SOAL 1

Question 1

Civil Law

Answer 1

Hukum yang berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.

Question 2

Common Law

Answer 2

Hukum yang berdasarkan custom. Kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem ini dipraktikkan di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Question 3

Kekuasaan Kehakiman secara konstitusional diatur dalam ….

Answer 3

Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945

Question 4

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah …

Answer 4

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Question 5

Sebutkan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan PTUN

Answer 5

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah
pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. – Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009.

Question 6

Pengadilan Militer diatur dalam

Answer 6

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Question 7

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam…

Answer 7

UU Nomor 11 Tahun 2012. Pasal yang tidak berlaku pasal 96, 99, 100, 101 (dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945)

Question 8

Peadilan agama dilaksanakan oleh…

Answer 8

Pengadilan Agama
Pengadilan Tinggi Agama
Mahkamah Syariah

Question 9

Perkembangan kompetensi pengadilan agama:
a. perkawinan dan kewarisan
b. wasiat dan hibah
c. wakaf dan sedekah
d. ekonomi syariah

Answer 9

Pasal 49 huruf (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelasikan perkara dalam bidang ekonomi syariah.”

Question 10

Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, kecuali …
a. Pengadilan Militer Tinggi
b. Pengadilan Militer Utama
c. Pengadilan Militer pertempuran
d. Pengadilan Militer Madya

Answer 10

d. Pengadilan Militer Madya
Susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Question 11

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas …
a. seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda
b. seorang ketua, wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda
c. seorang ketuda, dua orang wakil ketua dan 3 orang ketua muda
d. seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan dua orang ketua muda

Answer 11

Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
“Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua)
wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.”

Question 12

Hukum yang baru lebih didahulukan daripada hukum yang lama …
a. Lex superior derogat legi inferior
b. Lex superior derogat legi priori
c. Lex specialis derogat legi generali
d. Lex consumen derogat legi consumte

Answer 12

Jawaban: B
Lex superior derogat legi inferior - Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah
Lex specialis derogat legi generali - Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
Lex consumen derogat legi consumte - Hukum satu mengabsorsi hukum yang lainnya

Question 13

Summum ius summa inuria, summa lex summa crux …
a. tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum
b. semakin tinggi kepastian hukum adalah ketidakadilan
c. sesuatu yang tidak adil, maka ia bukan hukum
d. sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang bukan berarti boleh dilakukan orang lain

Answer 13

Jawaban: B

Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum - ubi jus incertum, ibi jus nullum
Sesuatu yang tidak adil maka ia bukan hukum - mihi lex esse von videtur, quae justa non fuerit
Sesuatu yang boleh dilakukan oleh seseorang bukan berarti boleh dilakukan orang lain - quod licet jovi non livet bovi

Question 14

Nemo ius ignorare consetur…
a. setiap orang dianggap tahu undang-undang
b. setiap hakim dianggap tahu undang-undang
c. suara rakyat adalah hukum tertinggi
d. kebenaran oleh suara terbanyak

Answer 14

Jawaban: A

setiap hakim dianggap tahu undang undang - ius curia novit
suara rakyat adalah hukum tertinggi - solus populi suprema ets lex
kebenaran oleh suara terbanyak - argumentul ad populum

Question 15

Setiap putusan hakim dianggap benar dan harus dihormati…
a. secundum allegat iudicare
b. Judex ne procedat ex officio
c. Nemo judex idoneus ini propria causa
d. Res judicata proveritate habeteur

Answer 15

jawaban: D

Secumdun allegat iudicare - hakim mengikuti kemauan para pihak
Judes ne procedat ex officio - tidak ada perkara maka tidak ada hakim
Nemo Judex idoneus in propria cause - tidak boleh hakim mengadili dalam perkara dimana ia punya kepentingan

Question 16

Exeptio plurium litis consortium…
a. gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat
b. perjanjian itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ke-3
c. para tergugat menginginkan ada pihak ketiga yang ditarik
d. tidak berprestasinya pihak yang satu karena pihak lain tidak berprestasi

Answer 16

Jawaban: C

gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat - actor sequitar forum rei
perjanjian itu hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ke 3 - pacta tertiis nec no cent nec prosunt
tidak berprestasinya pihak yang satu karena pihak lain tidak berprestasi - exceptio adimpleti contractus

Question 17

Asas praduga tidak bersalah
a. Ex aequo et bono
b. presumption of innocent
c. ne bis in idem
d. nullum delictum noela poena sine lege praevia

Answer 17

jawaban: B
Ex aequo et bono - mohon putusan seadil adilnya
Ne bis in indem - seseorang tidak dapat dituntut dua kali dalam perkara yang sama
Nullum delictum noela poena sine lege praevia - seseorang tidak dapat dipidana tanpa undang undang sebelumnya

Question 18

Nit agit exemplum litem quo lite resolvit …
a. menyelesaikan masalah dengan contoh berbeda sama saja tidak menyelesaikan masalah
b. dalam perkara yang sama diputus yang sama pula
c. hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya
d. itikad baik harus didasarkan pada kemanusiaan

Answer 18

Jawaban A
Dalam perkara yang sama diputus yang sama pula - similia similibus curantor
Hakimt terikat pada putusan hakim sebelumnya - stare dicisis et quieta non movere
Itikad baik harus didasarkan pada kemanusiaan - fides etiam hosti servanda

Question 19

Undang-undang baru berlaku untuk saat ini dan masa depan dan tidak berlaku mundur
a. moneat lex prius quam feriat
b. Exceptio format regula
c. In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores
d. Nova constitution futuris forman imponere debet non praeteritis

Answer 19

Jawaban D
Moneat lex prius quam feriat - undang undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menerapkan ancaman
exceptio format regulam - dalalm menginterpretasi undang undang, maka mengambil interpretasi paling sempit
in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores - dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya

Question 20

Vigilatibus jus seriptum est …
a. kekeliruan itu manusiawi, tapi tidak boleh senantiasa berbuat keliru
b. seseorang yang sengaja tidak menyadarkan diri dalam kejahatan tetap dipidana
c. hukum itu ditulis oleh orang yang waspada
d. Jika tergugat menolah gugatan, maka ia harus bisa buktikan

Answer 20

kekeliruan itu manusiawi, tetapi tidak boleh senantiasa berbuat keliru: errare humanum est, turpe in errope perseverare
seseorang yang sengaja tidak menyadarkan diri dalam kejahatan tetap dipidana: action libera in causa
jika tergugat menolak gugatan, maka ia harus bisa buktikan: reo negate actori incumbit probatio

Question 21

Tidak tahu akan undang-undang bukanlah pengecualian
a. tabellionis officum fideliter excerbo
b. ignorantia leges excusat neminem
c. Fiat justitia et pereat mundus
d. Ubi societas ibi ius

Answer 21

jawaban: B

tabellionis officum fideliter excerbo: seorang notaris harus bekerja secara tradisional
Fiat justitia et pereat mundus: meski langit runtuh
Ubi societas ibi ius: dimana ada masyarakat, disitu ada hukum

Question 22

Berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus…
a. Vrijspraak
b. Onslag van rechtsvelvoging
c. Bersalah
d. Putusan bebas

Answer 22

Jawaban: B disebut juga putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

Putusan Bebas (diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Question 23

Hukum acara pidana merupakan aturan hukum mengenai hak negara melalui alat-alatnya untuk mengancam hukuman, menjatuhkan hukuman, dan melaksanakan hukuman, sehingga hukum acara pidana disebut juga dengan
a. Hukum substantif
b. Hukum Khusus
c. Ius Poenali
d. Ius Poenandi

Answer 23

jawaban D
Hukum pidana objektif: ius poenale, peraturan hukum yang mengandung
larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya.

Hukum pidana subjektif: ius puniendi, aturan mengenai kewenangan negara untuk menentukan hukum pidana yang mengikat semua warga dan menjalankannya untuk ketertiban umum.

Question 24

Ius Soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut..
a. sejarah hidupnya
b. agama yang dianutnya
c. tempat kelahirannya
d. asal-usul keturunannya

Answer 24

Jawaban C
Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut.
Sedangkan asas ius soli adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.

Question 25

Jaksa penuntut umum dapat mengajukan saksi yang memberatkan, saksi ini disebut dengan saksi…
a. saksi a charge
b. saksi a de charge
c. saksi testimoniumde audi
d. saksi mahkota

Answer 25

jawaban: A
- Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- Saksi A De Charge (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- Saksi Ahli, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- Saksi Korban, korban dalam hal ini disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- Saksi de Auditu dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau sering disebut juga dengan saksi hearsay, adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri, melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain.
- Saksi Mahkota (Kroongetuide). Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau crown witnes adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku- pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
- Saksi pelapor (Whistleblower) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.
- Saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
Hak

Question 26

Tokoh yang mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah
a. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H.
b. Drs. C.S.T. Kansil, S.H.
c. Prof. Padmo wahyono, S.H.
d. Prof. Dardji Darmodiharjo, S.H.

Answer 26

jawaban D - Prof Dardji Darmodiharjo

Question 27

Asas the principle of legality diatur dalam
a. Pasal 1 ayat (1) KUHP
b. Pasal 1 ayat (2) KUHP
c. Pasal 2 KUHP
d.Pasal 1 ayat (3) KUHP

Answer 27

Jawaban: A

Question 28

Menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kekuasan daerah untuk…

Answer 28

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah

Question 29

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat adalah penjabaran dari asas..
a. asas keaktifan hakim
b. asas erga omnes
c. asas pembuktian bebas
d. asas praduga rechtsmatig

Answer 29

jawaban B

Question 30

Implikasi utama dari adanya deklarasi HAM yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 adalah
a. Hak bagi bangsa-bangsa tertindas untuk memilih masa depannya sendiri
b. cikal bakal lahirnya Dewan Keamanan PBB
c. Menjadi kriteria subjektif oleh rakyat dari masing masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya
d. Standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal dimana pun di muka bumi ini.

Answer 30

Jawaban. D