Isi UUD 1945

Question 1

Sistematika UUD 1945

setelah amandemen ke-4

Answer 1

1. Pembukaan
2. Pasal-pasal:
   * 16 Bab
   * 37 Pasal
   * 194 Ayat
   * 3 Pasal Aturan Peralihan
   * 2 Pasal Aturan Tambahan

Question 2

Bab I Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Negara

Answer 2

Pasal 1

Question 3

Pasal 1

Negara

Answer 3

1. Indonesia: Negara Kesatuan-Republik ( NKRI)
2. Kedaulatan Rakyat (a3)
3. Negara Hukum (a3)

Satu Kera Dihukum

Question 4

Bab II MPR

MPR

Answer 4

Pasal 2 dan 3

Question 5

Pasal 2

MPR

Answer 5

1. MPR = DPR + DPD (a4)
2. Sidang 1x 5 Tahun
3. Keputusan MPR = Suara Terbanyak

Anggota MPR Sidang Putuskan Suara

Question 6

Pasal 3

MPR

Answer 6

1. MPR ubah dan tetapkan UUD (a3)
2. MPR lantik Presiden/Wapres (a3/4)
3. MPR berhentikan Presiden (a3/4)

MPR Ubah UUD Anti Berhenti

Question 7

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara

Presiden

Answer 7

Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16

Question 8

Pasal 4

Presiden

Answer 8

1. Presiden memegang kekuasan
2. Presiden dibantu wakilnya

Presiden berkuasa dibantu wakilnya

Question 9

Pasal 5

Presiden

Answer 9

1. Presiden mengajukan RUU -> DPR (a1)
2. Presiden menetapkan PP

Presiden Ajukan RUU dan Tetapkan PP

Question 10

Pasal 6

Presiden

Answer 10

1. Capres/Cawapres WNI
2. Syarat Capres Cawapres diatur UU

Capres harus WNI syaratnya

Question 11

Pasal 6A

Presiden

Answer 11

1. Presiden & Wakil 1 Pasang dipilih langsung
2. Paslon diusulkan Parpol
3. Paslon>50% Suara dilantik
4. Paslon < 50% Suara = 2 Putaran
5. Cara pemilihan presiden/wakil diatur UU

Paslon langsung diusulkan Parpol +- 50 Cara

Question 12

Pasal 7

Presiden

Answer 12

1. Jabatan Presiden 5 Tahun, dipilih lagi 1x

Question 13

Pasal 7A

Presiden

Answer 13

1. Presiden diberhentikan MPR atas usul DPR jika melanggar

Presiden distop MPR

Question 14

Pasal 7B

Presiden

Answer 14

1. Usul pemberhentian presiden/wapres diajukan DPR
2. Fungsi Pengawasan (pemberhentian presiden)
3. Pengajuan DPR ke MK (2/3 Anggota DPR hadir +2/3 hadir setuju)
4. MK memeriksa ajuan DPr (maks. 90 hari)
5. MK memutuskan presiden bersalah -> DPR MPR Sidang
6. MPR Sidang atas usul DPR ( maks. 30 hari)
7. Rapat MPR 3/4 hadir dan 2/3 hadir setuju

Presiden berhenti diawasi DPR (2/3) dan MK memeriksa 90hari kemudian memutuskan, sidang maks 30 hari dihadiri 3/4 dan 2/3 hadir setuju

Question 15

Pasal 7C

Presiden

Answer 15

1. Presiden tidak bisa bekukan atau bubarkan DPR

Presiden tidak bisa stop DPR

Question 16

Pasal 8

Presiden

Answer 16

1. Presiden mangkat/berhenti diganti wapres
2. Kekosongan wapres, pilih wapres dari 2 calon usul presiden
3. Presiden + Wakil mangkat = Menlu + Mendagri + Menhan. MPR 30 hari pilih Pres + Wapres

Presiden mangkat, akhirnya kosong, wakilnya juga mangkat

Question 17

Pasal 9

Presiden

Answer 17

1. Presiden Sumpah/Janji di depan MPR/DPR
2. MPR/DPR tidak bisa -> Pimpinan MPR, PImpinan MA saksi

Presiden Sumpah 1 & 2

Question 18

Pasal 10

Presiden

Answer 18

1. presiden berkuasa atas TNI AD AL AU

TNI AD AL AU

Question 19

Pasal 11

Presiden

Answer 19

1. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR
2. Membuat Perjanjian Internasional berakibat pada Rakyat dan UUD, DPR harus setuju
3. Ketentuan PI diatur UU

Perang Janji 1 dan 2

Question 20

Pasal 12

Presiden

Answer 20

1. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat -> UU

Bahaya

Question 21

Pasal 13

Presiden

Answer 21

1. Presiden angkat duta dan konsul
2. Angkat duta, pertimbangan DPR
3. Terima penempatan duta, pertimbangan DPR

Sebelum angkat duta konsul, minta saran dpr dulu, baru ditempatkan

Question 22

Pasal 14

Presiden

Answer 22

1. Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi, MA
2. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi, DPR

GR dan Ambisi

Question 23

Pasal 15

Presiden

Answer 23

1. Presiden memberi gelar, tanda jasa, kehormatan

Gelar Jasa

Question 24

Pasal 16

Presiden

Answer 24

Presiden bentuk Dewan Pertimbangan

Question 25

Bab IV DPA

Answer 25

Dihapus pada amandemen ke-4

Question 26

Bab V Kementerian Negara | Menteri

Answer 26

Pasal 17

Question 27

Pasal 17 | Menteri

Answer 27

1. Presiden Dibantu Menteri 2. Menteri diangkat/berhentikan oleh Presiden 3. Tiap menteri membidangi urusan tertentu 4. Pembentukan, Pengubahan, Pembubaran diatur UU ## Footnote Presiden dibantu Menteri Angkat Pedang Negara

Question 28

Bab VI Pemerintahan Daerah | Pemda

Answer 28

Pasal 18, 18A, 18B

Question 29

Pasal 18 | Pemda

Answer 29

1. NKRI = Provinsi, kabupaten, kota; semua punya pemda 2. Pemda atur dan urus sendiri = asas otonomi +tugas pembantuan 3. Pemda punya DPRD dipilih lewat pemilu 4. Gubernur, bupati, walkot dipilih secara demokratis 5. Pemda otonmi seluas-luasnya, kec. 6. Pemda hak tetapkan perda dan lain 7. Susunan dan tata cara diatur UU ## Footnote Daerah NKRI otomatis punya DPRD karen Gubuknya luas seperti Daerah sultan

Question 30

Pasal 18 A | Pemda

Answer 30

1. Hubungan wewenang pusat dan daerah diatur UU, perhatika kekhususan dan keragaman 2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya diatur UU ## Footnote Wewenang Uang

Question 31

Pasal 18 B | Pemda

Answer 31

1. Negara akui satuan pemda bersifat khusus dan istimewa 2. Negara akui hukum adat dan hak tradisionalnya ## Footnote Pemda Adat

Question 32

Bab VII DPR | DPR

Answer 32

Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

Question 33

Pasal 19 | DPR

Answer 33

1. Anggota DPR dipilih lewat Pemilu 2. Susunan DPR diatur UU 3. DPR Sidang min. 1x setahun ## Footnote Pemilu DPR susun sidang 1x setahun

Question 34

Pasal 20 | DPR

Answer 34

1. DPR membetuk UU 2. RUU dibahas DPR dan Presiden 3. RUU tidak disetujui, tidak ajukan lagi masa itu. 4. Presiden mengesah RUU 5. RUU disetujui belum disahkan 30 hari, auto jadi UU ## Footnote DPR bentuk UU & RUU Baju Satu

Question 34

Pasal 20 A | DPR

Answer 34

1. Fungsi DPR = Legislasi, Anggaran, Pengawasan 2. Hak DPR = Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat 3. Hak Anggota DPR = Bertanya, Usul, Imunitas 4. Ketentuan hak diatur UU ## Footnote Lega Intan Dapat Bertanya yang Lain

Question 35

Pasal 21 | DPR

Answer 35

1. Anggota DPR hak ajukan usul RUU ## Footnote DPR Usul RUU

Question 36

Pasal 22 | DPR

Answer 36

1. Presiden berhak menetap Perpu bila terpaksa 2. Perpu harus disetujui DPR dalam sidang 3. DPR tidak setuju, Perpu dicabut ## Footnote Perpustakaan disetujui dpr dan tidak dicabut

Question 37

Pasal 22 A | DPR

Answer 37

1. Ketentuan tata cara bentuk UU diatur UU ## Footnote bentuk UU diatur UU

Question 38

Pasal 22B | DPR

Answer 38

1. Anggota DPR dapat diberhentikan, syarat dan cara diatur UU ## Footnote DPR di stop

Question 39

Bab VII A DPD | DPD

Answer 39

Psal 22C, 22D

Question 40

Pasal 22C | DPD

Answer 40

1. Anggota DPD dipilih dari setiap prov lewat pemilu 2. Jumlah anggota dpd tiap daerah sama, <= 1/3 DPR 3. DPD sidang min. 1x setahun 4. susunan dan aturan liat UU ## Footnote Pemilu DPD julamh sidangnya 1x susun

Question 41

Pasal 22D | DPD

Answer 41

1. DPD ajukan UU ttg otonomi daerah, hub, pusat-daerah, bentuk-mekar-gabung daerah, pengelolaan sda dan sde ke DPR 2. DPD ikut bahas RUU Daerah 3. DPD mengawasi pelaksanaan UU 4. Anggota DPD dapat diberhentikan ## Footnote DPD Ajukan dan Bahan rUU lalu awasi dan hentikan

Question 42

Bab VIIB Pemilu | Pemilu

Answer 42

Pasal 22E

Question 43

Pasal 22E | Pemilu

Answer 43

1. Pemilu luberjurdil 5 tahun sekali 2. Pemilu pilih DPR, DPD, Presiden&Wapres, DPRD 3. Peserta pemilu DPR + DPRD = parpol 4. Peserta pemilu DPD = perseorangan 5. Diselengarakan KPU 6. Ketentuan diatur UU ## Footnote Asas luberjurdil yaitu pemilu peseranya parpol dan orang KPU lainnya

Question 44

Ban VIII Keuangan | Keuangan

Answer 44

Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D

Question 45

Pasal 23 | Keuangan

Answer 45

1. APBN ditetapkan tiap tahun berlaksana terbuka dan tanggung jawab 2. RUU APBN oleh Presiden, dibahas DPR, pertimbangan DPD 3. DPr tidak setuju, APBN tahun lalu ## Footnote APBN dan RUU disetujui DPR

Question 46

Pasal 23A | Keuangan

Answer 46

1. Pajak dan pungutan memaksa diatur UU ## Footnote Pajak

Question 47

Pasal 23B | Keuangan

Answer 47

1.Macam dan harga mata uang ditetapkan UU ## Footnote Mata Uang

Question 48

Pasal 23 | Keuangan

Answer 48

1. Hal lain ttg keuangan negara diatur UU ## Footnote Hal lain

Question 49

Pasal 23D

Answer 49

1. Negara memiliki Bank Sentral ## Footnote Bank Sentral

Question 50

# ``` ``` Bab VII A BPK | BPK

Answer 50

Pasal 23E, 23F, 23G

Question 51

Pasal 23 E | BPK

Answer 51

1. BPK bebas dan mandiri 2. Hasil periksa diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD 3. Hasil ditindaklanjuti seusai UU ## Footnote BPR serahkan hasil DPR DPD DPrD untuk ditindaklanjuti

Question 52

Pasal 23F | BPK

Answer 52

1. Anggota BPK dipilih DPr, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden 2. Pimpinan BPK dipilih dari anggota ## Footnote Anggota dan pimpinan BPK

Question 53

Pasal 23G | BPK

Answer 53

1. BPK di Ibukota, wakil bpk di provinsi 2. ketentuan bpk diatur UU ## Footnote BPK di ibukota lain

Question 54

BAB IX Kekuasaan Kehakiman | Hakim

Answer 54

Pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25

Question 55

Pasal 24 | Hakim

Answer 55

1. Kekuasaan kehakiman merdeka, tegakkan hukum dan keadilan 2. Kekuasaan kehakiman = MA, peradilan umum, agama, militer, TUN, dan MK 3. Badan lain diatur UU ## Footnote Hakim MA lain

Question 56

Pasal 24A | Hakim

Answer 56

1. MA wewenang adili di kasasi, uji peraturan UU di bwh UU thdp UU.. 2. integritas dan kepruibadian Hakim Agung tidak tercela, adil dan profesional 3. Komisi yudisial usul calon hakim agung ke DPR, ditetapkan presiden 4. Ketua dan Wakil MA dipilih dari/oleh hakim agung 5. susunan, kedudukan, keanggotaan, hukum acara MA diatur UU ## Footnote MA dan HA diusulkan KY pilih ketua yang lain

Question 57

Pasal 24B | Hakim

Answer 57

1. KY bersifat mandiri 2. Anggota KY punya pengetahuan dan pengalaman 3. Anggota KY diangkat/diberhentikan presiden, pesetujuan DPR 4. Susan, kedudukan, dan keaggotaan lain diatur UU ## Footnote KY mandiri dan pengalaman diangkat sultan

Question 58

Pasal 24C | Hakim

Answer 58

1. MK adili tingkat pertama dan terakhir, final (uji uu thdp uud, sengketa wewenang lembaga, bubar parpol, selisih hasil pemilu.) 2. MK wajib beri putusan dugaan DPR thdp Presiden/Wapres 3. MK = 9 = masing 3 oleh DPR, MA, dan Presiden 4. Ketua dan Wakil MK dipilih oleh/dari HK 5. HK punya integritas, tidak tercela, adil, ahli konstitusi +tidak merangkap 6. Angkat/berhenti HK, hukum acara dan lain ttg MK diatur UU ## Footnote MK adil putuskan9 Hakin jadi ketua karena baik saat diangkat

Question 59

Pasal 25 | Hakim

Answer 59

1. Syarat jadi dan berhenti hakim ditetapkan UU ## Footnote Syarat Hakim

Question 60

BAB IX A Wilayah Negara | Wilayah

Answer 60

Pasal 25A

Question 61

Pasal 25A | Wilayah

Answer 61

1. NKRI adalah keoualauan ## Footnote Pulau NKRI

Question 62

BAB X Warga Negara dan Penduduk | Warga

Answer 62

Pasal 26, 27, 28

Question 63

Pasal 26 | Warga

Answer 63

1. WNI = Orang asli + disahkan 2. Penduduk= wni + wna di indonesia 3. hal lain diatur UU ## Footnote WNI harus asli dan sah bukan penduduk lain

Question 64

Pasal 27 | Warga

Answer 64

1. WN kedudukan sama, wajib junjung hukum dan pemerintahan 2. Tiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak 3. WN wajib ikut bela negara ## Footnote WN wajib dan berhak bekerja untuk bela negara

Question 65

Pasal 28 | Warga

Answer 65

1. Hak berserika berkumpul, menguluarkan pikiran dan lisan ## Footnote Kumpul

Question 66

BAB XA HAM | HAM

Answer 66

Pasal 28A -28J

Question 67

Pasal 28A | HAM

Answer 67

1. Hak hidup ## Footnote Hak Hidup

Question 68

Psal 28B | HAM

Answer 68

1. Hak berkeluarga 2. Anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang ## Footnote Keluarga dan Anak

Question 69

Psal 28C | HAM

Answer 69

1. Hak mengembafangan diri (pendidikan) 2. hak memajukan diri ## Footnote berkembang dan maju

Question 70

Pasal 28D | HAM

Answer 70

1. hak pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum 2. hak bekerja 3. hak kesempatan dalam pemerintahan 4. hak status kewarganegaraan ## Footnote jaminan kerja kempatan berstatus

Question 71

Pasal 28E | HAM

Answer 71

1. Hal beragama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tinggal dan kembali 2. hak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap 3. hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ## Footnote agama yakin didapat

Question 72

Pasal 28F | HAM

Answer 72

1. Hak komunikasi, peroleh info, mencari etc ## Footnote komunikasi

Question 73

Pasal 28G | HAM

Answer 73

1. hak perlindungan dan rasa aman 2. has bebas dari siksaan dan perlakuan rendahkan martabat ## Footnote berlindung dari siksaan

Question 75

Pasal 28H | HAM

Answer 75

1. hak hidup sejahtera, pelayanan kesehatan 2. hak mendapatkan perlakuan khushu 3. hak jamsos 4. hak milik pribadi ## Footnote hidup khusus jamsos pribadi

Question 76

Pasal 28I | HAM

Answer 76

1. Hak hidup, tidak disiksa, merdeka berpikir, diakui pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut 2. hal bebas perlakukan diskriminatid 3. identitas budaya dan hak tradisional dihormati 4. penegakkan ham tanggung jawab negara 5. HAM diatur UU ## Footnote Hidup bebas berbudaya tanggung jawabnya UU

Question 77

Pasal 28J | HAM

Answer 77

1. Wajib hormati ham org lain 2. wajib tunduk pada pembatasan oleh UU terkait HAM ## Footnote hormat dan tunduk

Question 78

Bab XI Agama | Agama

Answer 78

Pasal 29

Question 79

Pasal 29 | Agama

Answer 79

1. Negara berdasar Tuhan YME 2. Negara menjamin kemerdekaan beragama ## Footnote YME Agama

Question 80

Bab XII Pertahanan Negara | Pertahanan

Answer 80

Pasal 30

Question 81

Pasal 30 | Pertahanan

Answer 81

1. WN ikut serta hankam negara 2. tni polri utama, rakyat pendukung 3. tni ad al au 4. polri menjaga keamanan ketertiban 5. susunan wewenang tni polri diatur UU ## Footnote WNI AMANKAN semesta bersama tni polri dan lainnnya

Question 82

BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan | Pendidikan

Answer 82

Pasal 31, 32

Question 83

Pasal 31 | Pendidikan

Answer 83

1. wajib dapat pendidikan 2. wajib ikut pendidikan dasar, biaya pemerintah 3. pemerintah mengusahakan pendidikan nasional 4. anggaran pendidikan min 20% apbn dan apbd 5. IPTEK atas nilai agama dan persatuan ## Footnote pendidikan dasar nasional 20% iptek

Question 84

Pasal 32 | Pendidikan

Answer 84

1. Negara memajukan budaya nasional 2. Negara memelihara/menghormati bahasa daerah ## Footnote budaya dan bangsa daerah

Question 85

BAB XIV Perokonomian Nasional dan Kesejahteran Sosial | Ekonomi

Answer 85

Psal 33, 34

Question 86

Pasal 33 | Ekonomi

Answer 86

1. Perekonomian usaha bersama 2. Cabang produksi penting dikuasai negara 3. Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk rakyat makmur 4. Ekonomi nasional atas demokrasi ekonomi 5. Ketentuan lain ## Footnote Eko berusaha produksi air agar ekonomi nasional berlanjut

Question 87

Pasal 34 | Ekonomi

Answer 87

1. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara negara 2. Negara kembangkan sistem jamsos 3. Negara tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum 4. Ketentuan lain ## Footnote Fakir miskin dijamin dapat fasilitas lain

Question 88

BAB XV Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

Answer 88

Pasal 35 36, 36A, 36B, 36C

Question 89

Pasal 35

Answer 89

Bendera Negara Merah putih

Question 90

Pasal 36A

Answer 90

Bahasa negara Bahasa Indonesia

Question 91

Pasal 36B

Answer 91

Lambang Negara adalah garuda pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal Ika

Question 92

Pasal 36C

Answer 92

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Question 93

Pasal 36D

Answer 93

Ketentuan lanjut tentang Bahasa, bendera, lambang dan lagu diatur UU

Question 94

Bab XVI Perubahan UUD | Perubahan

Answer 94

Pasal 37

Question 95

Pasal 37 | Perubahan

Answer 95

1. Usul perubahan UU diajukan 1/3 MPR diagendakan 2. Usul diajukan tertulis, ditunjukkan yg diusulkan diuban dan alasannya 3. Ubah UUD, min. 2/3 MPR hadir 4. Putusan ubah UUD min. 50% +1 5. Bentuk NKRI tidak dapat diubah

Question 96

Aturan Peralihan

Answer 96

3 Pasal

Question 97

Pasal 1 Peralihan

Answer 97

Peraturan UU yang ada berlaku selama belum ada yang baru

Question 98

Pasal 2 Peralihan

Answer 98

Lembaga yang ada masih berfungsi selam belum ada yang baru

Question 99

Pasal 3 Peralihan

Answer 99

MK dibentuk maks. 17 Agustus 2003

Question 100

Aturan Tambahan

Answer 100

2 Pasal

Question 102

Pasal 1 Aturan Tambahan

Answer 102

MPR ditugasi melakukan peninjauan thdp materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 2003

Question 103

Pasal 2 Aturan Tambahan

Answer 103

UUD terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Diputuskan dalam rapat paripurna MPR ke-6 10 Agustus 2002

Question 104

# Tanggal disahkan Amandemen

Answer 104

1. 19 Oktober 1999 2. 18 Agustus 2000 3. 9 November 2001 4. 10 Agustus 2002