Brainscape's Knowledge GenomeTM

Browse over 1 million classes created by top students, professors, publishers, and experts.


See full index

TWK > Isi UUD 1945 > Flashcards

Isi UUD 1945 Flashcards

1
Q

Sistematika UUD 1945

setelah amandemen ke-4

A
  1. Pembukaan
  2. Pasal-pasal:
    * 16 Bab
    * 37 Pasal
    * 194 Ayat
    * 3 Pasal Aturan Peralihan
    * 2 Pasal Aturan Tambahan
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Bab I Bentuk dan Kedaulatan Rakyat

Negara

A

Pasal 1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Pasal 1

Negara

A
  1. Indonesia: Negara Kesatuan-Republik ( NKRI)
  2. Kedaulatan Rakyat (a3)
  3. Negara Hukum (a3)

Satu Kera Dihukum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Bab II MPR

MPR

A

Pasal 2 dan 3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Pasal 2

MPR

A
  1. MPR = DPR + DPD (a4)
  2. Sidang 1x 5 Tahun
  3. Keputusan MPR = Suara Terbanyak

Anggota MPR Sidang Putuskan Suara

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Pasal 3

MPR

A
  1. MPR ubah dan tetapkan UUD (a3)
  2. MPR lantik Presiden/Wapres (a3/4)
  3. MPR berhentikan Presiden (a3/4)

MPR Ubah UUD Anti Berhenti

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara

Presiden

A

Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Pasal 4

Presiden

A
  1. Presiden memegang kekuasan
  2. Presiden dibantu wakilnya

Presiden berkuasa dibantu wakilnya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Pasal 5

Presiden

A
  1. Presiden mengajukan RUU -> DPR (a1)
  2. Presiden menetapkan PP

Presiden Ajukan RUU dan Tetapkan PP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Pasal 6

Presiden

A
  1. Capres/Cawapres WNI
  2. Syarat Capres Cawapres diatur UU

Capres harus WNI syaratnya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Pasal 6A

Presiden

A
  1. Presiden & Wakil 1 Pasang dipilih langsung
  2. Paslon diusulkan Parpol
  3. Paslon>50% Suara dilantik
  4. Paslon < 50% Suara = 2 Putaran
  5. Cara pemilihan presiden/wakil diatur UU

Paslon langsung diusulkan Parpol +- 50 Cara

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Pasal 7

Presiden

A
  1. Jabatan Presiden 5 Tahun, dipilih lagi 1x
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Pasal 7A

Presiden

A
  1. Presiden diberhentikan MPR atas usul DPR jika melanggar

Presiden distop MPR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Pasal 7B

Presiden

A
  1. Usul pemberhentian presiden/wapres diajukan DPR
  2. Fungsi Pengawasan (pemberhentian presiden)
  3. Pengajuan DPR ke MK (2/3 Anggota DPR hadir +2/3 hadir setuju)
  4. MK memeriksa ajuan DPr (maks. 90 hari)
  5. MK memutuskan presiden bersalah -> DPR MPR Sidang
  6. MPR Sidang atas usul DPR ( maks. 30 hari)
  7. Rapat MPR 3/4 hadir dan 2/3 hadir setuju

Presiden berhenti diawasi DPR (2/3) dan MK memeriksa 90hari kemudian memutuskan, sidang maks 30 hari dihadiri 3/4 dan 2/3 hadir setuju

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Pasal 7C

Presiden

A
  1. Presiden tidak bisa bekukan atau bubarkan DPR

Presiden tidak bisa stop DPR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Pasal 8

Presiden

A
  1. Presiden mangkat/berhenti diganti wapres
  2. Kekosongan wapres, pilih wapres dari 2 calon usul presiden
  3. Presiden + Wakil mangkat = Menlu + Mendagri + Menhan. MPR 30 hari pilih Pres + Wapres

Presiden mangkat, akhirnya kosong, wakilnya juga mangkat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Pasal 9

Presiden

A
  1. Presiden Sumpah/Janji di depan MPR/DPR
  2. MPR/DPR tidak bisa -> Pimpinan MPR, PImpinan MA saksi

Presiden Sumpah 1 & 2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Pasal 10

Presiden

A
  1. presiden berkuasa atas TNI AD AL AU

TNI AD AL AU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Pasal 11

Presiden

A
  1. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan persetujuan DPR
  2. Membuat Perjanjian Internasional berakibat pada Rakyat dan UUD, DPR harus setuju
  3. Ketentuan PI diatur UU

Perang Janji 1 dan 2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Pasal 12

Presiden

A
  1. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat -> UU

Bahaya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Pasal 13

Presiden

A
  1. Presiden angkat duta dan konsul
  2. Angkat duta, pertimbangan DPR
  3. Terima penempatan duta, pertimbangan DPR

Sebelum angkat duta konsul, minta saran dpr dulu, baru ditempatkan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Pasal 14

Presiden

A
  1. Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi, MA
  2. Presiden memberi Amnesti dan Abolisi, DPR

GR dan Ambisi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Pasal 15

Presiden

A
  1. Presiden memberi gelar, tanda jasa, kehormatan

Gelar Jasa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Pasal 16

Presiden

A

Presiden bentuk Dewan Pertimbangan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Bab IV DPA

A

Dihapus pada amandemen ke-4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Bab V Kementerian Negara

Menteri

A

Pasal 17

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Pasal 17

Menteri

A
  1. Presiden Dibantu Menteri
  2. Menteri diangkat/berhentikan oleh Presiden
  3. Tiap menteri membidangi urusan tertentu
  4. Pembentukan, Pengubahan, Pembubaran diatur UU

Presiden dibantu Menteri Angkat Pedang Negara

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Bab VI Pemerintahan Daerah

Pemda

A

Pasal 18, 18A, 18B

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Pasal 18

Pemda

A
  1. NKRI = Provinsi, kabupaten, kota; semua punya pemda
  2. Pemda atur dan urus sendiri = asas otonomi +tugas pembantuan
  3. Pemda punya DPRD dipilih lewat pemilu
  4. Gubernur, bupati, walkot dipilih secara demokratis
  5. Pemda otonmi seluas-luasnya, kec.
  6. Pemda hak tetapkan perda dan lain
  7. Susunan dan tata cara diatur UU

Daerah NKRI otomatis punya DPRD karen Gubuknya luas seperti Daerah sultan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Pasal 18 A

Pemda

A
  1. Hubungan wewenang pusat dan daerah diatur UU, perhatika kekhususan dan keragaman
  2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya diatur UU

Wewenang Uang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Pasal 18 B

Pemda

A
  1. Negara akui satuan pemda bersifat khusus dan istimewa
  2. Negara akui hukum adat dan hak tradisionalnya

Pemda Adat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Bab VII DPR

DPR

A

Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Pasal 19

DPR

A
  1. Anggota DPR dipilih lewat Pemilu
  2. Susunan DPR diatur UU
  3. DPR Sidang min. 1x setahun

Pemilu DPR susun sidang 1x setahun

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Pasal 20

DPR

A
  1. DPR membetuk UU
  2. RUU dibahas DPR dan Presiden
  3. RUU tidak disetujui, tidak ajukan lagi masa itu.
  4. Presiden mengesah RUU
  5. RUU disetujui belum disahkan 30 hari, auto jadi UU

DPR bentuk UU & RUU Baju Satu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Pasal 20 A

DPR

A
  1. Fungsi DPR = Legislasi, Anggaran, Pengawasan
  2. Hak DPR = Interpelasi, Angket, Menyatakan Pendapat
  3. Hak Anggota DPR = Bertanya, Usul, Imunitas
  4. Ketentuan hak diatur UU

Lega Intan Dapat Bertanya yang Lain

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Pasal 21

DPR

A
  1. Anggota DPR hak ajukan usul RUU

DPR Usul RUU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Pasal 22

DPR

A
  1. Presiden berhak menetap Perpu bila terpaksa
  2. Perpu harus disetujui DPR dalam sidang
  3. DPR tidak setuju, Perpu dicabut

Perpustakaan disetujui dpr dan tidak dicabut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Pasal 22 A

DPR

A
  1. Ketentuan tata cara bentuk UU diatur UU

bentuk UU diatur UU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Pasal 22B

DPR

A
  1. Anggota DPR dapat diberhentikan, syarat dan cara diatur UU

DPR di stop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Bab VII A DPD

DPD

A

Psal 22C, 22D

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Pasal 22C

DPD

A
  1. Anggota DPD dipilih dari setiap prov lewat pemilu
  2. Jumlah anggota dpd tiap daerah sama, <= 1/3 DPR
  3. DPD sidang min. 1x setahun
  4. susunan dan aturan liat UU

Pemilu DPD julamh sidangnya 1x susun

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Pasal 22D

DPD

A
  1. DPD ajukan UU ttg otonomi daerah, hub, pusat-daerah, bentuk-mekar-gabung daerah, pengelolaan sda dan sde ke DPR
  2. DPD ikut bahas RUU Daerah
  3. DPD mengawasi pelaksanaan UU
  4. Anggota DPD dapat diberhentikan

DPD Ajukan dan Bahan rUU lalu awasi dan hentikan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Bab VIIB Pemilu

Pemilu

A

Pasal 22E

43
Q

Pasal 22E

Pemilu

A
  1. Pemilu luberjurdil 5 tahun sekali
  2. Pemilu pilih DPR, DPD, Presiden&Wapres, DPRD
  3. Peserta pemilu DPR + DPRD = parpol
  4. Peserta pemilu DPD = perseorangan
  5. Diselengarakan KPU
  6. Ketentuan diatur UU

Asas luberjurdil yaitu pemilu peseranya parpol dan orang KPU lainnya

44
Q

Ban VIII Keuangan

Keuangan

A

Pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D

45
Q

Pasal 23

Keuangan

A
  1. APBN ditetapkan tiap tahun berlaksana terbuka dan tanggung jawab
  2. RUU APBN oleh Presiden, dibahas DPR, pertimbangan DPD
  3. DPr tidak setuju, APBN tahun lalu

APBN dan RUU disetujui DPR

46
Q

Pasal 23A

Keuangan

A
  1. Pajak dan pungutan memaksa diatur UU

Pajak

47
Q

Pasal 23B

Keuangan

A

1.Macam dan harga mata uang ditetapkan UU

Mata Uang

48
Q

Pasal 23

Keuangan

A
  1. Hal lain ttg keuangan negara diatur UU

Hal lain

49
Q

Pasal 23D

A
  1. Negara memiliki Bank Sentral

Bank Sentral

50
Q

```

~~~

Bab VII A BPK

BPK

A

Pasal 23E, 23F, 23G

51
Q

Pasal 23 E

BPK

A
  1. BPK bebas dan mandiri
  2. Hasil periksa diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD
  3. Hasil ditindaklanjuti seusai UU

BPR serahkan hasil DPR DPD DPrD untuk ditindaklanjuti

52
Q

Pasal 23F

BPK

A
  1. Anggota BPK dipilih DPr, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden
  2. Pimpinan BPK dipilih dari anggota

Anggota dan pimpinan BPK

53
Q

Pasal 23G

BPK

A
  1. BPK di Ibukota, wakil bpk di provinsi
  2. ketentuan bpk diatur UU

BPK di ibukota lain

54
Q

BAB IX Kekuasaan Kehakiman

Hakim

A

Pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25

55
Q

Pasal 24

Hakim

A
  1. Kekuasaan kehakiman merdeka, tegakkan hukum dan keadilan
  2. Kekuasaan kehakiman = MA, peradilan umum, agama, militer, TUN, dan MK
  3. Badan lain diatur UU

Hakim MA lain

56
Q

Pasal 24A

Hakim

A
  1. MA wewenang adili di kasasi, uji peraturan UU di bwh UU thdp UU..
  2. integritas dan kepruibadian Hakim Agung tidak tercela, adil dan profesional
  3. Komisi yudisial usul calon hakim agung ke DPR, ditetapkan presiden
  4. Ketua dan Wakil MA dipilih dari/oleh hakim agung
  5. susunan, kedudukan, keanggotaan, hukum acara MA diatur UU

MA dan HA diusulkan KY pilih ketua yang lain

57
Q

Pasal 24B

Hakim

A
  1. KY bersifat mandiri
  2. Anggota KY punya pengetahuan dan pengalaman
  3. Anggota KY diangkat/diberhentikan presiden, pesetujuan DPR
  4. Susan, kedudukan, dan keaggotaan lain diatur UU

KY mandiri dan pengalaman diangkat sultan

58
Q

Pasal 24C

Hakim

A
  1. MK adili tingkat pertama dan terakhir, final (uji uu thdp uud, sengketa wewenang lembaga, bubar parpol, selisih hasil pemilu.)
  2. MK wajib beri putusan dugaan DPR thdp Presiden/Wapres
  3. MK = 9 = masing 3 oleh DPR, MA, dan Presiden
  4. Ketua dan Wakil MK dipilih oleh/dari HK
  5. HK punya integritas, tidak tercela, adil, ahli konstitusi +tidak merangkap
  6. Angkat/berhenti HK, hukum acara dan lain ttg MK diatur UU

MK adil putuskan9 Hakin jadi ketua karena baik saat diangkat

59
Q

Pasal 25

Hakim

A
  1. Syarat jadi dan berhenti hakim ditetapkan UU

Syarat Hakim

60
Q

BAB IX A Wilayah Negara

Wilayah

A

Pasal 25A

61
Q

Pasal 25A

Wilayah

A
  1. NKRI adalah keoualauan

Pulau NKRI

62
Q

BAB X Warga Negara dan Penduduk

Warga

A

Pasal 26, 27, 28

63
Q

Pasal 26

Warga

A
  1. WNI = Orang asli + disahkan
  2. Penduduk= wni + wna di indonesia
  3. hal lain diatur UU

WNI harus asli dan sah bukan penduduk lain

64
Q

Pasal 27

Warga

A
  1. WN kedudukan sama, wajib junjung hukum dan pemerintahan
  2. Tiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak
  3. WN wajib ikut bela negara

WN wajib dan berhak bekerja untuk bela negara

65
Q

Pasal 28

Warga

A
  1. Hak berserika berkumpul, menguluarkan pikiran dan lisan

Kumpul

66
Q

BAB XA HAM

HAM

A

Pasal 28A -28J

67
Q

Pasal 28A

HAM

A
  1. Hak hidup

Hak Hidup

68
Q

Psal 28B

HAM

A
  1. Hak berkeluarga
  2. Anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang

Keluarga dan Anak

69
Q

Psal 28C

HAM

A
  1. Hak mengembafangan diri (pendidikan)
  2. hak memajukan diri

berkembang dan maju

70
Q

Pasal 28D

HAM

A
  1. hak pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum
  2. hak bekerja
  3. hak kesempatan dalam pemerintahan
  4. hak status kewarganegaraan

jaminan kerja kempatan berstatus

71
Q

Pasal 28E

HAM

A
  1. Hal beragama, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tinggal dan kembali
  2. hak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
  3. hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

agama yakin didapat

72
Q

Pasal 28F

HAM

A
  1. Hak komunikasi, peroleh info, mencari etc

komunikasi

73
Q

Pasal 28G

HAM

A
  1. hak perlindungan dan rasa aman
  2. has bebas dari siksaan dan perlakuan rendahkan martabat

berlindung dari siksaan

74
Q
A
75
Q

Pasal 28H

HAM

A
  1. hak hidup sejahtera, pelayanan kesehatan
  2. hak mendapatkan perlakuan khushu
  3. hak jamsos
  4. hak milik pribadi

hidup khusus jamsos pribadi

76
Q

Pasal 28I

HAM

A
  1. Hak hidup, tidak disiksa, merdeka berpikir, diakui pribadi di depan hukum, hak tidak dituntut
  2. hal bebas perlakukan diskriminatid
  3. identitas budaya dan hak tradisional dihormati
  4. penegakkan ham tanggung jawab negara
  5. HAM diatur UU

Hidup bebas berbudaya tanggung jawabnya UU

77
Q

Pasal 28J

HAM

A
  1. Wajib hormati ham org lain
  2. wajib tunduk pada pembatasan oleh UU terkait HAM

hormat dan tunduk

78
Q

Bab XI Agama

Agama

A

Pasal 29

79
Q

Pasal 29

Agama

A
  1. Negara berdasar Tuhan YME
  2. Negara menjamin kemerdekaan beragama

YME Agama

80
Q

Bab XII Pertahanan Negara

Pertahanan

A

Pasal 30

81
Q

Pasal 30

Pertahanan

A
  1. WN ikut serta hankam negara
  2. tni polri utama, rakyat pendukung
  3. tni ad al au
  4. polri menjaga keamanan ketertiban
  5. susunan wewenang tni polri diatur UU

WNI AMANKAN semesta bersama tni polri dan lainnnya

82
Q

BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan

A

Pasal 31, 32

83
Q

Pasal 31

Pendidikan

A
  1. wajib dapat pendidikan
  2. wajib ikut pendidikan dasar, biaya pemerintah
  3. pemerintah mengusahakan pendidikan nasional
  4. anggaran pendidikan min 20% apbn dan apbd
  5. IPTEK atas nilai agama dan persatuan

pendidikan dasar nasional 20% iptek

84
Q

Pasal 32

Pendidikan

A
  1. Negara memajukan budaya nasional
  2. Negara memelihara/menghormati bahasa daerah

budaya dan bangsa daerah

85
Q

BAB XIV Perokonomian Nasional dan Kesejahteran Sosial

Ekonomi

A

Psal 33, 34

86
Q

Pasal 33

Ekonomi

A
  1. Perekonomian usaha bersama
  2. Cabang produksi penting dikuasai negara
  3. Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk rakyat makmur
  4. Ekonomi nasional atas demokrasi ekonomi
  5. Ketentuan lain

Eko berusaha produksi air agar ekonomi nasional berlanjut

87
Q

Pasal 34

Ekonomi

A
  1. Fakir miskin, anak terlantar dipelihara negara
  2. Negara kembangkan sistem jamsos
  3. Negara tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan umum
  4. Ketentuan lain

Fakir miskin dijamin dapat fasilitas lain

88
Q

BAB XV Bendera, Bahasa dan Lambang Negara

A

Pasal 35 36, 36A, 36B, 36C

89
Q

Pasal 35

A

Bendera Negara Merah putih

90
Q

Pasal 36A

A

Bahasa negara Bahasa Indonesia

91
Q

Pasal 36B

A

Lambang Negara adalah garuda pancasila dengan semboyan Bhinneka tunggal Ika

92
Q

Pasal 36C

A

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

93
Q

Pasal 36D

A

Ketentuan lanjut tentang Bahasa, bendera, lambang dan lagu diatur UU

94
Q

Bab XVI Perubahan UUD

Perubahan

A

Pasal 37

95
Q

Pasal 37

Perubahan

A
  1. Usul perubahan UU diajukan 1/3 MPR diagendakan
  2. Usul diajukan tertulis, ditunjukkan yg diusulkan diuban dan alasannya
  3. Ubah UUD, min. 2/3 MPR hadir
  4. Putusan ubah UUD min. 50% +1
  5. Bentuk NKRI tidak dapat diubah
96
Q

Aturan Peralihan

A

3 Pasal

97
Q

Pasal 1 Peralihan

A

Peraturan UU yang ada berlaku selama belum ada yang baru

98
Q

Pasal 2 Peralihan

A

Lembaga yang ada masih berfungsi selam belum ada yang baru

99
Q

Pasal 3 Peralihan

A

MK dibentuk maks. 17 Agustus 2003

100
Q

Aturan Tambahan

A

2 Pasal

101
Q
A
102
Q

Pasal 1 Aturan Tambahan

A

MPR ditugasi melakukan peninjauan thdp materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 2003

103
Q

Pasal 2 Aturan Tambahan

A

UUD terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.

Diputuskan dalam rapat paripurna MPR ke-6 10 Agustus 2002

104
Q

Tanggal disahkan

Amandemen

A
  1. 19 Oktober 1999
  2. 18 Agustus 2000
  3. 9 November 2001
  4. 10 Agustus 2002

TWK (9 decks)

Brainscape helps you reach your goals faster, through stronger study habits.
© 2024 Bold Learning Solutions. Terms and Conditions