Hapalan Uud 45

Question 1

pasal 1 ayat 1?

Answer 1

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Question 2

pasal 1 ayat 2

Answer 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Question 3

pasal 1 ayat 3?

Answer 3

Negara indonesia adalah negara hukum

Question 4

pasal 2 ayat 1

Answer 4

Mpr terdiri dari dpr, dpd yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan uu

Question 5

Pasal 2 ayat 2?

Answer 5

Mpr sedikitnya sidang min 1x dalam 5 tahun di ibu kota

Question 6

Pasal 2 ayat 3?

Answer 6

Segala putusan mpr ditetapkan dengan suara terbanyak.

Question 7

Pasal 3 ayat 1?

Answer 7

Mpr bisa mengubah uud dasar

Question 8

Pasal 3 ayat 2?

Answer 8

Mpr bisa melantik persiden dan wakilnya

Question 9

Pasal 3 ayat 3?

Answer 9

Mpr boleh memberhentikan presiden dan wakilnya di masa jabatanya menurut uud

Question 10

Pasal 4 ayat 1?

Answer 10

Presiden memiliki kuasa pemerintahan menurut uud

Question 11

Pasal 4 ayat 2?

Answer 11

Presidan dibantu wakilnya dalam melakukan kewajiban

Question 12

Pasal 5 ayat 1?

Answer 12

Presiden berhak mengajukan rancangan uud kepada dpr

Question 13

Pasal 5 ayat 2?

Answer 13

Presiden menerapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan uu sebagaimana mestinya

Question 14

Pasal 6 ayat 1?

Answer 14

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir, tak punya kewarganegaraan lain, tak pernah khianati negara, dan mampu secara rohani dan jasmani.

Question 15

Pasal 6 ayat 2?

Answer 15

Syarat syarat menjadi presiden dan wakilnya diatur lebih lanjut dengan uu

Question 16

Pasal 6a ayat 1?

Answer 16

Presiden dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Question 17

Pasal 6a ayat 2?

Answer 17

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik sebelum pemilihan umum.

Question 18

Pasal 6a ayat 3?

Answer 18

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus menang di lebih dari setengah jumlah provinsi dengan lebih dari 50% suara dalam pemilihan umum untuk dilantik.

Question 19

Pasal 7 ayat 1?

Answer 19

Presiden dan wakilnya menjabat 5 tahun setelah habis nyalon lagi (hanya untuk sekali)

Question 20

Pasal 7a ayat 1?

Answer 20

Presiden/Wakil Presiden bisa diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat jika terbukti melanggar hukum (seperti pengkhianatan atau korupsi) atau tidak lagi memenuhi syarat.

Question 21

Pasal 7b ayat 1?

Answer 21

DPR harus meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sebelum pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

Question 22

Pasal 7 b ayat 2?

Answer 22

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden sebagai bagian dari tugas pengawasan mereka.

Question 23

Pasal 7b ayat 3?

Answer 23

Jika lebih dari dua pertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat setuju, mereka bisa mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi.

Question 24

Pasal 7b ayat 4?

Answer 24

Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 90 hari setelah menerimanya.

Question 25

Pasal 7b ayat 5?

Answer 25

Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah atau tidak memenuhi syarat, Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar sidang untuk mengusulkan pemecatan mereka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Question 26

Pasal 7b ayat 6?

Answer 26

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memutuskan mengenai usul Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu maksimal 30 hari setelah menerima usul tersebut.

Question 27

Pasal pasal 7b ayat 7?

Answer 27

MPR memutuskan pemecatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rapat paripurna. Untuk itu, minimal harus hadir 3/4 anggota Majelis. Keputusan ini diterima jika minimal 2/3 dari yang hadir setuju, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan penjelasan

Question 28

Pasal 7c ayat 1?

Answer 28

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

Question 29

Pasal 8 ayat 1?

Answer 29

Jika Presiden tidak bisa menjalankan tugasnya, Wakil Presiden menggantikannya sampai masa jabatannya berakhir.

Question 30

Pasal 8 ayat 2?

Answer 30

Jika Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat punya 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Question 31

Pasal 8 ayat 3?

Answer 31

Jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersamaan, tugas kepresidenan dijalankan oleh tiga Menteri. Kemudian, dalam 30 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon pemenang pemilu sebelumnya.

Question 32

Pasal 9 ayat 1?

Answer 32

Sebelum memulai jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, mematuhi hukum, dan berbakti kepada negara.

Question 33

Pasal 9 ayat 2?

Answer 33

Jika parlemen tidak bisa mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bisa bersumpah atau berjanji di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan dari Pimpinan Mahkamah Agung.

Question 34

Pasal 10 ayat 1?

Answer 34

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Question 35

Pasal 11 ayat 1?

Answer 35

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Question 36

Pasal 11 ayat 2?

Answer 36

Presiden perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk perjanjian internasional yang berdampak besar pada keuangan negara atau mengubah undang-undang.

Question 37

Pasal 11 ayat 3?

Answer 37

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.

Question 38

Pasal 12 ayat 1?

Answer 38

Presiden bisa mengumumkan keadaan darurat, tapi aturan dan konsekuensinya harus sesuai dengan undang-undang.

Question 39

Pasa 13 ayat 1?

Answer 39

Presiden mengangkat duta dan konsul.

Question 40

Pasal 13 ayat 2?

Answer 40

Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Question 41

Pasal 13 ayat 3?

Answer 41

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Question 42

Pasal 14 ayat 1?

Answer 42

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

Question 43

Pasal 14 ayat 2?

Answer 43

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Question 44

Pasal 15 ayat1?

Answer 44

Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai undang-undang.

Question 45

Pasal 16 ayat 1?

Answer 45

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang diatur dalam undangundang

Question 46

Pasal 17 ayat 1 ?

Answer 46

Presiden dibantu oleh menterimenteri negara

Question 47

Pasal 17 ayat 2 ?

Answer 47

Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Question 48

Pasal 17 ayat 3?

Answer 48

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Question 49

Pasal 17 ayat 4?

Answer 49

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang.

Question 50

Pasal 18 ayat 1?

Answer 50

Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan pemerintahan daerah yang diatur sesuai undang-undang.

Question 51

Pasal 18 ayat 2?

Answer 51

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus urusan pemerintahan sendiri dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Question 52

Pasal 18 ayat 3?

Answer 52

Setiap pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Question 53

Pasal 18 ayat 4?

Answer 53

Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Question 54

Pasal 18 ayat 5?

Answer 54

Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang luas, kecuali untuk urusan yang diatur sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat oleh undang-undang.

Question 55

Pasal 18 ayat 6?

Answer 55

Pemerintahan daerah dapat membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Question 56

Pasal 18 ayat 7?

Answer 56

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.

Question 57

Pasal 18 a ayat 1?

Answer 57

Wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang, memperhatikan keragaman daerah.

Question 58

Pasal 18 a ayat 2?

Answer 58

Hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah diatur adil dan selaras sesuai undang-undang.

Question 59

Pasal 18 b ayat 1

Answer 59

Negara menghormati pemerintahan daerah khusus/istimewa berdasarkan undang-undang.

Question 60

Pasal 18b ayat 2

Answer 60

Negara menghormati hukum adat dan hak tradisional masyarakat sesuai undang-undang, selama sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangan masyarakat.

Question 61

19 ayat 1

Answer 61

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Question 62

19 ayat 2

Answer 62

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undangundang.

Question 63

19 ayat 3

Answer 63

Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Question 64

Pasal 20 ayat 1

Answer 64

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang.

Question 65

Pasal 20 ayat 2

Answer 65

Setiap rancangan undangundang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Question 66

Pasal 20 ayat 3

Answer 66

Rancangan undang-undang yang ditolak tidak boleh diajukan lagi dalam sidang yang sama.

Question 67

pasal 20 ayat 4

Answer 67

Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang.

Question 68

Pasal 20 ayat 5

Answer 68

Jika Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui dalam 30 hari, rancangan itu otomatis menjadi undang-undang.

Question 69

Pasal 20 a

Answer 69

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Question 70

Pasal 20 a ayat 2

Answer 70

DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam menjalankan tugasnya.

Question 71

Pasal 20a ayat 3

Answer 71

Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, usul, pendapat, dan imunitas.

Question 72

Pasal 20a ayat 4

Answer 72

Rincian hak DPR dan anggotanya diatur dalam undang-undang.

Question 73

Pasal 21 ayat 1

Answer 73

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.

Question 74

Pasal 22 ayat 1

Answer 74

Dalam keadaan darurat, Presiden bisa membuat peraturan pemerintah menggantikan undang-undang.

Question 75

Pasal 22 ayat 2

Answer 75

Peraturan pemerintah harus disetujui oleh DPR dalam sidang berikutnya.

Question 76

Pasal 22 ayat 3

Answer 76

Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Question 77

Pasal 22 a

Answer 77

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Question 78

Pasal 22 b ayat 1

Answer 78

Anggota DPR dapat diberhentikan sesuai aturan undang-undang.

Question 79

Pasal 22c ayat 1

Answer 79

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Question 80

Pasal 22 c ayat 2

Answer 80

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota DPR.

Question 81

Pasal 22c ayat 3

Answer 81

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Question 82

Pasal 22 c ayat 3

Answer 82

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Question 83

Pasal 22 c ayat 4

Answer 83

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang

Question 84

Pasal 22 d ayat 1

Answer 84

DPD bisa mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan perimbangan keuangan kepada DPR
.

Question 85

Pasal 22 d ayat 2

Answer 85

DPD membahas undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan daerah, sumber daya, perimbangan keuangan, pajak, pendidikan, dan agama sebelum memberi pertimbangan ke DPR.

Question 86

Pasal 22 d ayat 3

Answer 86

DPD awasi undang-undang otonomi daerah, pembentukan daerah, hubungan pusat-daerah, sumber daya alam, anggaran negara, pajak, pendidikan, dan agama, lalu laporkan ke DPR untuk pertimbangan.

Question 87

Pasal 22 d ayat 4

Answer 87

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang

Question 88

Pasal 22 e ayat 1

Answer 88

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Question 89

Pasal 22 e ayat 2

Answer 89

Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden & Wakil Presiden, serta DPRD.

Question 90

Pasal 22e ayat 3

Answer 90

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Tolong nama organisasinya di singkat

Question 91

Pasal 22 e ayat 4

Answer 91

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Question 92

pasal 22 e ayat 5

Answer 92

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Question 93

Pasal 22 e ayat 6

Answer 93

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Question 94

Pasal 23 ayat 1

Answer 94

APBN dibuat setiap tahun lewat undang-undang, harus transparan, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Question 95

Pasal 23 ayat 2

Answer 95

Presiden ajukan Rancangan APBN ke DPR dengan mempertimbangkan DPD.

Question 96

Pasal 23 ayat 3

Answer 96

Jika DPR tak setujui APBN Presiden, maka gunakan APBN tahun lalu.

Question 97

Pasal 23a ayat 1

Answer 97

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang

Question 98

Pasal 23 b ayat 1

Answer 98

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Question 99

Pasal 23 c ayat 1

Answer 99

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

Question 100

Pasal 23 d ayat 1.

Answer 100

suatu negara memiliki bank sentral yang diatur oleh undang-undang yang mengatur struktur, peran, otoritas, dan independensinya.

Question 101

Pasal 23 e ayat 1

Answer 101

Negara memiliki Badan Pemeriksa Keuangan independen untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Question 102

Pasal 23 e ayat 2

Answer 102

Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai undang-undang oleh lembaga yang berwenang.

Question 103

Pasal 23 e ayat 3

Answer 103

Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai undang-undang oleh lembaga yang berwenang.

Question 104

Pasal 23 f ayat 1

Answer 104

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

Question 105

Pasal 23 f ayat 2

Answer 105

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Question 106

Pasal 23 g ayat 1

Answer 106

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Question 107

Pasal 23 g ayat 2

Answer 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Question 108

Pasal 24 ayat 1

Answer 108

Kekuasaan Kehakiman adalah otoritas independen yang menegakkan hukum dan keadilan.

Question 109

Pasal 24 ayat 2

Answer 109

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan yang bawahiannya, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Question 110

Pasal 24 ayat 3

Answer 110

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Question 111

Pasal 24 a ayat 1

Answer 111

Mahkamah Agung memiliki wewenang kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang, dan wewenang lain sesuai undang-undang.

Question 112

Pasal 24 a ayat 2

Answer 112

Hakim Agung harus adil, berintegritas, profesional, dan berpengalaman di hukum.

Question 113

Pasal 24 a ayat 3

Answer 113

Calon Hakim Agung diajukan Komisi Yudisial ke DPR, disetujui DPR, dan ditetapkan oleh Presiden.

Question 114

Pasal 24 a ayat 4

Answer 114

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Question 115

Pasal 24 a ayat 5

Answer 115

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Question 116

Pasal 24 b ayat 1

Answer 116

Susunan, kedudukan, dan aturan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur oleh undang-undang.

Question 117

Pasal 24 b ayat 2

Answer 117

Anggota Komisi Yudisial harus ahli di hukum, berintegritas, dan berpengalaman.

Question 118

Pasal 24 b ayat 3

Answer 118

Pengangkatan dan pemecatan anggota Komisi Yudisial memerlukan persetujuan Presiden dan DPR.

Question 119

Pasal 24 b ayat 4

Answer 119

Undang-undang mengatur susunan dan peran Komisi Yudisial.

Question 120

Pasal 24 c ayat 1

Answer 120

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa lembaga negara, dan memutuskan hal-hal seperti pembubaran partai politik.

Question 121

Pasal 24 C ayat 2

Answer 121

Mahkamah Konstitusi memeriksa pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pendapat DPR.

Question 122

Pasal 24 c ayat 3

Answer 122

Ada sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden.

Question 123

Pasal 24 c ayat 4

Answer 123

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari hakim konstitusi.

Question 124

Pasal 24 c ayat 5

Answer 124

Hakim konstitusi harus adil, berintegritas, dan tidak boleh menjadi pejabat negara lainnya.

Question 125

Pasal 24 c ayat 6

Answer 125

Aturan Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang.

Question 126

Pasal 25 ayat 1

Answer 126

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang batas wilayahnya ditetapkan oleh undang-undang.

Question 127

Pasal 25 a ayat 1

Answer 127

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang batas wilayahnya ditetapkan oleh undang-undang.

Question 128

Pasal 26 ayat 1

Answer 128

Warga negara adalah orang Indonesia asli dan mereka yang diakui sebagai warga negara melalui undang-undang.

Question 129

Pasal 26 ayat 2

Answer 129

Warga negara adalah orang Indonesia asli dan mereka yang diakui sebagai warga negara melalui undang-undang.

Question 130

Pasal 26 ayat 2

Answer 130

Penduduk mencakup warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia.

Question 131

Pasal 26 ayat 3

Answer 131

Hukum mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang-undang.

Question 132

Pasal 27 ayat 1

Answer 132

Setiap warga negara sama di mata hukum dan harus menghormati hukum serta pemerintahan.

Question 133

Pasal 27 ayat 2

Answer 133

Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang pantas.

Question 134

Pasal 27 ayat 3

Answer 134

Setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam pertahanan negara.

Question 135

Pasal 28 ayat 1

Answer 135

Kemerdekaan berserikat, berbicara, dan berkumpul diatur oleh undang-undang.

Question 136

Pasal 28 a ayat 1

Answer 136

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Question 137

Pasal 28 b ayat 1

Answer 137

Semua orang punya hak membentuk keluarga lewat perkawinan sah.

Question 138

Pasal 28 b ayat 2

Answer 138

Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Question 139

Pasal 28 c ayat 1

Answer 139

Setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan, serta berkembang melalui ilmu, seni, dan budaya.

Question 140

Pasal 28 c ayat 2

Answer 140

bersatu memperjuangkan hak-haknya dalam membangun masyarakat dan negaranya

Question 141

Pasal 28 d ayat 1

Answer 141

Semua orang berhak pada perlindungan hukum dan perlakuan yang adil.

Question 142

Pasal 28 d ayat 2

Answer 142

Setiap orang berhak bekerja dengan imbalan adil dan perlakuan layak di tempat kerja

Question 143

Pasal 28d ayat 3

Answer 143

Warga negara berhak pada kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Question 144

Pasal 28 d ayat 4

Answer 144

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Question 145

28 E ayat 1

Question 146

Pasal 28 E ayat 2

Question 147

Pasal 28 E ayat 3

Question 148

pasal 28 F ayat 1

Answer 148

Setiap orang berhak berkomunikasi, mengakses, dan berbagi informasi dengan berbagai cara.

Question 149

Pasal 28 G ayat 1

Answer 149

Semua orang berhak pada perlindungan diri, harta, dan rasa aman, serta tidak boleh diancam atau dipaksa melanggar hak asasinya.

Question 150

pasal 28 g ayat 2

Answer 150

Semua orang bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, dan berhak mencari suaka politik.

Question 151

Pasal 28 h ayat 1

Answer 151

Setiap orang berhak pada kehidupan sejahtera, tempat tinggal, lingkungan sehat, dan pelayanan kesehatan.

Question 152

Pasal 28 h ayat 2

Answer 152

2. Setiap orang berhak pada kesempatan yang sama.

Question 153

Pasal 28 h ayat 3

Answer 153

Setiap orang berhak jaminan sosial untuk perkembangan dirinya.

Question 154

Pasal 28 h ayat 4

Answer 154

Setiap orang berhak pada hak milik pribadi yang tak boleh diambil semena-mena.

Question 155

Pasal 28 i ayat 1

Answer 155

Hak asasi manusia tak bisa dikurangi dalam situasi apapun.

Question 156

Pasal 28 ayat 2

Answer 156

Setiap orang bebas dari diskriminasi.

Question 157

Pasal 28 i ayat 3

Answer 157

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

Question 158

Pasal 28 i ayat 4

Answer 158

Negara bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia

Question 159

Pasal 28 i ayat 5

Answer 159

Hak asasi manusia diatur dalam hukum demi negara yang demokratis.

Question 160

Pasal 28 j ayat 1

Answer 160

Semua orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan berkomunitas.

Question 161

Pasal 28 j ayat 2

Answer 161

Hak dan kebebasan harus tunduk pada undang-undang untuk pengakuan hak orang lain dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Question 162

Pasal 29 ayat 1

Answer 162

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Question 163

Pasal 30 ayat 1

Answer 163

Setiap warga negara harus ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Question 164

Pasal 30 ayat 2

Answer 164

Pertahanan dan keamanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan rakyat.

Question 165

Pasal 30 ayat 2

Question 166

Pasal 30 ayat 3

Answer 166

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang menjaga kedaulatan negara.

Question 167

Pasal 30 ayat 4

Answer 167

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.

Question 168

Pasal 30 ayat 5

Answer 168

Susunan, kedudukan, kewenangan, dan partisipasi warga negara diatur oleh undang-undang.

Question 169

Pasal 31 ayat 1

Answer 169

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Question 170

Pasal 31 ayat 2

Answer 170

Wajib belajar dasar, biayanya ditanggung pemerintah.

Question 171

Pasal 31 ayat 3

Answer 171

Sistem pendidikan nasional ditujukan untuk meningkatkan iman, akhlak, dan mencerdaskan bangsa.

Question 172

Pasal 31 ayat 4

Answer 172

Negara alokasikan setidaknya 20% anggaran negara dan daerah untuk pendidikan.

Question 173

Pasal 31 ayat 5

Answer 173

Pemerintah majukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Question 174

Pasal 32 ayat 1

Answer 174

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Question 175

Pasal 32 ayat 2

Answer 175

Wajib belajar dasar, biayanya ditanggung pemerintah.

Question 176

Pasal 33 ayat 1

Answer 176

Sistem pendidikan nasional ditujukan untuk meningkatkan iman, akhlak, dan mencerdaskan bangsa.

Question 177

Pasal 33 ayat 2

Answer 177

Pengendalian negara pada sektor produksi yang vital.

Question 178

Pasal 33 ayat 3

Answer 178

Negara memiliki hak atas sumber daya alam dan menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat.

Question 179

Pasal 33 ayat 4

Answer 179

erekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan keadilan dan keberlanjutan.

Question 180

Pasal 33 ayat 5

Answer 180

Detail pelaksanaan diatur dalam undang-undang.

Question 181

Pasal 34 ayat 1

Answer 181

Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara.

Question 182

Pasal 34 ayat 2

Answer 182

Pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah.

Question 183

Pasal 34 ayat 3

Answer 183

Tanggung jawab negara terhadap fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Question 184

Pasal 34 ayat 4

Answer 184

Detail pelaksanaan diatur dalam undang-undang.

Question 185

Pasal 35 ayat 1

Answer 185

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Question 186

Pasal 36 ayat 1

Answer 186

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Question 187

Pasal 36 a ayat 1

Answer 187

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Question 188

Pasal 36 b ayat 1

Answer 188

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Question 189

Pasal 36 c ayat 1

Answer 189

Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur oleh undang-undang.

Question 190

Pasal 37 ayat 1

Answer 190

Usul perubahan Undang-Undang Dasar bisa diajukan jika 1/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat setuju.

Question 191

Pasal 37 ayat 2

Answer 191

Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Question 192

Pasal 37 ayat 3

Answer 192

Usul perubahan Undang-Undang Dasar bisa diajukan jika 1/3 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat setuju.

Question 193

Pasal 37 ayat 4.

Answer 193

Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, dibutuhkan persetujuan mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Question 194

Pasal 37 ayat 5

Answer 194

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diubah.