APBN

Question 1

Definisikan APBN!

Answer 1

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disahkan oleh DPR (UU no 17 tahun 2003). rencana keuangan ini mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran.

Question 2

Apa Definisi APBN menurut Bastian?

Answer 2

suatu pernyataan perkiraan mengenai pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan untuk masa yang akan datang, serta data pengeluaran dan penerimaan yang sungguh sungguh terjadi di masa itu atau yang lalu

Question 3

Secara singkat APBN adalah?

Answer 3

1. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah
2. Arahan pemerintah untuk melaksanakan fungsi yang diemban
3. sebagai bahan evaluasi pemerintah

Question 4

Apa saja landasan hukum APBN?

Answer 4

1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1
2. UU no 17 tahun 2003

Question 5

Apa isi dari UUD 1945 pasal 23 ayat 1?

Answer 5

anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Question 6

Apa isi dari UU No 17 tahun 2003?

Answer 6

mengatur segala perundang undangan dalam konteks keuangan negara spt APBN, APBD, RAPBN, RAPBD, penerimaan dan pengeluaran negara.

Question 7

Apa maksud fungsi alokasi pada APBN?

Answer 7

anggaran pemerintah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya alam serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian

Question 8

Apa saja fungsi dari APBN?

Answer 8

1. Alokasi
2. Distribusi
3. Stabilisasi
4. Perencanaan
5. Pengawasan
6. Otorisasi

Question 9

Apa maksud fungsi distribusi APBN?

Answer 9

pendapatan pemerintah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan dalam perwujudan fungsi tersebut

Question 10

Apa maksud fungsi stabilisasi ABPN?

Answer 10

untuk memelihara keseimbangan perekonomian guna menjaga kestabilan harga dan jasa. Seperti pengambilan kebijakan fiskal, moneter dll.

Question 11

Apa maksud fungsi Perencanaan APBN?

Answer 11

pedoman untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan

Question 12

Apa maksud fungsi pengawasan APBN?

Answer 12

pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

Question 13

Apa maksud fungsi Otorisasi APBN?

Answer 13

pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan

Question 14

Apa Tujuan APBN?

Answer 14

1. membantu pemerintah mencapai kebijakan fiskal
2. memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja negara
3. meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintahan
4. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat
5. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa untuk publik

Question 15

Apa saja penerimaan negara dalam negeri?

Answer 15

1. penerimaan pajak
2. penerimaan non pajak

Question 16

apa contoh penerimaan pajak?

Answer 16

PPh, PBB, PPN, BPHTP, cukai

Question 17

Apa contoh pendapatan non pajak?

Answer 17

SDA, Bagian laba BUMN, PNBP

Question 18

Apa itu penerimaan hibah

Answer 18

bantuan dari swasta (dalam maupun luar negeri) maupun pemerintah luar negeri. contohnya adalah bantuan program dan proyek

Question 19

Apa itu Belanja pemerintahan pusat?

Answer 19

membiayai pemerintahan pusat baik itu dilakukan oleh pusat atau daerah

Question 20

Apa contoh belanja pemerintahan pusat?

Answer 20

Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi daerah otonom, subsidi bbm, pembiayaan bunga, hutang

Question 21

Apa itu belanja Pembangunan?

Answer 21

1. Dana perimbangan
2. dana otonomi khusus
3. dana keistimewaan
4. dana desa

Question 22

Bagaimana mekanisme penyusunan APBN?

Answer 22

pertama pemerintah harus membuat RAPBN yang dibentuk dalam nota keuangan, dan hasil RABPN tersebut perlu disidangkan bersama DPR. jika diterima maka statusnya akan berubah menjadi APBN, tetapi jika ditolak pemerintah harus menggunakan PABN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. lalu jika sudah ada APBN yang siap maka akan disahkan oleh undang undang dan siap dilaksanakan oleh kepala presiden