Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Flashcards
Apa tindakan yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar?
Mengubah uang Rp2,50 ke atas menjadi separuhnya.
Tindakan ini dikenal sebagai Gunting Syafruddin dan bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
Apa tujuan dari program Gerakan Benteng yang diprakarsai oleh Sumitro Joyohadikusumo?
Mengembangkan kelas pengusaha Indonesia dan memberikan kesempatan kepada pengusaha bermodal lemah.
Program ini tidak berhasil karena pengusaha pribumi terlalu bergantung pada pemerintah.
Apa yang terjadi pada De Javasche Bank pada akhir tahun 1951?
Dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia.
Ini diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951.
Siapa yang memprakarsai Sistem Ekonomi Ali-Baba?
Mr. Iskaq Cokroadisuryo.
Sistem ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi dan nonpribumi bekerja sama.
Apa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha pribumi dalam Sistem Ekonomi Ali-Baba?
Kurangnya pengalaman dibandingkan pengusaha nonpribumi dalam memperoleh bantuan kredit.
Sistem liberal menyebabkan pengusaha pribumi kesulitan bersaing.
Apa kesepakatan yang dicapai dalam rencana persetujuan Finek pada tanggal 7 Januari 1956?
1) Persetujuan Finek dibubarkan.
2) Hubungan Finek bersifat bilateral.
3) Hubungan didasarkan pada Undang-Undang nasional.
Kesepakatan ini dihasilkan dari misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung.
Apa langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Belanda tidak mau menandatangani rencana persetujuan Finek?
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.
Ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 1956.
Apa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)?
Program pembangunan jangka panjang yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Ir. Juahda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional untuk biro ini.
Apa masalah yang dihadapi pada masa Demokrasi Liberal terkait program pembangunan?
Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Kabinet sebelumnya lebih fokus pada program pembangunan jangka pendek.
