Chapter 6 PTUN Flashcards
Nama lain dr UU PTUN berdsrkan UU 5/86 adalah UU
Peradilan Tata Administrasi Negara (psl 144 UU 5/86)
Saat ini Peradilan TUN diatur dalam UU:
UU 5/86 jo UU 9/04 jo UU 51/09
Siapa saja yg dpt digugat (menjadi tergugat) dlm sengketa PTUN?
Badan/pejabat TUN & pemerintah pusat & daerah
Berapa batasan ganti rugi yg dpt diajukan kpd tergugat pd sengketa di peradilan TUN:
Rp 250,000 sd Rp 5,000,000
Apakah objek sengketa yg dpt digugat ke PTUN?
Keputusan TUN/pejabat TUN yg bersifat merugikan
Bagaimana sikap hakim yg paling tepat dlm PTUN:
Aktif
Berapa lama tenggang waktu dpt diajukan gugatan ke PTUN setelah org/badan hukum perdata menerima keputusan TUN yg bersifat merugikan?
90 hari (Pasal 55 UU PTUN)
Apakah unsur2 suatu keputusan TUN dpt digugat ke PTUN?
a. Tertulis, dikeluarkan badan atau pejabat TUN, tindakan hukum, bersifat konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum bg orang/badan hukum tertentu
b. Sikap diam badan/pejabat TUN pdhal ia memiliki kewajiban, telah lewat waktu sesuai dg yg ditentukan peraturan per-UUan, dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan
Jika peraturan perUUan tdk menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu ….. sejak diterimanya permohonan, badan pejabat TUN dianggap telah mengeluarkan keputusan berisi penolakan.
4 bulan
Akibat penggugat & tergugat ditentukan secara limitatif oleh UU Peradilan TUN maka:
Tidak dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik kpd org/badan hukum
Apakah yg menjadi alasan suatu keputusan TUN dpt digugat di PTUN
Keputusan TUN yg bertentangan dg asas pemerintahan yg baik & peraturan perUUan
Apa akibat hukum dr diajukannya gugatan ke PTUN bg keputusan TUN?
Keputusan TUN tetap dapat dilaksanakan
Tuntutan dalam gugatan sengketa TUN berisi
Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan TUN, disertai tuntutan ganti rugi maksimal Rp 5,000,000 atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi
Keputusan yg termasuk dalam keputusan TUN yg tdk dapat digugat di Peradilan TUN adalah:
Keputusan komisi pemilihan umum, baik pusat maupun di daerah mengenai Hasil Pemilu
Berdasarkan Pasal 2 UU 5/86 sebagaimana telah diubah terakhir dalam UU 51/09 ttg PTUN, ada bbrp keputusan TUN yg bukan kewenangan (tdk dpt digugat) di PTUN a.l:
a. Keputusan TUN yg merupakan perbuatan hukum perdata
b. Keputusan TUN yg merupakan pengaturan yg bersifat umum
c. Keputusan TUN yg msh memerlukan persetujuan
d. Keputusan TUN yg dikeluarkan berdsrkan KUHP & KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yg bersifat hukum pidana
e. Keputusan TUN yg dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan per-UUan yg berlaku
f. Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI
Salah sabtu perbedaan hukum acara perdata dg hukum acara PTUN yaitu hakim PTUN bersifat aktif, artinya:
Hakim wajib membantu penggugat dlm memperbaiki gugatan (pasal 63 UU PTUN)
Pemeriksaan acara cepat diatur dalam Pasal:
Pasal 98 UU PTUN
Salah satu hak yg dimiliki oleh penggugat yaitu pemeriksaan prodeo:
pemeriksaan perkara dg cuma2 bagi org tdk mampu pd tiap tahap pemeriksaan (pertama, banding & kasasi)
Apa yg termsk alat bukti dalam PTUN:
surat, keterangan ahli, saksi, pengakuan para pihak & pengetahuan hakim
Jika sengketa TUN terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan (upaya administratif) ke mana gugatan TUN dpt diajukan:
Pengadilan Tinggi TUN sbg pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 jo 50 UU PTUN)
Alasan agar pemohon pelaksanaan keputusan TUN ditunda adalah:
Apabila terdapat keadaan yg sgt mendesak yg mengakibatkan kepentingan penggugat sgt dirugikan jika keputusan TUN yg digugat itu tetap dilaksanakan.
Salah satu alasan gugatan TUN adalah karena keputusan TUN bertentangan dg asas-asas umum pemerintahan yg baik. Apa saja asas2 yg termasuk dlm asas2 umum pemerintahan yg baik?
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas & akuntanbilitas (penjelasan Pasal 53 (2) huruf b UU 5/86 dirubah dalam UU 51/09)
Sebelum masuk ke dalam acara sidang, dikenal adanya acara pemeriksaan persiapan. Apakah tujuan diadakannya pemeriksaan persiapan?
a. Utk mengetahui apakah objek yg disengketakan merupakan kewenangan PTUN
b. Utk melengkapi surat gugatan yg dilakukan oleh hakim (Pasal 63 UU PTUN)
Sebelum adanya pemeriksaan persidangan, terdapat pemeriksaan pendahuluan, yaitu:
Rapat permusyawaratan & pemeriksaan persiapan
Pemeriksaan di PTUN melalui bbrp tahap:
- Rapat permusyawaratan/proses dissmissal diatur dlm Psl 62 UU PTUN.
- Pemeriksaan persiapan (Psl 63 UU PTUN)
- Pemeriksaan di persidangan (psl 62/97 PTUN)
Identitas tergugat dalam hukum acara PTUN harus memuat:
Nama, jabatan & tempat kedudukan