NKRI - Sistem Tata Negara Flashcards
1
Q
Apa itu BP7?
A
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) merupakan badan yang berdiri pada masa ORBA. Sesuai namanya, tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan P4 (Eka Prasetya Pancakersa)
2
Q
Apa itu UKP-PIP?
A
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan unit kerja bentukan Presiden Jokowi. Sesuai namanya UKPPIP bertujuan untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum terkait pembinaan ideologi pancasila.
Didirikan pada tahun 2017, dibubarkan tahun 2018, diganti dengan Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP)
3
Q
Apa itu BPIP?
A
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga pengganti UKP-PIP.
4
Q
setelah amandemen, apa saja perubahan mendasar yang terjadi pada sistem ketatanegaraan Indonesia?
A
- kedudukan yang sejajar antara presiden dan DPR
- masa jabatan presiden diatur dengan tegas: 2 periode
- dilaksanakannya otonomi daerah
- penyelenggaraan pemilu oleh lembaga non pemerintahan yang netral dan mandiri
5
Q
Apa perbedaan antara sistem kabiner presidensial dan parlementer?
A
SISTEM KABINET PRESIDENSIAL
- kepala pemerintahan (eksekutif) : presiden
- masa jabatan kepala pemerintahan: terbatas
- tanggung jawab kepala pemerintahan : kepada rakyat, bukan parlement
- posisi eksekutif : parpol pemenang pemilu, tapi bisa diisi oleh expert diluar parpol
- pemberhentian kepala pemerintahan : kecuali jika presiden melakukan kesalahan berat, tidak dapat diberhentikan oleh parlemen
SISTEM KABINET PARLEMENTER
- kepala pemerintahan (eksekutif) : perdana menteri (PM)
- masa jabatan kepala pemerintahan: tidak terbatas
- tanggung jawab kepala pemerintahan : kepada parlemen, karena PM dipilih oleh parlemen
- posisi eksekutif : parpol pemenang pemilu
- pemberhentian kepala pemerintahan : dapat dilakukan oleh parlemen dengan mengajukan mosi tidak percaya
6
Q
kelebihan dan kekurangan sistem kabinet presidensial dan parlementer?
A
SISTEM PARLEMENTER : posisi kabinet cukup labil krn parlemen dapat memberhentikan PM dgn mosi tidak percaya.
SISTEM PRESIDENSIAL : suara rakyat tidak terlalu berpengaruh pada pemerintahan.
7
Q
apa sistem kabinet yang dianut oleh Indonesia saat ini?
A
Meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam UUD 1945, Indonesia saat ini menggunakan sistem kabinet presidensial. Hal ini merupakah hasil dari konvensi administratif.
8
Q
Jelaskan evolusi sistem pemerintahan di Indonesia.
A
1945 - 1949 : presidensial
1949 - 1950 : parlementer semu (tidak diterapkan sepenuhnya)
1950 - 1959 : parlementer
1959 - sekarang (ORLA, ORBA, REFORMASI) : presidensial
9
Q
Jelaskan evolusi bentuk negara Indonesia.
A
1945 - 1949 : kesatuan
1949 - 1950 : serikat (federasi)
1950 - sekarang (pra-ORLA, ORLA, ORBA, REFORMASI) : kesatuan
10
Q
Jelaskan evolusi bentuk pemerintahan Indonesia.
A
it’s always republik
11
Q
Jelaskan evolusi konstitusi yang digunakan di Indonesia.
A
1945 - 1949 : UUD 1945
1949 - 1950 : Konstitusi RIS
1950 - 1959 : UUDS 1950
1959 - sekarang (ORLA - REFORMASI) : UUD 1945
12
Q
apa bedanya bentuk negara, dengan bentuk pemerintahan?
A
BENTUK NEGARA membicarakan tentang siapa struktur negara dan kedudukannya masing-masing. Ada dua jenis : kesatuan dan federasi. kesatuan, seperti Indonesia. Federasi seperti AS dan Russia.
BENTUK PEMERINTAHAN, membicarakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja, tanpa menyinggung tentang struktur daerah dan penduduk. Ada dua jenis : Kerajaan (Monarki) dan Republik. Monarki seperti Arab Saudi, Jepang, Inggris, Brunei. Sedangkan Republik seperti Indonesia, AS.
Karenanya, disebutlah NKRI (Negara KESATUAN REPUBLIK Indonesia)
13
Q
Jelaskan dua bentuk negara kesatuan.
A
Negara kesatuan ada dua jenis:
1. SENTRALISASI, semua urusan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tinggal melaksanakan saja.
- DESENTRALISASI, pemerintah daerah diberikan sebagaian wewenang pemerintah pusat (otonom).
Indonesia pernah menganut sistem sentralisasi, namun SAAT INI menganut sistem desentralisasi.
14
Q
Bentuk pemerintahan Indonesia saat ini?
A
Republik
15
Q
Sistem pemerintahan Indonesia saat ini?
A
Presidensial
16
Q
Bentuk negara saat ini?
A
Kesatuan
17
Q
Jelaskan tentang parlemen di Indonesia.
A
parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian: DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU.
Anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR yg bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun.
18
Q
Apa itu Badan Konstituante?
A
Badan Konstituante adalah lembaga yang dibentuk pada tanggal 09/11/1956 dan dibubarkan pada tanggal 05/07/1959 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli.
Lembaga ini bertugas untuk membentuk konstitusi baru pengganti UUDS 1950. Beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu 1955 (tahap kedua).
19
Q
Sebutkan lembaga tinggi negara sebelum dan sesudah amandemen. Jelaskan strukturnya.
A
SEBELUM Lembaga Tinggi Negara hanya terdiri dari: 1. DPA (Dewan Pertimbangan Agung) 2. Presiden 3. DPR 4. MA 5. BPK Semuanya bertanggungjawab kepada MPR.
SESUDAH
- MPR (tidak lagi OP, dan setara dengan lembaga tinggi lainnya. saat ini keanggotannya merupakan anggota DPR dan DPD)
- Presiden
- Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY)
- BPK
- KPU
20
Q
Apa itu DPA? Kenapa lembaga ini dibubarkan?
A
DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara pada masa sebelum amandemen. Sering dihumorkan sebagai Dewan Pensiunan Agung krn anggotanya yg terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat. Lembaga ini dibubarkan krn tidak efisiennya lembaga ini : tidak memiliki kekuatan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga tinggi negara lainnya.
21
Q
Apa arti dari demokrasi?
A
berasal dari bahasa yunani : demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
22
Q
Sebutkan 8 prinsip demokrasi.
A
- pemerintahan berdasarkan konstitusi
- pemilu yg bebas, jujur, dan adil
- terjaminnya HAM
- persamaan kedudukan di hadapan hukum
- peradilan yg bebas dan tidak memihak
- keterlibatan warga negara dalam pembuatan public policy
- kebebasan berserikat, berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat
- kebebasan pers
23
Q
Jelaskan jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyalurannya.
A
- DEMOKRASI LANGSUNG, melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menyelesaikan masalah kenegaraan
- DEMOKRASI PERWAKILAN (MODERN), demokrasi yang dijalankan melaluli suatu lembaga perwakilan
24
Q
Jelaskan jenis-jenis demokrasi berdasarkan paham yang dianut.
A
- DEMOKRASI BARAT/LIBERAL/KONSTITUSIONAL, menitikberatkan pada kebebasan individu / individualisme
- DEMOKRASI TIMUR/PARLEMENTER/RAKYAT, demokrasi yang dianut oleh negara yang berpaham Marxisme-Komunisme. KOMUNSIME(?)
- DEMOKRASI PANCASILA, demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai pancasila
25
apa dasar hukum pelaksanaan demokrasi pancasila di Indonesia?
1. Pancasila sila ke-4
2. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
3. UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
4. UUD 1945 pasal 2 ayat (1)
"MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang."
26
Jelaskan sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jenis demokrasi apa saja yang dijalankan di Indonesia dari masa ke masa?
1. Demokrasi Liberal/Parlementer (1945 - 1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
3. Demokrasi Pancasila (1965 - sekarang)
27
Kapan Demokrasi Liberal / Parlementer berlaku di Indonesia? Bagaimana ciri-cirinya?
1945 - 1959
1. OP legislatif / parpol
2. menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada parlemen atau DPR
3. sistem multipartai
4. keterbatasan presiden / eksekutif
28
Kapan Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia? Bagaimana ciri-cirinya?
1959 - 1965
1. OP Presiden / Eksekutif
2. Keterbatasan hak legislatif
3. Berkembangnya pengaruh komunis
4. Meluasnya peranan TNI sebagai unsur sosial politik
29
Kapan Demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia? Bagaimana ciri-cirinya?
1965 - sekarang
1. keseimbangan tuntutan masyarakat
2. keseimbangan kekuasaan kelembagaan negara
3. stabilitas masyarakat
4. pesertaan rakyat
5. persamaan hak warga negara di dalam hukum, pemerintahan, berserikat/berkumpul dan mengeluarkan pendapat
30
Apa dasar hukum pemilihan umum?
1. Pancasila sila ke-4
2. UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6
3. UU No. 23/2003 ttg Pemilu
31
Jelaskan asas-asas pemilu.
BEB, LANGJUJUM RAHAD
1. LANGSUNG, pemilih memberikan suaranya tanpa perantara
2. UMUM, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih dan dipilih
3. BEBAS, memilih tanpa paksaan
4. RAHASIA, jaminan kerahasiaan pilihan pemilih
5. JUJUR, semua pihak harus jujur
6. ADIL, semua pihak diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan
32
Pemilu terbagi menjadi beberapa tingkat, tergantung posisi apa yg akan diisi. Apa saja itu? Dan siapa saja yang berhak menjadi peserta pemilu di tiap tingkatan tersebut?
1. Pemilu DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota : parpol
2. Pemilu DPD : perorangan
3. Pemilu Presiden/Wapres : pasangan yg dicalonkan oleh parpol atau koalisi parpol
33
jelaskan sistem-sistem pemilu.
1. SISTEM DISTRIK, seperti di USA, dimana pemilih dikelompokkan ke dalam distrik-distrik. tiap distrik akan mencalonkan satu wakil yang memperoleh suara terbanyak. ada 4 sistem berbeda dalam sistem distrik:
a. first past the post (yg menang yg punya suara terbanyak)
b. two round system (pemenangnya ditentukan di ronde ke 2)
c. alternative vote (pemilih diperbolehkan memilih calon dalam bentuk urutan: dari yg most preferred to the least preferred)
d. block vote (pemilih dipersilahkan memilih calon tanpa melihat afiliasi partai)
2. SISTEM PROPORSIONAL, banyak diterapkan oleh negara multipartai seperti Indonesia dan Italia. pemenang pemilu dilihat dari perolehan suara dan perbandingannya dengan calon-calon lain. Ada dua sistem berbeda:
a. list proportional representation: parpol menunjukkan daftar calon yg diajukan, pemilih hanya memilih parpol, parpol yg tentukan calon terpilih sesuai daftar urut yang sudah ada
b. single transferrable vote : pemilih dipersilahkan memilih sendiri pilihannya (seperti pilpres?)
34
5 sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
1. menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepentingan
2. menghindari sikap angkuh, memntingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, fanatik, ektrem, dan meremehkan orang lain
3. sifat damai dan antikekerasan atas setiap permasalahan dan perbedaan
4. selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
5. menaati hukum dan peraturan yang berlaku
35
Apa arti dari kedaulatan?
kedaulatan = kekuasaan tertinggi
36
jelaskan sifat-sifat kedaulatan.
1. ASLI/ABSOLUT, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
2. ABADI/PERMANEN, selama negara itu berdiri, meskipun pemegang kedaultaannya berganti-ganti
3. TUNGGAL/BULAT/TIDAK TERBAGI-BAGI, satu-satunya kekuasaan yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi pada badan lain
4. TIDAK TERBATAS, tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain
37
Jelaskan jenis-jenis kedaulatan
1. KE DALAM (Interne Souvereiniteit), kekuasaan tertinggi di dalam negara utk mengatur fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan
2. KE LUAR (Externe Souvereiniteit), kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa. hal ini harus dihormati oleh bangsa dan negara lain.
38
Jelaskan teori-teori kedaulatan
1. KEDAULATAN TUHAN, kekuasaan pemerintah atau negara (raja) bersumber dari tuhan
2. KEDAULATAN RAJA, raja memiliki kekuasaan mutlak dan tak terbatas, sehingga raja berada di atas UU.
3. KEDAULATAN NEGARA, negara dianggap sebagai sumber kedaulatan
4. KEDAULATAN HUKUM, penguasa atau rakyat wajib tunduk pada hukum, kemudian negara yang menciptakan hukum
5. KEDAULATAN RAKYAT, kedaulatan berada di tangan rakyat, sumber teori ini adalah dari ajaran demokrasi
39
Sebutkan lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.
1. Presiden
2. Pemda
3. MPR
4. DPR
5. DPD
6. DPRD
7. BPK
8. MA
9. MK
10. KY (Komisi Yudisial)
11. KPU
40
Apa landasan pelaksanaan kedaulatan rakyat?
ada dua landasan:
1. LANDASAN IDIIL, yaitu Pancasila
2. LANDASAN KONSTITUSIONAL, yaitu UUD 1945
41
Sebutkan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UUD 1945 yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia.
1. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) : kedaulatan di tangan rakyat
2. UUD 1945 pasal 1 ayat (3) : Indonesia negara hukum
3. UUD 1945 pasal 4 ayat (1) : Anggota MPR (DPR & DPD), presiden dan wapres, DPRD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
4. UUD 1945 Pasal 7C : presiden dan DPR sejajar, presiden tidak dapat membubarkan DPR
5. UUD 1945 Pasal 17 ayat (1) dan (2) : menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
6. UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) : DPR membentuk UU
42
Apa tugas dan wewenang MPR?
1. mengubah dan menetapkan UUD
| 2. melantik dan memberhentikan presiden dan wapres
43
Apa tugas dan wewenang Presiden?
1. Menjalankan UU
2. Mengangkat dan memberhentikan menteri
3. mengajukan RUU
4. membentuk perpu
5. mengajukan RAPBN
6. memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang
7. menetapkan perang dengan persetujuan DPR
8. mengangkat duta dan konsul
9. menerima duta dan konsul
10. menerima duta negara lain
11. memberi grasi, amnesti, abolis, dan rehabilitasi
12. memberi gelar dan tanda jasa
44
Apa perbedaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi?
semuanya bersifat "pengampunan", "pengurangan", atau "penghapusan". tapi bedanya paling besar terlihat dari si orang yang terkait:
1. grasi : hukuman dihilangkan/dikurangkan, tapi kesalahan si pelaku tetap ada
2. amnesti : pengampunan, hukuman dan kesalahan keduanya dihapuskan
3. abolisi : utk perorangan, dan bisa diberikan klu proses hukum masih berjalan atau baru akan dijalankan
4. rehabilitasi : utk orang yg telah menjalani masa hukuman (bisa pada tahap penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan), tapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. rahabilitasi maksudnya memulihkan segala hak-haknya dalam hal kedudukan, harkat, dan martabatnya
45
Apa fungsi dan wewenang, serta hak DPR?
1. menetapkan RAPBN bersama presiden
2. menetapkan RUU
3. Mengawasi jalannya pemerintahan
adapun hak DPR adalah:
1. HAK ANGKET, hak utk menyelidiki kebijakan pemerintah
2. HAK INTERPELASI, hak utk meminta keterangan kepada presiden
3. HAK IMUNITAS, hak utk tidak dituntut dalam pengadilan krn pernyataannya dalam sidang
4. HAK MENGAJUKAN PENDAPAT
5. HAK MENGAJUKAN USUL RUU
6. HAK BUDGET, hak utk membahas RAPBN
46
Apa fungsi dan tugas BPK?
1. BPK wajib memeriksa tanggungjawab keuangan negara
| 2. melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD
47
Apa fungsi dan tugas MA?
1. mengawasi jalannya UU
2. memberikan sanksi atas pelanggaran UU
3. mengadili pada tingkat kasasi (pembatalan keputusan pengadilan-pengadilan yg lain)
48
Apa tugas dan wewenang MK?
1. menguji kekuatan UU terhadap UUD
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
3. memutuskan pembubaran parpol
4. memutus perselisihan hasil pemilu
5. Memutus kasus dugaan pelanggaran presiden
49
Apa tugas DPD?
1. mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah
2. ikut membahas UU yg berkaitan dengan otonomi daerah
3. memberikan masukan kepada DPR atas RUU APBN pajak, pendidikan, dan agama
4. mengawasi pelaksanaan UU yg berakitan dengan otonomi daerah
50
apa tugas dan wewenang KPU?
1. merencanakan penyelenggaraan pemilu
2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pemilu
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu
4. penetapan peserta pemilu
5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota
6. melakukan evaluasi dan pelaporan pemilu
7. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur UU
51
apa tugas dan wewenang Komisi Yudisial?
trivia: yudisial (kbbi) berarti yg berkaitan dengan lembaga hukum/yudikatif
1. mengawasi perilaku hakim agung (hakim MA)
2. mengusulkan pengangkatan hakim agung
3. mengusulkan nama hakim agung
4. ikut menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim
52
bagaimana urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia? Apa landasan hukumnya?
Diatur dalam UU 12/2011 pasal 7 ayat (1)
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/Perppu
4. PP
5. Perpres (beda dengan Keppres)
6. Perda Prov
7. Perda Kab/Kota
53
Apa bedanya UU dan peraturan perundang-undangan?
UU adalah jenis Peraturan perundang-Undangan yang disusun oleh DPR dengan persetujuan presiden.
Peraturan Perundang-Undangan itu hierarki hukum tertulis di Indonesia: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda (prov, kab/kota, desa)
54
Apa bedanya UU, perppu, PP, dan perpres?
UU : dibentuk DPR dan disetujui presiden
Perppu : setara UU, dikeluarkan presiden dalam keadaan mendesak. contoh: Perpu No. 1 Tahun 2002 ttg pemberantasan terorisme. Terkait dengan bom bali dan bom mc donalds MARI makassar. Perpu ini dikeluarkan oleh Megawati.
PP : menjelaskan teknis pelaksanaan UU
Perpres : lebih detail menjelaskan PP atau mengatur masalah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
55
Kenapa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum", tapi "UUD 1945 merupakan hukum tertinggi"?
Apa bedanya "Hukum" dan "Sumber Hukum"?
Sumber hukum terbagi dua: material dan formal. material berupa norma, sedangkan yg formal seperti UU. Pancasila merupakan "sumber hukum" tertinggi, tapi termasuk "sumber hukum material", bukan "sumber hukum formal". Karenanya, yg jadi "hukum" tertinggi adalah UUD 1945.
Agar tidak rancu, perlu dipertegas bahwa UUD 1945 merupakan hukum "tertulis" tertinggi di Indonesia
56
apa bedanya perpres (peraturan presiden) dan keppres (keputusan presiden)?
Ini ada hubungannya dengan "perbedaan keputusan dan peraturan".
KEPUTUSAN : bersifat individual, konkrit, dan sekali pakai. contoh: pengangkatan seseorang utk suatu jabatan
PERATURAN : bersifat umum, abstrak, dan terus menerus. contoh : penetapan harga BBM
57
Jelaskan jenis-jenis Tap MPR.
ada dua jenis: ketetapan dan keputusan.
KETETAPAN : mengikat ke dalam dan luar majelis
KEPUTUSAN : mengikat ke dalam majelis saja
58
Jelaskan secara singkat tentang UU.
UU adalah produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Tap MPR.
59
Jelaskan tentang perppu (peraturan pemerintah pengganti UU) dan ketentuannya
perppu adalah peraturan yg dibuat pemerintah dalam hal kepentingan yang memaksa.
adapun ketentuannya adalah:
1. perppu tsb harus diajukan kepada DPR dalam persidangan DPR selanjutnya
2. DPR dapat menerima atau menolak perppu
3. jika ditolak DPR, perppu harus dicabut
60
Jelaskan tentang Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan UU.
61
Apa fungsi peraturan perundang-undangan?
1. memberikan kepentingan hukum
2. melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara
3. memberikan rasa keadilan
4. menciptakan ketertiban dan ketentraman
62
bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan?
1. sebagai hukum bagi warga negara
| 2. menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara
63
jelaskan tentang asas-asas penyususnan peraturan perundang-undangan.
1. ASAS HIRARKI, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
2. UU TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT, hanya boleh diuji oleh lembaga yg berwenang (DPR dan MK)
3. UU yang bersifat KHUSUS MENGESAMPINGKAN UU yang bersifat lebih UMUM
(lex specialis derogat lex generalis)
4. UU yang lebih BARU MENGESAMPINGKAN UU yang LAMA
5. peraturan yang masih berlaku HANYA DAPAT DICABUT ATAU DIUBAH OLEH PERATURAN YANG SEDERAJAT ATAU LEBIH TINGGI
6. UU TIDAK BERLAKU SURUT, artinya UU tidak belaku sebelum diundangkan, kecuali ditegaskan dalam UU tsb
7. KONSISTENSI, tidak ada pasal-pasal yang bertentangan (dalam peraturan itu dan peraturan lain)
64
Bagaimana alur penyusunan peraturan perundang-undangan?
1. PENYUSUNAN RUU
dapat diusulkan oleh presiden dan/atau DPR.
Jika diajukan oleh Presiden : mengajukan ke DPR
JIka diajukan oleh DPR : diproses oleh Ad Hoc DPR, yg selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
2. PENGAJUAN RUU
DPR berwenang untuk mengubah (menambah/mengurangi) RUU tsb sehingga menjadi UU.
3. PEMBAHASAN RUU
diproses melalui permusyawaratan dalam masa persidangan DPR
4. PENETAPAN RUU MENJADI UU
ditetapkan dalam forum rapat pleno (pleno : lengkap) DPR
5. PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN UU
UU disahkan oleh presiden. menteri sekretaris negara mengundangkan UU tsb dalam lembaran negara ttg berlakunya UU tsb.
65
Lembaga negara apa saja yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan?
DPR dan presiden
66
Bagaimana format peraturan perundang-undagan?
1. JUDUL (jenis, nomor, tahun, dan nama aturan perundang-udangan)
2. PEMBUKAAN ("Dengan rahmat Tuhan YME", jabatan pembentuk peraturan, konsideran, dasar hukum, diktum/ucapan resmi: "menyatakan ...")
3. BATANG TUBUH (Bab, pasal, ayat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, pengesahan, dan perundangan)
67
Apa arti otonomi daerah?
Auto (sendiri), nomos (aturan). Otonomi : pengaturan sendiri.
Otonomi daerah : penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
68
Jelaskan nilai-nilai dasar otonomi daerah,
1. KEBEBASAN masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama
2. Masyarakat BERPERAN AKTIF dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan
3. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih efektif dan efisien (tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran)
69
Apa tujuan otonomi daerah?
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN masyarakat yang semakin baik
2. PENGEMBANGAN DEMOKRASI
3. KEADILAN
4. PEMERATAAN
5. KEUTUHAN NKRI, dengan memelihara hubungan pusat dan daerah, serta antar daerah
6. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
7. menumbuhkan PRAKARSA DAN KREATIVITAS, meningkatkan PERAN masyarakat, dan mengembangkan PERAN DAN FUNGSI DPRD
70
Apa saja asas dan prinsip pemerintahan daerah?
1. asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. penyelenggaraan DESENTRALISASI SECARA UTUH DAN BULAT yg dilaksanakan di daerah kab/kota
3. Asas tugas pembantuan yg dapat dilaksanakan di prov, kab, kota, dan desa
71
apa bedanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan?
1. Dekonsentrasi : PENYERAHAN kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. contoh: pilkada, adanya anggota DPRD
2. Desentralisasi : PELIMPAHAN wewenang pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat di daerah. contoh: adanya dinas perhubungan di tiap daerah, yg merupakan perpanjangan tangan dari departemen perhubungan (yg tugasnya membuat kebijakan berskala nasional)
3. tugas pembantuan : pemberian tugas dari pemerintahan yg kedudukannya lebih tinggi kepada yg lebih rendah, disertai dengan dananya.
PENYERAHAN vs PELIMPAHAN : Penyerahan berarti secara total, termasuk tanggungjawab menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. sedangkan Pelimpahan, berarti tanggung jawab masih menjadi milik pemerintah pusat.
72
apa saja kewenangan yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah?
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. penyelenggaraan ketertiban umum
4. penyediaan sarana dan prasarana umum
5. penanganan bidang kesehatan
6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial
7. fasilitasi pengembangan koperasi, UKM, termasuk lintas kab/kota
8. pengendalian lingkungan hidup
9. pelayanan administrasi umum pemerintahan
10. urusan wajib lainnya yg diamanatkan UU
73
Jelaskan bentuk dan susunan pemerintah daerah.
1. DPRD sebagai badan legislatif daerah
| 2. KEPALA DAERAH sebagai badan eksekutif daerah
74
Apa fungsi DPRD?
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
75
Apa tugas dan wewenang DPRD?
1. Membentuk PERDA dengan kepala daerah
2. membahas dan menyetujui rancangan perda ttg APBD bersama dengan kepala daerah
3. MENGAWASI PERDA dan peraturan perundang-undagngan lainnya, APBD, dan kerja sama internasional di daerah
4. MENGUSULKAN pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakilnya kepada presiden melalui Mendagri
5. MENERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN kepala daerah
76
Apa hak yang dimiliki DPRD?
1. HAK INTERPELASI, hak meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan publik
2. HAK ANGKET, hak menyellidiki suatu UU/kebijakan kepala daerah
3. HAK MENYATAKAN PENDAPAT
77
apa hak yang dimiliki anggota DPRD?
1. hak mengajukan perda
2. hak mengajukan pertanyaan
3. hak menyampaikan usul dan pendapat
4. hak memiliki dan dipilih
5. hak membela diri
6. hak imunitas
7. hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
8. hak protokoler
9. hak keuangan dan administratif
78
Apa tugas dan wewenang kepala daerah?
1. MEMIMPIN PENYELENGGARAAN DAERAH berdasasrkan kebijakan yg ditetapkan bersama DPRD
2. mengajukan RANCANGAN PERDA
3. MENETAPKAN PERDA yg telah mendapat persetujuan DPRD
4. mengupayakan terlaksananya KEWAJIBAN DAERAH
5. MEWAKILI DAERAHNYA di dalam dan di luar PENGADILAN, dan dapat menunjuk kuasa hukum utk mewakilinya sesuai UU
6. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
79
Jelaskan pengertian HAM.
Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME.
Menurut UU No. 39/1999, HAM : seperangkat hak yang dimiliki manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah
80
Hak-hak apa saja yang termasuk dalam HAM?
1. HAK POKOK
hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu
2. HAK YG BERKEMBANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
- hak asasi PRIBADI : hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat, dan hak berorganisasi
- hak asasi EKONOMI : hak memliki sesuatu, hak membeli dan menjual, hak mengadakan perjanjian
- hak asasi POLITIK : hak memilih dan dipilih, hak sbg warga negara yg sederajat
- hak asasi MENDAPATKAN PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUKUM
- hak asasi SOSIAL BUDAYA : hak mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan
81
Apa itu instrumen HAM? Apa saja instrumen HAM internasional dan nasional?
Instrumen HAM : alat utk melindungi dan menegakkan HAM
INSTRUMEN INTERNASIONAL:
1. Piagam PBB
2. deklarasi umum HAM
INSTRUMEN NASIONAL:
1. UUD 1945 pasal 27, 28, 28 A-J, 29 ayat (2), 30, 31
27 -31
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. UU No. 39/1999 ttg HAM
4. UU No. 26/2000 ttg Pengadilan HAM
5. UU No. 2/2002 ttg tata cara perlindungan korban dan saksi HAM
6. PP No. 3/2003 ttg kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM
82
Apa latar belakang lahirnya perundang-undangan HAM?
1. komitmen melaksanakan UUD 1945 hasil amandemen
2. melaksanakan amanat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 ttg HAM
3. hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan paling mulia, sehingga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus dikedepankan
4. banyaknya pelanggaran HAM dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara
5. desakan masyarakat utk mengembangkan kehidupan demokratis dengan memberikan kesempatan kepada warga negara dalam menyalurkan hak-hak nya.
83
Apa saja lembaga perlindungan HAM di Indonesia?
1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM, subset pengadilan umum utk kasus ham berat
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga independen, menyediakan layanan hukum bagi masyarakat
4. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
84
Apa tujuan pembentukan Komnas HAM?
1. mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan HAM
| 2. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM
85
Apa fungsi komnas HAM?
1. pengkajian dan penelitian ttg HAM
2. penyuluhan ttg HAM
3. pemantauan ttg HAM
4. mediasi ttg HAM
86
Apa tugas dan wewenang Komnas HAM?
1. mengamati pelaksanaan HAM, kemudian membuat laporan
2. menyelidiki dan memeriksa peristiwa yg timbul dalam masyarakat yg diduga merupakan pelanggaran HAM
3. memanggil pihak pengadu atau korban, juga pihak yg diadukan utk dimintai keterangan
4. memanggil saksi utk dimintai kesaksian
5. meninjau tempat kejadian atau tempat yg dianggap perlu
6. memanggil pihak terkait utk memberikan dan menyerahkan dokumen asli tertulis dgn persetujuan ketua pengadilan
7. melakukan pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lain dgn persetujuan ketua pengadilan
8. memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yg sedang dalam proses peradilan
87
Apa itu pengadilan HAM?
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. berdasarkan UU no. 39/1999, Pengadilan HAM dibentuk di lingkungan peradilan umum.
88
Pelanggaran apa saja yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat? Sebutkan pula beberapa contohnya.
1. GENOSIDA
perbuatan yg dimaksudkan utk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama.
Contoh: pembunuhan, pencegahan kelahiran, dan pemindahan anak-anak (ke kelompok lain) dgn latar belakang kelompok tertentu.
2. KEJAHATAN KEMANUSIAAN
serangan yg meluas dan sistematik yg menargetkan penduduk sipil secara langsung.
Contoh: perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan penghilangan orang
89
Apa tugas dan wewenang pengadilan HAM?
1. MEMERIKA dan MEMUTUS perkara pelanggaran HAM berat
2. MEMERIKSA dan MENUNTUT perkara pelanggaran HAM berat yg dilakukan DI LUAR BATAS TERITORIAL NKRI oleh WNI
3. MEMERIKSA dan MEMUTUS perkara pelanggaran HAM berat yg dilakukan oleh seseorang yg berumur di bawah 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan
90
Apa itu LBH?
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah organisasi independen yg memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
91
Apa peran dan fungsi LBH dalam penegakan HAM?
1. RELAWAN MEMBANTU pihak-pihak yg membutuhkan bantuan hukum
2. PEMBELA keadilan dan kebenaran
3. PEMBELA dalam melindungi HAM
4. PENYULUH dan PENYEBAR INFORMASI di bidang hukum dan HAM
92
Apa itu biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi?
kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yg ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM.
93
Apa tujuan biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi?
1. pelaksanaan program tinggi tri dharma PT di bidang hukum dan HAM
2. wahana pelatihan, pembelaan, dan penegakan hukum serta HAM
94
sumber hukum di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu ...
sumber hukum material dan sumber hukum formal
95
contoh sumber hukum material adalah ...
PANCASILA, nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan keadaan geografi
96
contoh sumber hukum formal adalah ...
1. UU,
2. YURISPRUDENSI
keputusan hakim/pengadilan sebelumnya
3. KEBIASAAN
peraturan yg tidak ditetapkan pemerintah, namun ditaati oleh semua masyarakat, tapi harus yg bersifat tetap dilakukan, misalnya hukum adat
4. TRAKTAT
perjanjian internasional.
5. DOKTRIN
pendapat para ahli ttg suatu hukum tertentu
97
Apa itu peradilan tata usaha negara?
lingkungan peradilan di bawah MA yg mengurus sengketa tata usaha negara (TUN).
sengketa TUN : sengketa antara orang atau badan hukum (organisasi) perdata (misal PT) dengan badan atau pejabat TUN, di pusat maupun di daerah, sbg akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian.
TUN : administrasi negara yg melaksanakan urusan pemerintahan di pusat maupun di daerah
Jadi, Peradilan TUN itu bagian dari MA, sama seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.
98
Apa yang dimaksud dengan bidang Tata Usaha Negara (TUN)? Contohnya?
TUN adalah administrasi negara yang menjalankan fungsi untuk melaksanakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
singkatnya, TUN adalah administrasi pemerintah di pusat maupun daerah.
contoh : penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau buatan di Jakarta, penerbitan surat peringatan penggusuran, etc.
99
Apa yang dimaksud dengan sengketa TUN? contohnya?
sengketa antara perorangan atau badan hukum perdata (organisasi/perusahaan, misal PT) dengan badan atau pejabat TUN, entah itu di pusat atau daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan TUN.
contoh :
1. nelayan di sekitar pulau buatan di jakarta menuntut penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yg di keluarkan oleh Kantor Pertahanan Jakarta Utara
2. warga melakukan gugatan atas dikeluarkannya Surat Peringatan 1 (SP1) Penggusuran yg dikeluarkan oleh Satpol PP, sebab warga memiliki sertifikat tanah.
3. Warga menggugat pengangkatan ketua RW karena dianggap tidak demokratis.
100
jelaskan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.
1. Pengadilan TUN, berkedudukan di ibu kota kab/kota, meliputi seluruh wilayah kab/kota
2. Pengadilan Tinggi TUN, berkedudukan di ibu kota provinsi, meliputi wilayah provinisi
3. Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak, berkedudukan di ibu kota negara.
101
Apa persyaratan presiden/wapres?
1. Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pres dan Wapres.
5. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Terdaftar sebagai Pemilih.
11. Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
16. Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sederajat.
17. Bukan bekas anggota PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
102
Bagaimana tahapan pemilihan umum presiden/wakil presiden?
1. penyusunan daftar pemilih
2. pendaftaran bakal pasangan calon
3. penetapan pasangan calon
4. masa kampanye
5. masa tenang
6. pemungutan dan perhitungan suara
7. penetapan hasil pemilu
8. pengucapan sumpah oleh Presiden/Wakil Presiden
103
Berikut ini sistem pemerintahan yang tercantum (atau pernah tercantum) dalam UUD 1945, kecuali ...
A. Indonesia berdasarkan negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka
B. presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
C. kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR
D. presiden bertanggung jawab kepada DPR
E. kekuasaan kepala negara tidak terbatas
D. presiden bertanggung jawab kepada DPR
104
Sudah berapa kali pemilu di Indonesia?
12 kali, dibagi dalam dua periode, sebelum dan setelah amandemen. awalnya, pemilu ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov & Kab/Kota saja. Namun setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.
PEMILU LEGISLATIF
1. Pemilu 1955 (DPR & Konstituante)
2. Pemilu 1971 (fusi partai, cuma PPP, PDI, & Golkar)
3. Pemilu 1977-1997 (4x, pemilu ORBA)
4. Pemilu 1999 (PDIP menang, tapi gusdur yg jadi presiden, krn masih MPR yg memilih)
PEMILU LEGISLATIF & EKSEKUTIF
5. Pemilu 2004
6. Pemilu 2009
7. Pemilu 2014
8. Pemilu 2019
sedangkan pilkada pertama dilaksanakan oleh Kab Kutai Kartanegara pada 2005.
105
Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah ...
Komite Nasional Indonesia Daerah. Jika di pusat ada KNIP, maka di daerah ada KNID. sebagai catatan, waktu itu MPR, DPR, dan DPRD belum terbentuk.
106
Negara yang mengakui kedaulatan NKRI yang pertama kali adalah ...
Mesir, akibat derasnya dukungan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM), organisasi Islam di Mesir.
setelahnya menyusul Syria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan.
107
Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut ...
Trias politika
