Chapter 1-3 Flashcards
Menurut William Howard Wriggins (1996), integrasi adalah…
Penyatuan bangsa dari suku-suku yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa.
Latar belakang pemberontakkan G30S/PKI…
Pemberontakkan PKI di Madiun 1948 gagal, banyak tokoh melarikan diri ke Moskow dan kembali pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu tokoh, D.N. Aidit berusaha mendekati Presiden Soekarno dan mengintegrasi PKI untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Ini memunculkan isu Dewan Jendral dan dokumen Gilchrist sebagai langkah PKI untuk melawan militer.
Latar belakang pemberontakkan DI/TII…
Kartosuwiryo menolak persetujuan Renville.
Latar belakang pemberontakkan Angkatan Perang Ratu Adil…
Mereka berusaha untuk menjaga keberlangsungan negara Pasundan sebagai pasukan bersenjata resminya.
Latar belakang pemberontakkan Republik Maluku Selatan…
Gerakan separatis yang menolak integrasi.
Tuliskan 4 hal yang menjadi faktor pendorong terwujudnya integrasi nasional…
- Keinginan bersatu seperti yang dinyatakkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
- Cita-cita untuk lepas dari penguasaan Belanda
- Rasa cinta tanah air dan bangsa
- mempunyai tujuan yang sama dan perasaan senasib menurut Ernest Renan
Siapa yang menjadi penggagas Gerakan Benteng
Sumitro Djojohadikusumo
Apa hal yang mendasari dilaksanakannya kebijakan Gerakan Benteng pada masa Demokrasi Liberal
Gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial jadi ekonomi nasional.
Apa yang dilakukan pemerintah di Gerakan Benteng pada masa Demokrasi Liberal
Pemerintah memberi bantuan kepada bidang usaha bumiputera.
Apakah Gerakan benteng gagal atau berhasil?
Gagal karena programnya salah sasaran dan industri Indonesia masih lemah dan tingginya persaingan politik.
Pemerintah menerapkan Demokrasi Liberal dalam sistem parlementer yang dimulai…
Pada 1950-1959
Dalam sistem Demokrasi Liberal, kedudukan presiden hanya sebagai…
Kepala negara dan dominasi partai politik
Pada masa Demokrasi Liberal, dari segi keamanan nasional, sering terjadi…
Gerakan separatisme
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- Pembubaran BADAN KONSTITUANTE hasil Pemilu 1955
- Memperlakukan kembali UUD 1945 MENGGANTIKKAN UUD sementara 1950
- MEMBENTUK MPR Sementara (MPRS) yang terdiri dari para ANGGOTA DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan