966
Bab V Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang …
Kementerian
Bab IV : DPA (dihapus)
Bab VI Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang …
Pemda
negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 pasal …
29 ayat 1
setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal …
31 ayat 1
